Suara.com - Pengunduran diri Rafael Alun Trisambodo, Kepala Bagian Umum Kanwil DJP Jakarta II sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) menuai kontroversi di masyarakat. Pasalnya, ayah dari Mario Dandy ini sebelumnya sempat viral setelah harta kekayaannya terungkap di publik.
Dugaan lain juga terkuak usai harta Rafael Alun yang tercatat di LHKPN berbeda dengan harta yang ia miliki sekarang, termasuk mobil mewah yang sering dipamerkan oleh sang putra, Mario Dandy Satriyo.
Pengunduran diri Rafael ini pun dicurigai oleh organisasi Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) agar dirinya dapat bebas dari segala pemeriksaan atas harta yang ia miliki.
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman pun membenarkan hal ini. “Pengunduran diri Rafael diduga untuk menghindari proses pemeriksaan oleh KPK,” ungkap Boyamin dalam keterangan tertulisnya pada Senin (27/02/2023).
Kejadian pengunduran diri dari jabatan setelah kasus terungkap ini pun sering terjadi di berbagai lembaga untuk menutupi dan menghilangkan bukti dari kasus yang sedang diusut.
Hal ini pun digarisbawahi oleh Boyamin atas permintaan mereka kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani agar menolak pengunduran diri yang diajukan oleh Rafael.
“Pihak MAKI meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menolak pengunduran diri Rafael sebagai ASN Ditjen Pajak,” lanjut Boyamin.
Hal ini juga menjadi perhatian Badan Kepegawaian Negara yang membawahi ASN di Indonesia.Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, menyebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak boleh mengajukan diri untuk mundur dari jabatannha jika sedang bermasalah atau diduga melakukan pelanggaran sebagai ASN.
"Selama pemeriksaan (pengusutan kasus) berlangsung, ASN tersebut tidak diperbolehkan mengundurkan diri, tetapi harus menunggu pemeriksaan selesai," kata Bima.
Baca Juga: Ini Sosok APA, Teman Wanita Mario Dandy yang Dituding Jadi Dalang Penganiayaan
Status Rafael sebagai ASN juga menjadi perhatian Sri Mulyani yang meminta Inspektorat Jenderal Pajak untuk mendalami asal harta kekayaan yang dimiliki oleh Rafael sebesar Rp56,10 miliar.
Nilai yang fantastis ini membuat Sri Mulyani curiga tentang asal harta ini, termasuk rumor Rafael yang memiliki beberapa usaha yang tidak terdaftar dan tidak tercatat di LHKPN.
Buntut dari kasus pengunduran Rafael Alun ini membuat banyak pejabat Kemenkeu yang mulai diperiksa kembali jumlah harta kekayaan mereka.
Kontributor : Dea Nabila
Berita Terkait
-
Ini Sosok APA, Teman Wanita Mario Dandy yang Dituding Jadi Dalang Penganiayaan
-
Daftar Pejabat DJP dan Kekayaannya Berdasarkan LHKPN, Taat Pajak Gak Nih?
-
Cuma Utus Pengacara, Begini Dalih Keluarga Mario Dandy Baru Bisa Jenguk David usai Sepekan Dirawat di RS Mayapada
-
Mario Dandy Bisa Membabi Buta Hajar David karena Spectator Effect, Apa Itu?
-
Datangi RS Mayapada, Pengacara Mario Dandy Gagal Minta Maaf ke Keluarga David, Ditolak?
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO