- Penumpang LRT usul penambahan gerbong khusus wanita guna cegah pelecehan seksual.
- LRT Jabodebek evaluasi usulan gerbong khusus wanita demi keamanan penumpang perempuan.
- Manajemen LRT perketat pengamanan kereta melalui patroli petugas dan pantauan CCTV.
Suara.com - Maraknya aksi pelecehan seksual di transportasi umum meningkatkan kekhawatiran penumpang dalam menggunakan moda transportasi massal. Salah seorang pengguna, Hasni, mengaku sering mendengar informasi mengenai insiden pelecehan terhadap perempuan melalui media sosial, yang membuatnya merasa waswas.
Hasni menilai perlunya penambahan personel keamanan guna mencegah aksi pelecehan di angkutan umum, terutama pada jam sibuk saat penumpang sedang padat.
"Saat naik angkutan umum itu kondisinya sangat padat, jadi perlu adanya pengamanan lebih untuk penumpang wanita," ujarnya kepada wartawan dalam acara sosialisasi pencegahan pelecehan seksual di Stasiun LRT Dukuh Atas, Jumat (13/2/2026).
Selain keamanan, ia mengharapkan adanya penambahan gerbong khusus wanita dalam rangkaian LRT agar penumpang merasa lebih aman selama perjalanan. Hasni merasa fasilitas gerbong khusus saat ini masih kurang memadai untuk menampung lonjakan penumpang pada jam berangkat dan pulang kerja.
"Sepertinya gerbong wanita masih kurang ya, perlu ditambah lagi," tambahnya.
Merespons hal tersebut, Manager of Public Relation LRT Jabodebek, Radhitya Mardika, menyatakan bahwa pihaknya rutin menggelar sosialisasi untuk mencegah kekerasan dan pelecehan seksual. Ia mengimbau penumpang yang mengalami atau melihat tindakan pelecehan untuk segera melapor kepada petugas di lapangan.
Radhitya menjelaskan bahwa setiap gerbong kereta telah dilengkapi dengan kamera pengawas (CCTV). Selain itu, petugas keamanan secara rutin melakukan patroli di dalam rangkaian kereta untuk menjamin rasa aman bagi penumpang.
“Petugas kami selalu mobile atau patroli di dalam kereta dari ujung ke ujung. Fasilitas kami juga sudah dilengkapi dengan CCTV,” jelasnya.
Menanggapi aspirasi terkait penambahan gerbong khusus wanita, Radhitya menyatakan akan menampung masukan tersebut. Namun, ia menekankan bahwa kebijakan tersebut memerlukan evaluasi mendalam sebelum diterapkan.
Baca Juga: Ini Alasan dr Tirta Terus Tekan Mohan Hazian Tanpa Ampun hingga Akhirnya Mengaku
“Terkait fasilitas yang dianggap kurang, tentu kami akan melakukan evaluasi. Jika ke depannya memang dibutuhkan, kami akan melakukan perubahan. Namun, semua harus melalui proses evaluasi terlebih dahulu dengan mendengar masukan dari masyarakat,” pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- HBL Mantiri Dikukuhkan jadi Ketua BPP PPAD Gantikan Try Sutrisno
- 5 Motor Teririt untuk Buruh dan Pelajar, Dompet Tetap Aman Meski Pakai Pertamax
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
Pilihan
-
Kabar Duka! Legenda Persija Si Macan Betawi Tan Liong Houw Tutup Usia
-
Takut PHK, Prabowo Putuskan Harga LNG untuk Industri USD 13/MMBTU
-
Sejarah! Timnas Voli Indonesia Kalahkan Korsel dan Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026
-
Bumi Berguncang! Gempa 6,2 M Hantam Afghanistan, Getaran Terasa Hingga India
-
Perang Meletus Lagi! Iran Hantam Basis AS di Teluk, Gencatan Senjata Runtuh
Terkini
-
Taruna Akmil akan Dampingi Siswa Sekolah Rakyat Belajar Mandiri di Asrama Selama 5 Hari
-
Tak Lagi 'Macan Ompong', RUU HAM Beri Komnas HAM Kewenangan Penyidikan
-
Menuju Kota Global, Jakarta Kejar Target Bebas Buang Air Sembarangan
-
Jangan Terkecoh! Pendakian Gunung Merapi Masih Ditutup, Abaikan Ajakan di Medsos
-
Jadi Otak Penyekapan, Bos Percetakan di Senen Perintahkan Anak Buah Pasung Kaki Korban
-
Bertemu Dony Oskaria, KPK Minta Pejabat BUMN Bandel Tak Lapor LHKPN Disanksi
-
Gelar Budaya Jokowi Disorot, Dinilai Jadi 'Senjata' Politik Incar Masyarakat Paternalistik
-
Satu Tahun Menuju 5 Abad, Apakah Jakarta Sudah Layak Kota Global?
-
Sekjen Golkar: Pasar Tak akan Goyang Hanya Karena Gaya Pidato Prabowo
-
Rp1,1 Triliun Anggaran Pendidikan Jakarta Tak Terserap, DPRD: Harusnya Bisa untuk Sekolah Gratis