- Penumpang LRT usul penambahan gerbong khusus wanita guna cegah pelecehan seksual.
- LRT Jabodebek evaluasi usulan gerbong khusus wanita demi keamanan penumpang perempuan.
- Manajemen LRT perketat pengamanan kereta melalui patroli petugas dan pantauan CCTV.
Suara.com - Maraknya aksi pelecehan seksual di transportasi umum meningkatkan kekhawatiran penumpang dalam menggunakan moda transportasi massal. Salah seorang pengguna, Hasni, mengaku sering mendengar informasi mengenai insiden pelecehan terhadap perempuan melalui media sosial, yang membuatnya merasa waswas.
Hasni menilai perlunya penambahan personel keamanan guna mencegah aksi pelecehan di angkutan umum, terutama pada jam sibuk saat penumpang sedang padat.
"Saat naik angkutan umum itu kondisinya sangat padat, jadi perlu adanya pengamanan lebih untuk penumpang wanita," ujarnya kepada wartawan dalam acara sosialisasi pencegahan pelecehan seksual di Stasiun LRT Dukuh Atas, Jumat (13/2/2026).
Selain keamanan, ia mengharapkan adanya penambahan gerbong khusus wanita dalam rangkaian LRT agar penumpang merasa lebih aman selama perjalanan. Hasni merasa fasilitas gerbong khusus saat ini masih kurang memadai untuk menampung lonjakan penumpang pada jam berangkat dan pulang kerja.
"Sepertinya gerbong wanita masih kurang ya, perlu ditambah lagi," tambahnya.
Merespons hal tersebut, Manager of Public Relation LRT Jabodebek, Radhitya Mardika, menyatakan bahwa pihaknya rutin menggelar sosialisasi untuk mencegah kekerasan dan pelecehan seksual. Ia mengimbau penumpang yang mengalami atau melihat tindakan pelecehan untuk segera melapor kepada petugas di lapangan.
Radhitya menjelaskan bahwa setiap gerbong kereta telah dilengkapi dengan kamera pengawas (CCTV). Selain itu, petugas keamanan secara rutin melakukan patroli di dalam rangkaian kereta untuk menjamin rasa aman bagi penumpang.
“Petugas kami selalu mobile atau patroli di dalam kereta dari ujung ke ujung. Fasilitas kami juga sudah dilengkapi dengan CCTV,” jelasnya.
Menanggapi aspirasi terkait penambahan gerbong khusus wanita, Radhitya menyatakan akan menampung masukan tersebut. Namun, ia menekankan bahwa kebijakan tersebut memerlukan evaluasi mendalam sebelum diterapkan.
Baca Juga: Ini Alasan dr Tirta Terus Tekan Mohan Hazian Tanpa Ampun hingga Akhirnya Mengaku
“Terkait fasilitas yang dianggap kurang, tentu kami akan melakukan evaluasi. Jika ke depannya memang dibutuhkan, kami akan melakukan perubahan. Namun, semua harus melalui proses evaluasi terlebih dahulu dengan mendengar masukan dari masyarakat,” pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- Dari Koruptor Kembali ke Rakyat: Aset Rp16,39 Miliar Kini Disulap Jadi Sekolah hingga Taman di Jabar
- Prabowo Bakal Copot Lagi Pejabat 'Telur Busuk', Hashim Djojohadikusumo: Semua Opsi di Atas Meja
- 35 Link Poster Ramadhan 2026 Simpel dan Menarik, Gratis Download!
- Kronologi Penembakan Pesawat Smart Air di Papua: Pilot dan Kopilot Gugur Usai Mendarat
Pilihan
-
Kabar Baik dari Elkan Baggott untuk Timnas Indonesia
-
Jaminan Kesehatan Dicabut, Ribuan Warga Miskin Magelang Tercekik Cemas: Bagaimana Jika Saya Sakit?
-
Lagu "Cita-citaku (Ga Jadi Polisi)" Milik Gandhi Sehat Ditarik dari Peredaran, Ada Apa?
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
-
Kabar Duka: Mantan Pemain Timnas Indonesia Elly Idris Meninggal Dunia
Terkini
-
Hasto PDIP Tegaskan Bencana Adalah Teguran atas Kebijakan Masa Lalu, Harus Evaluasi Total!
-
Teror Cairan Kimia di Cempaka Putih: Saat Pelajar Jadi Korban Serangan Acak Teman Sebayanya
-
Isak Tangis di Pusara Kopilot Smart Air: Keluarga Pertanyakan Keamanan Bandara Usai Penembakan KKB
-
KPK Minta Saksi Lapor ke Dewas Terkait Dugaan Penyidik Minta Uang Rp10 Miliar
-
Noel Minta Petinggi KPK Hadir di Sidang: Ada Apa dengan Ida Fauziyah?
-
Ketika Prabowo Puji Jajaran Menterinya sebagai Putra-Putri Terbaik Bangsa
-
Surati UNICEF, Ketua BEM UGM Diteror Nomor Asing hingga Ancaman Penculikan
-
Ribka Tjiptaning: BPJS Itu Tanggung Jawab Negara, Bukan Perusahaan Pemburu Untung
-
Kejagung Ungkap Alasan Pencopotan Empat Kajari: Tak Profesional dan Konflik Kepentingan
-
Wapres Gibran Dorong Percepatan RUU Perampasan Aset untuk Miskinkan Koruptor