- Hasto Kristiyanto sebut rentetan bencana sebagai teguran atas kesalahan kebijakan lingkungan.
- PDIP dorong penguatan mitigasi bencana berbasis teknologi dan komitmen politik ekologi.
- Hasto tegaskan pentingnya menjaga kelestarian alam demi meminimalisir dampak bencana nasional.
Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa rentetan bencana alam yang melanda Indonesia harus dimaknai sebagai peringatan serius bagi seluruh pemangku kepentingan. Ia menekankan pentingnya mengevaluasi kebijakan pengelolaan lingkungan serta memperkuat sistem mitigasi bencana berbasis teknologi.
Hal tersebut disampaikan Hasto dalam acara pemberian apresiasi kepada relawan kesehatan pascamisi kemanusiaan di Sumatra, yang berlangsung di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Jumat (13/2/2026).
Hasto menjelaskan bahwa posisi geografis Indonesia yang berada di wilayah Ring of Fire menuntut kewaspadaan tinggi. Namun, ia juga mengkritisi kebijakan masa lalu yang dianggap abai terhadap kelestarian alam, sehingga berdampak pada penderitaan rakyat saat ini.
“Apakah kita senang menghadapi bencana? Tentu saja tidak. Persoalan bencana ini merupakan teguran bagi kita semua yang telah membiarkan bumi menderita melalui kebijakan-kebijakan yang salah di masa lalu,” ujar Hasto di hadapan para relawan.
Dalam kesempatan tersebut, Hasto kembali menggaungkan agenda 'Politik Ekologi' yang menjadi napas perjuangan PDIP melalui gerakan 'Merawat Pertiwi'. Gerakan ini mencakup perlindungan hutan dan sungai, hingga penerapan disiplin tata ruang yang ketat guna mencegah dampak bencana yang lebih besar di masa depan.
“Kita mengusung politik ekologi agar dengan menjaga kelestarian lingkungan dan hutan, kita menyelamatkan bumi agar bumi menyatukan kita,” tambahnya.
Selain perlindungan alam secara fisik, Hasto mendesak pemerintah untuk memperkuat penguasaan teknologi prediksi bencana. Menurutnya, akurasi data dan kecepatan mitigasi sangat krusial dalam meminimalisir jatuhnya korban jiwa.
Sebagai bentuk komitmen partai, Hasto mengungkapkan instruksi langsung dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri untuk selalu menyiagakan setidaknya dua batalyon relawan yang terlatih secara profesional. Relawan ini dipersiapkan untuk diterjunkan ke titik bencana sewaktu-waktu.
Langkah ini merupakan bagian dari evaluasi total terhadap penanganan bencana di masa lalu. Hasto berharap momentum ini menjadi titik balik bagi perbaikan kebijakan lingkungan secara menyeluruh di tanah air.
Baca Juga: Kasatgas Tito Pastikan Negara Bersama Masyarakat Terdampak Bencana
“Kita belajar dari bencana. Semoga ini akan mendorong upaya koreksi terhadap berbagai kebijakan masa lalu yang justru memberikan dampak penderitaan pada rakyat,” pungkasnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- Dari Koruptor Kembali ke Rakyat: Aset Rp16,39 Miliar Kini Disulap Jadi Sekolah hingga Taman di Jabar
- Prabowo Bakal Copot Lagi Pejabat 'Telur Busuk', Hashim Djojohadikusumo: Semua Opsi di Atas Meja
- 35 Link Poster Ramadhan 2026 Simpel dan Menarik, Gratis Download!
- Kronologi Penembakan Pesawat Smart Air di Papua: Pilot dan Kopilot Gugur Usai Mendarat
Pilihan
-
Kabar Baik dari Elkan Baggott untuk Timnas Indonesia
-
Jaminan Kesehatan Dicabut, Ribuan Warga Miskin Magelang Tercekik Cemas: Bagaimana Jika Saya Sakit?
-
Lagu "Cita-citaku (Ga Jadi Polisi)" Milik Gandhi Sehat Ditarik dari Peredaran, Ada Apa?
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
-
Kabar Duka: Mantan Pemain Timnas Indonesia Elly Idris Meninggal Dunia
Terkini
-
Teror Cairan Kimia di Cempaka Putih: Saat Pelajar Jadi Korban Serangan Acak Teman Sebayanya
-
Isak Tangis di Pusara Kopilot Smart Air: Keluarga Pertanyakan Keamanan Bandara Usai Penembakan KKB
-
KPK Minta Saksi Lapor ke Dewas Terkait Dugaan Penyidik Minta Uang Rp10 Miliar
-
Noel Minta Petinggi KPK Hadir di Sidang: Ada Apa dengan Ida Fauziyah?
-
Ketika Prabowo Puji Jajaran Menterinya sebagai Putra-Putri Terbaik Bangsa
-
Surati UNICEF, Ketua BEM UGM Diteror Nomor Asing hingga Ancaman Penculikan
-
Ribka Tjiptaning: BPJS Itu Tanggung Jawab Negara, Bukan Perusahaan Pemburu Untung
-
Kejagung Ungkap Alasan Pencopotan Empat Kajari: Tak Profesional dan Konflik Kepentingan
-
Wapres Gibran Dorong Percepatan RUU Perampasan Aset untuk Miskinkan Koruptor
-
Aksi Guru Madrasah di DPR: Soal PPPK, Tunjangan, dan Ketimpangan Sistem