Suara.com - Presiden Joko Widodo menemui perwakilan masyarakat yang berdemo saat acara peresmian Jalan Tol Semarang-Demak di Gerbang Tol Sayung, Demak, Jawa Tengah, Sabtu (25/2/2023).
Awalnya, Jokowi melihat sejumlah kelompok masyarakat yang membentangkan spanduk bertuliskan aspirasi mereka.
Presiden lalu meminta Asisten Ajudan Presiden Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah untuk mengundang perwakilan kelompok masyarakat tersebut untuk berdialog.
“Nanti undang tiga orang perwakilan,” ucap Presiden kepada Syarif saat itu.
Setelah peresmian selesai, Presiden menemui perwakilan masyarakat yang menyampaikan aspirasi mereka. Mereka menyampaikan kepada Presiden mengenai permasalahan pencarian ganti rugi lahan mereka yang terdampak.
Dalam keterangan terpisah, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menjelaskan bahwa pemerintah akan segera menindaklanjuti permasalahan tersebut.
Sementara itu, Presiden juga telah memerintahkan kementerian terkait untuk segera menyelesaikan hal tersebut.
“Kalau bisa selesai dalam waktu dekat, tidak berlarut-larut. Presiden memerintahkan kepada saya dan Bapak Mensesneg untuk segera diselesaikan masalah ini. Jangan sampai masyarakat rugi menunggu,” kata Hadi.
Hadi menjelaskan bahwa BPN setempat akan mengawal dan mendampingi masyarakat dalam proses pencairan tersebut. Hadi juga menargetkan pada pekan ini permasalahan tersebut bisa selesai.
Baca Juga: Disebut 'Mati' di Tangan Jokowi, Ini Perjalanan Merpati Airlines yang Dulu Gagah di Udara
“Minggu ini saya kira sudah selesai. Tadi Kepala BPN juga sudah saya panggil untuk menyupervisi, mendampingi ke pengadilan kemudian uang segera diserahkan,” kata dia.
Perwakilan masyarakat yang bertemu dengan Presiden, Fathoni, mengaku bersyukur atas pertemuannya dengan Presiden Jokowi. Menurutnya, melalui pertemuan ini, permasalahan yang selama ini dirasakan oleh masyarakat telah menemukan titik terang.
“Dengan rawuh-nya (kedatangan) Bapak Presiden, ini menjadi solusi buat kami. Tadi Bapak Presiden sudah menjanjikan insya Allah selesai, tidak ada masalah,” ujar Fathoni. [ANTARA]
Berita Terkait
-
Disebut 'Mati' di Tangan Jokowi, Ini Perjalanan Merpati Airlines yang Dulu Gagah di Udara
-
Dituding Anak Presiden Tapi Ngga Ada Akhlak, Gibran: Ya Pak, Maaf Saya Salah
-
Blak-Blakan, Amien Rais Tetap Ogah Pilih Ganjar Pranowo bila Anies Baswedan Gagal Dapatkan Tiket Pilpres
-
Jalan Tol Semarang-Demak Diresmikan Presiden Jokowi, Ganjar; Semoga Bisa Urai Kemacetan dan Rob
-
Penampakan Tol Semarang-Demak yang Diresmikan Jokowi, Jadi Tanggul Laut
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
Terkini
-
Mafindo Ungkap Potensi Tantangan Pemilu 2029, dari AI hingga Isu SARA
-
Bilateral di Istana Merdeka, Prabowo dan Raja Abdullah II Kenang Masa Persahabatan di Yordania
-
August Curhat Kena Serangan Personal Imbas Keputusan KPU soal Dokumen Persyaratan yang Dikecualikan
-
Di Hadapan Prabowo, Raja Yordania Kutuk Ledakan di SMAN 72 Jakarta, Sebut Serangan Mengerikan
-
Usai Disanksi DKPP, Anggota KPU Curhat Soal Beredarnya Gambar AI Lagi Naik Private Jet
-
Dua Resep Kunci Masa Depan Media Lokal dari BMS 2025: Inovasi Bisnis dan Relevansi Konten
-
Soal Penentuan UMP Jakarta 2026, Pemprov DKI Tunggu Pedoman Kemnaker
-
20 Warga Masih Hilang, Pemprov Jateng Fokuskan Pencarian Korban Longsor Cilacap
-
Gagasan Green Democracy Ketua DPD RI Jadi Perhatian Delegasi Negara Asing di COP30 Brasil
-
Mensos Ungkap Alasan Rencana Digitalisasi Bansos: Kurangi Interaksi Manusia Agar Bantuan Tak Disunat