Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem Hermawi Taslim mengatakan, nama Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa sebagai salah satu nama yang dipertimbangkan menjadi bakal calon wakil presiden dari Anies Baswedan.
Menurutnya, pertimbangan tersebut meliput berbagai faktor dari mulai rekam jejak hingga persoalan gender.
"Khofifah salah seorang yang dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh. Baik dari sisi gender, track record mau pun latar belakang organisasi dan sifat moderasi yang ia miliki," kata Hermawi kepada wartawan, Selasa (28/2/2023).
Ia mengakui, memang suara dari Nahdlatul Ulama atau NU memang sangat penting. Terlebih untuk bertarung Pilpres 2024.
"Tentu kan NU ormas terbesar di Indonesia," tuturnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, sebenarnya semua figur masih berpeluang untuk menjadi calon wakil presiden untuk Anies Baswedan.
"Di koalisi kami, semua figur berpeluang," katanya.
PKS Usul Khofifah
Nama Khofifah Indar Parawansa memang masuk dalam bursa calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024. Bahkan, Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid mengakui, Khofifah memiliki kriteria sesuai dengan yang diinginkan Anies. Kriteria yang dimaksud adalah pemimpin dengan visi yang baik.
"Potensi Bu Khofifah masuk ya, karena beliau mempunyai kriteria visi pemimpin yang baik, beliau juga menghadirkan rekonsiliasi bagi bangsa, tentu ini menjadi hal yang penting," kata HNW, Senin (27/2/2023).
Tak hanya itu, Khofifah yang menjadi orang nomor satu di Jawa Timur sekaligus pimpinan Muslimat NU bisa menjadi modal untuk menambah kantong suara kemenangan Anies. Meski demikian, HNW tidak mau memaksakan agar dua partai lain di Koalisi Perubahan, yakni NasDem dan Demokrat menyetujui pertimbangannya.
Ia menyerahkan sosok cawapres Anies seluruhnya kepada Anies sendiri. Siapapun yang akan dipilih Anies, ia akan legawa. Sosok pendamping di Pilpres 2024 memang sudah disepakati bersama merupakan kewenangan Anies Baswedan.
Sebelumnya, Ketua Umum NasDem Surya Paloh blak-blakan menyebut AHY cocok menjadi cawapres Anies di Pemilu 2024 saat mengunjungi Kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Rabu (22/2/2023).
"Kalau tanya pada pendapat saya cocok. Jangankan Mas AHY, saya juga cocok," kata Paloh di samping AHY.
Paloh menekankan itu hanya menjadi pandangan pribadinya. Tetapi untuk mekanisme penentuan, ia menegaskan menyerahkan sepenuhnya kepada Anies selaku bakal capres.
"Ini masalah bagaimana pun juga adalah keputusan akhir ada di tangan capres," kata Paloh.
Menurut Paloh, AHY sendiri tidak masalah ke depan apakah akan menjadi cawapres atau tidak.
"Ketika apa yang saya pahami bagi seorang AHY, cawapres boleh, gak cawapres juga boleh. Itu adalah pemahaman saya dan mudah-mudahan saya tidak salah, tapi kalau ditanya pantas? Sekali lagi saya katakan, lebih dari pantas," kata Paloh.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Dalam Open House, Gubernur DKI Jakarta Janji Carikan Lahan Tambahan untuk Sekolah Rakyat
-
Teringat Masa Lalu, Gubernur DKI Jakarta Terharu Saat Hadiri Open House Sekolah Rakyat
-
Jelang MPLS, Gus Ipul Ingatkan Kepala Sekolah Rakyat Siap Hadapi Fase Krusial
-
Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei
-
Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik
-
Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan
-
Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia
-
Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil
-
Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan
-
Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time