Jokowi Minta Presiden Selanjutnya Harus Berani Hilirisasi, Apa pun Risikonya

Suara.com - Presiden Jokowi menyebut, presiden setelah dirinya nanti harus berani meneruskan hilirisasi di segala bidang demi kemajuan Indonesia.

“Apa pun risikonya pemimpin Indonesia berikutnya harus berani dan tetap hilirisasi ini diteruskan, karena membuka lapangan kerja 10,5 juta," kata Jokowi dalam pembukaan workshop dan Rapat Koordinasi Nasional Pemenangan Pemilu Partai Amanat Nasional (PAN) di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (26/2/2023).

Menurutnya, Indonesia tidak boleh berbelok lagi atas keputusan hilirisasi yang memiliki konsekuensi menghentikan ekspor bahan mentah di segala bidang, sekalipun risikonya Indonesia bisa saja dimusuhi negara-negara lain.

"Jangan sampai berbelok lagi, yang namanya ekspor bahan mentah kita geser jadi ekspor barang setengah jadi atau barang jadi. Meskipun risikonya kita banyak dimusuhi negara-negara lain. Karena pabrik-pabrik di sana (negara lain), industri di sana menjadi setop karena bahan mentahnya tidak kita ekspor. Itu yang namanya hilirisasi," ujar dia.

Jokowi mengulas, Indonesia sudah menghentikan ekspor bahan mentah nikel tahun 2020. Meski ditekan Uni Eropa pasca gugatan WTO, Indonesia tidak akan mundur lantaran kalah gugatan. Oleh karena itu, kata dia, Indonesia mengajukan banding.

"Kalau kita kalah kemudian kita ragu untuk berbelok lagi ekspor bahan mentah, sampai kapanpun negara ini tidak akan menjadi negara maju. Itu selalu saya ulang-ulang kepada menteri. ya kita kalah, tapi terus maju. Usahanya apa? Ya banding. Nggak tahu nanti kalau banding lagi kalah, apakah ada banding lagi, diberi kesempatan ya banding lagi," kata dia, dikutip via Antara.

Dia mengatakan yang terpenting selama proses banding dilakukan, Indonesia terus mempersiapkan industri hilirisasi. Sehingga apa pun hasil banding tersebut, industri nasional sudah siap.

"Nikel sudah siap kita sekarang ini. Kita akan setop lagi bulan Juni (2023) bauksit. Setop. Padahal, hati-hati, 90 persen ekspor bahan mentah bauksit kita itu ke Tiongkok. Nggak tahu dia nanti gugat kita nggak. Kalau digugat ya berarti nikel-nya digugat Uni Eropa, bauksit-nya digugat Tiongkok, karena 90 persen ekspor bahan mentah kita ke sana," kata Jokowi.

Meskipun demikian, Jokowi menegaskan Indonesia akan terus berupaya menghentikan ekspor bahan mentah secara bertahap. Setelah nikel, kemudian bauksit, Indonesia juga akan menghentikan ekspor bahan mentah timah, tembaga, hingga emas.

Baca Juga: Momen Anies Jadi 'Tokoh Utama' dalam Apel Siaga PKS, Udah Cocok Jadi Presiden?

Presiden dalam kesempatan berbeda juga pernah menyebut bahwa hilirisasi tidak hanya di sektor pertambangan, melainkan juga harus dilakukan di sektor pertanian, perkebunan dan perikanan.

"Apa yang akan kita dapatkan (dengan hilirisasi)? Banyak yang bertanya kepada saya, Pak ini setop, yang dapat perusahaan-perusahaan gede? Jangan keliru," ujar Jokowi.

Dia menjelaskan, sebelum dilakukan hilirisasi, ekspor nikel hanya berada di angka Rp17 triliun. Kini setelah dilakukan hilirisasi nikel menjadi barang jadi dan barang setengah jadi, ekspor berkaitan nikel sudah di angka Rp450 triliun.

"Dari situ lah negara mendapatkan yang namanya pajak penghasilan, pajak PPN, pajak karyawan, penerimaan negara bukan pajak, dapat bea ekspor. Kalau kita ikut tadi perusahaan itu, seperti di Freeport, kita dapat dividen, dapat royalti, dari situlah masuk sebagai penerimaan negara," paparnya.

"Dari penerimaan negara itulah kita bisa membiayai pembangunan di desa. Kita bisa menganggarkan bantuan sosial. Jadi alur-nya seperti itu.

Dampak hilirisasi itu luar biasa besarnya kalau ini semua bahan bahan mentah semua bisa kita hilirkan semuanya. PDB bisa melompat ke angka Rp11.000 triliun. Lapangan kerja yang akan terbentuk bisa 10,5 juta," tambah dia.

Dia mengingatkan jangan sampai Indonesia terus melakukan ekspor bahan mentah dan membuat kesempatan kerja hanya terbuka di negara tetangga.

"Apakah ini (ekspor bahan mentah) akan kita teruskan? Saya kira jawabannya tidak," pungkasnya.