Suara.com - Anggota dari Blok Politik Pelajar (BPP) mendatangi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Jumat (24/2/2023). Salah satunya sempat menempelkan kertas 'Stop Bayar Pajak'.
Aksi tersebut dilakukan oleh anggota dari BPP di area luar kantor Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan. Pria berkaos hitam tampak menempelkan dua kertas di papan penunjuk arah.
Selain itu, ia juga menebarkan kertas dengan tulisan yang sama di depan gerbang masuk kantor tersebut.
Aksi BPP itu tidak terlepas dari rasa kekecewaan mereka terhadap terkuaknya kekayaan eks Kepala Bagian Umum Kanwil DJP Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo. Kekayaan Rafael yang disebut-sebut mencapai Rp 56,1 miliar disombongkan oleh putranya, Mario Dandy.
Mario Dandy kerap memperlihatkan kendaraan mewah milik ayahnya seperti mobil Jeep Rubicon hingga motor gede Harley Davidson.
"Berulangkali publik dikecewakan dengan tingkah laku pejabat dan keluarganya," demikian yang disampaikan oleh BPP melalui akun Instagramnya @blokpolitikpelajar dikutip Sabtu (25/2/2023).
BPP juga geram karena melihat keangkuhan Mario Dandy saat menganiaya putra pengurus GP Ansor, David.
"Kali ini sifat kebiadabannya seperti pejabat-pejabat lainnya. Seorang anak pejabat Dirjen Pajak menunjukkan arogansinya, memukul, menginjak bahkan berkata 'lapor aja anj*ng gue nggak takut, mati-mati aja sekalian'," terangnya.
Blok Politik Pelajar meminta kepada masyarakat untuk mulai sadar kalau pajak yang dibayarkan dari hasil jerih payah ternyata hanya untuk membiayai kemewahan para pejabat.
Baca Juga: Polisi Ungkap Kronologi Awal Kasus Penganiayaan Mario Dandy Satriyo Terhadap Cristalino David Ozora
"Publik perlu sadar bahwa pajak yang mereka bayar digunakan untuk para pejabat bermewah-mewahan dan membeli segalanya termasuk hukum," tuturnya.
"Publik layak untuk marah dan STOP MEMBAYAR PAJAK!. Tempelkan gambar ini dikantor pajak kalian masing-masing."
Berita Terkait
-
Sri Mulyani Copot Rafael Alun Trisambodo karena Punya Harta Mencurigakan, Arsul Sani: Kita Tunggu Pemeriksaan KPK
-
Sosiolog Sebut Sikap Hedonisme Mario Dandy yang Berujung Petaka Bukan Fenomena Baru
-
Diminta Sri Mulyani, Begini Cara Melaporkan Pegawai Kemenkeu yang Pamer Gaya Hidup Mewah
-
Polisi Ungkap Kronologi Awal Kasus Penganiayaan Mario Dandy Satriyo Terhadap Cristalino David Ozora
-
Polisi Sebut Agnes Sempat Minta Mario Dandy Selesaikan Masalah Baik-Baik, Warganet Geram: Tetap Dia Pemicunya
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'