Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD kembali menegaskan tidak ada perpanjangan masa jabatan presiden. Ia menekankan kalau Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 akan tetap diselenggarakan sesuai waktu yang ditetapkan.
Hal tersebut disampaikan Mahfud dalam acara Cangkrukan Menkopolhukam bertajuk 'Tertib di Tahun Politik Menuju Indonesia Maju'.
"Pemilu akan dilakukan sesuai dengan kalender konstitusi. Lima tahun sekali. Tidak ada perpanjangan, tidak ada penundaan," kata Mahfud melalui YouTube Kemenkopolhukam RI, Selasa (28/2/2023).
Mahfud mengungkapkan kalau pemerintah menyiapkan Pemilu 2024 dengan sungguh-sungguh. Adapun berbagai persiapan sudah dilakukan pemerintah guna memastikan Pemilu 2024 bisa terlaksana sesuai jadwal.
Pemilu 2024 sendiri akan berlangsung pada 14 Februari 2024.
"Saya salah seorang yang bertanggung jawab agar pemilu itu terlaksana dengan baik," ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Mahfud mengungkap kalau kecurangan pemilu juga terjadi di era Reformasi. Bedanya dengan era Orde Baru, kecurangan pada era reformasi itu terfokus pada pelakunya.
"Kalau era Orde Baru, itu kecurangan dilakukan pemerintah. Sekarang, curangnya antara peserta pemilu. Partai A mencurangi partai B, di tempat lain partai B mencurangi partai C," tuturnya.
Oleh sebab itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut menilai perlu adanya sikap supaya menjadikan pemilu kali ini berjalan lebih baik dan meminimalisir adanya beragam gangguan.
Baca Juga: Tanggapi Pengunduruan Diri Rafael Alun Trisambodo, BKN: Harus Ditolak!
"Nah, yang sekarang ini rebutan tidak karu-karuan. Tidak tertib. Itu yang harus kita tertibkan ke depan karena reformasi ini sudah bagus hasilnya. Bagusnya bagaimana? Sekarang kita bisa memilih orang sendiri, mencalonkan orang (menjadi presiden) sekarang boleh," tuturnya. [ANTARA]
Berita Terkait
-
Mahfud MD Bicara Soal Kecurangan Pemilu: Kalau Di Orde Baru Curangnya Oleh Pemerintah, Sekarang Yang Curang Pesertanya
-
Mahfud MD Bagikan Video Penganiayaan, Anak-anak Dihajar Pengasuh Panti Asuhan, hingga Ucapan Kata-kata Kotor
-
Rafael Alun Trisambodo Mundur, Hambat Penyelidikan Harta Kekayaan! Simak Ulasannya
-
CEK FAKTA: Pecat Firli Bahuri, Jokowi Tunjuk Mahfud MD Jadi Ketua KPK
-
CEK FAKTA: Jokowi Tunjuk Mahfud MD Jadi Ketua KPK Gantikan Firli Bahuri
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
Pilihan
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
Terkini
-
Lingkaran Setan Kekerasan di Balik Seragam: Mengapa Polisi Junior Terus Jadi Korban Senior?
-
Bareskrim Ambil Alih Pengejaran Ko Erwin, Bandar Narkoba Terkait Kasus AKBP Didik
-
WNA Australia Terinfeksi Campak Usai Kunjungi RI, Kemenkes Percepat Imunisasi MR untuk Anak PAUDTK
-
Pramono Anung Instruksikan Perluasan Akses Jalan Guna Urai Kemacetan Flyover Latumenten
-
KPK Telusuri Pemilik Lima Koper Berisi Uang Rp5 Miliar dalam Kasus Bea Cukai
-
DPRD DKI Kritik Impor 3.100 Sapi oleh Pramono Anung, Dinilai Tak Sejalan UU Pangan
-
Habib Jafar: Ramadan Momentum Jadi Muslim Kaya Hati, Bukan Sekadar Kaya Materi
-
Hakim Tetapkan Kerugian Negara Kasus Korupsi Minyak Pertamina Sebesar Rp9,4 Triliun
-
Divonis 9 Tahun Penjara, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Sebut Fakta Sidang Diabaikan
-
Ancaman Nyata dari AS hingga AI: Bagaimana RI Menjaga 'Benteng' Pembangunan Nasional di 2026?