- Penumpang LRT usul penambahan gerbong khusus wanita guna cegah pelecehan seksual.
- LRT Jabodebek evaluasi usulan gerbong khusus wanita demi keamanan penumpang perempuan.
- Manajemen LRT perketat pengamanan kereta melalui patroli petugas dan pantauan CCTV.
Suara.com - Maraknya aksi pelecehan seksual di transportasi umum meningkatkan kekhawatiran penumpang dalam menggunakan moda transportasi massal. Salah seorang pengguna, Hasni, mengaku sering mendengar informasi mengenai insiden pelecehan terhadap perempuan melalui media sosial, yang membuatnya merasa waswas.
Hasni menilai perlunya penambahan personel keamanan guna mencegah aksi pelecehan di angkutan umum, terutama pada jam sibuk saat penumpang sedang padat.
"Saat naik angkutan umum itu kondisinya sangat padat, jadi perlu adanya pengamanan lebih untuk penumpang wanita," ujarnya kepada wartawan dalam acara sosialisasi pencegahan pelecehan seksual di Stasiun LRT Dukuh Atas, Jumat (13/2/2026).
Selain keamanan, ia mengharapkan adanya penambahan gerbong khusus wanita dalam rangkaian LRT agar penumpang merasa lebih aman selama perjalanan. Hasni merasa fasilitas gerbong khusus saat ini masih kurang memadai untuk menampung lonjakan penumpang pada jam berangkat dan pulang kerja.
"Sepertinya gerbong wanita masih kurang ya, perlu ditambah lagi," tambahnya.
Merespons hal tersebut, Manager of Public Relation LRT Jabodebek, Radhitya Mardika, menyatakan bahwa pihaknya rutin menggelar sosialisasi untuk mencegah kekerasan dan pelecehan seksual. Ia mengimbau penumpang yang mengalami atau melihat tindakan pelecehan untuk segera melapor kepada petugas di lapangan.
Radhitya menjelaskan bahwa setiap gerbong kereta telah dilengkapi dengan kamera pengawas (CCTV). Selain itu, petugas keamanan secara rutin melakukan patroli di dalam rangkaian kereta untuk menjamin rasa aman bagi penumpang.
“Petugas kami selalu mobile atau patroli di dalam kereta dari ujung ke ujung. Fasilitas kami juga sudah dilengkapi dengan CCTV,” jelasnya.
Menanggapi aspirasi terkait penambahan gerbong khusus wanita, Radhitya menyatakan akan menampung masukan tersebut. Namun, ia menekankan bahwa kebijakan tersebut memerlukan evaluasi mendalam sebelum diterapkan.
Baca Juga: Ini Alasan dr Tirta Terus Tekan Mohan Hazian Tanpa Ampun hingga Akhirnya Mengaku
“Terkait fasilitas yang dianggap kurang, tentu kami akan melakukan evaluasi. Jika ke depannya memang dibutuhkan, kami akan melakukan perubahan. Namun, semua harus melalui proses evaluasi terlebih dahulu dengan mendengar masukan dari masyarakat,” pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Catat Tanggalnya! Ribuan Warga Badui Bakal Turun Gunung Temui Gubernur Banten Bulan April
- 5 Rekomendasi Smartwatch yang Bisa Balas WhatsApp, Mulai Rp400 Ribuan
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- Donald Trump: Pangeran MBS Kini Mencium Pantat Saya
- 5 HP Xiaomi dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Terkencang di 2026!
Pilihan
-
Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
-
Petir Bikin Duel Kepulauan Solomon vs Saint Kitts and Nevis di Stadion GBK Ditunda
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Bulgaria
-
Melihat 3 Pemain yang Bakal Jadi Senjata Utama Timnas Indonesia Hadapi Bulgaria
-
Profil Sertu Farizal Rhomadhon, Prajurit TNI asal Kulon Progo yang Gugur di Lebanon
Terkini
-
Babak Baru Korupsi Kuota Haji: KPK Tetapkan Petinggi Maktour dan Ketum Kesthuri Sebagai Tersangka
-
Usut Tuntas Kasus Aktivis KontraS, Ketua YLBHI Desak Polri Tangkap Otak di Balik Teror Air Keras
-
PDIP Kutuk Keras Penyerangan TNI di Lebanon, Megawati Beri Instruksi Khusus Ini ke Kader
-
Negosiasi Selat Hormuz Berlanjut, Menlu Sugiono: Ada Sinyal Positif untuk Kapal RI
-
Minta Polisi Ungkap Pendana Isu Ijazah Palsu, Tim Hukum Jokowi: Saya Dengar Ada 'Charlie Chaplin'
-
Mendagri Tito Apresiasi BSPS, Program Perumahan Bantu Warga Kurang Mampu
-
Mahfud MD Curhat di DPD: Laporan Reformasi Polri Rampung, Tapi Belum Diterima Presiden
-
Imigrasi Ngurah Rai Amankan Buronan Interpol Asal Inggris
-
Geledah Kantor PT AKT, Kejagung Temukan Tumpukan Dolar Senilai Rp 1 Miliar!
-
Menaker Dorong Layanan Kemnaker Lebih Responsif dan Mudah Diakses Masyarakat