Suara.com - Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) Said Abdullah menyarnkan supaya Menteri Keuangan Sri Mulyani mendorong para pejabat tinggi Kementrian Keuangan untuk mengklarifikasi harta kekayaan mereka ke Aparat Penegakan Hukum.
"Tindakan ini untuk menjawab keraguan publik," ucap Said dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (1/3/2023).
Menurutnya, kasus pamer harta yang terungkap di keluarga mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo sudah merambah kemana-mana.
Masyarakat terus menyoroti gaya hidup mewah sejumlah pejabat di Kemenkeu, terutama di lingkungan Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai.
Menurutnya, publik berhak melakukan kontrol dan berhak bertanya atas situasi yang dianggap ganjil. Namun, publik juga harus mendapatkan informasi yang imbang karena Menkeu sudah menjatuhkan sanksi terhadap para pegawainya yang terbukti melakukan fraud.
Tahun lalu, Kemenkeu diketahui telah menerima 185 pengaduan fraud oleh pegawainya dan 96 sudah disanksi. Pada 2021, Menkeu menjatuhkan sanksi terhadal 114 pegawai Kemenkeu atas pengaduan publik terhadap 174 pegawai yang dianggap fraud.
Said menilai tindakan seperti itu patut diapresiasi dan perlu disampaikan ke publik untuk menunjukkan bahwa Kemenkeu terus melakukan koreksi ke dalam untuk menjaga integritas pegawai, serta menjadikan hal itu sebagai momentum untuk melakukan reformasi birokrasi dan penataan sistem tata kelola pemerintahan yang baik.
Dengan demikian, ia meminta masyarakat tetap proporsional dan obyektif melihat keadaan, sehingga kinerja Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai tetap harus diapresiasi. Dua institusi ini merupakan pilar penting penopang pendanaan penyelenggaraan negara dan pembangunan.
"Jangan sampai sorotan ini malah membuat kinerja pajak dan bea cukai menurun karena terjadi demotivasi kerja di internal pegawai," tegasnya.
Oleh karena itu, dirinya berharap para pegawai di bawah Kemenkeu, khususnya Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, terus bekerja keras walau sedang menjadi sorotan publik. Adapun kerja yang hebat akan meruntuhkan keraguan publik.
Dengan berbagai langkah perbaikan yang dilakukan, Said yakin persepsi publik terhadap Kemenkeu akan kembali pulih dan menjadikan seluruh jajaran Kemenkeu makin matang sebagai bagian dari abdi negara. [ANTARA]
Berita Terkait
-
DJP Kemenkeu Minta Publik Tak Terpengaruh Kasus Rafael Alun: Bayar Pajak Kewajiban Berbangsa dan Bernegara
-
"Efek Klub Bubar" Membuat Banyak Moge Dijual? Tenang Saja, KPK Sudah Kantongi Nama-nama di Lingkungan Kemenkeu
-
Heboh Pegawai Pajak Minta Sri Mulyani Mundur, Bursok Anthony: Saya Tidak Takut
-
Menkeu Minta Rakyat Laporkan Pegawai yang Hedon, Warganet: Giliran Lapor Kena Pasal
-
Banyak yang Protes Anggaran K/L Diblokir, Sri Mulyani: Hanya 5 Persen dari Anggaran
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Maarten Paes: Pertama (Kalahkan) Arab Saudi Lalu Irak, Lalu Kita Berpesta!
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
Terkini
-
Pemerintah Sebut UU Pers Beri Jaminan Perlindungan Hukum Wartawan, Iwakum Sebut Ini
-
Menpar Widiyanti Targetkan Industri MICE Indonesia Susul Vietnam di Peringkat Global
-
Puji Kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi, BGN Puji Jateng Paling Siap Jalankan Program Gizi Nasional
-
Jokowi 'Dikepung' Politik? Rocky Gerung Bongkar Alasan di Balik Manuver Prabowo-Gibran 2029
-
'Mereka Ada Sebelum Negara Ini Ada,' Pembelaan Antropolg untuk 11 Warga Maba Sangaji di Persidangan
-
Terungkap! 'Orang Baik' yang Selamatkan PPP dari Perpecahan: Ini Peran Pentingnya
-
Dana Transfer Dipangkas Rp 15 Triliun, APBD DKI 2026 Anjlok dan Gubernur Perintahkan Efisiensi Total
-
Kelurahan Kapuk Dipecah Jadi 3: Lurah Klaim Warga Menanti Sejak Lama, Semua RW dan RT Setuju
-
Antonius Kosasih Divonis 10 Tahun Bui di Kasus Korupsi PT Taspen, Hukuman Uang Pengganti Fantastis!
-
Kapuk Over Populasi, Lurah Sebut Petugas Sampai Kerja di Akhir Pekan Urus Kependudukan