'Rabu Pon 8 Maret atau 12 April' Jokowi Diprediksi Segera Reshuffle Dalam Waktu Dekat

Suara.com - Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Ari Nurcahyo yakin bahwa Presiden Joko Widodo akan segera melakukan reshuffle atau perombakan kabinet bulan Maret ini.

"Kami memproyeksikan, membaca bahwa pada bulan Maret ini pada sesi sebelum bulan Ramadan itu akan terjadi peristiwa politik yang memang akan menentukan bagaimana konfigurasi koalisi, reshuffle dan persiapan bagaimana konfigurasi menuju Pilpres," kata Arif pada Rabu (1/3/2023).

Menurutnya, dalam perhitungan hari, Rabu Pon menjadi momentum yang berpotensi menjadi waktu yang tepat Presiden Jokowi melakukan perombakan kabinetnya.

"Bahwa biasanya Pak Jokowi itu melakukan reshuffle di Rabu Pon, itu tanggal baiknya Pak Jokowi. Ada peluang Rabu Pon di bulan Maret di tanggal 8 Maret dan bulan April di (tanggal) 12," lanjutnya.

Namun, Ari juga tidak bisa memastikan kapan reshuffle akan dilakukan, entah Maret atau April. Hal itu karena reshuffle menjadi kewenangan Jokowi sebagai presiden.

"Itu soal timing saja kapan reshuffle itu akan dilaksanakan. Tapi kami meyakini bahwa memang dalam waktu dekat ini akan dilakukan reshuffle," ujarnya.

Ari memandang Jokowi akan menggunakan dua pendekatan pertimbangan untuk reshuffle, yakni pertimbangan kinerja dan politik.

Dalam pertimbangan politik, persoalan konsolidasi menjadi perhatian penting.

"Dalam sisa bulan Oktober 2024, konsolidasi pemerintah diperlukan untuk memastikan semua program pak Jokowi di periode kedua ini terlaksana dengan baik," jelas Ari.

Baca Juga: Bappeda Ikut Kena Sentil, Jokowi Kritisi Masih Ada Rumah Dibangun Pinggir Sungai Padahal Terancam Banjir

Selain itu, program strategis nasional juga menjadi pertimbangan yang tak kalah penting bagi Jokowi untuk mengukur performa para menterinya.

"Dan juga bagaimana menjaga momentum soal pembangunan yang sudah ditentukan Pak Jokowi termasuk beberapa program prioritas nasional termasuk IKN," katanya.

Berdasarkan pengamatannya, siapa pun menteri yang dianggap kurang menguntungkan dari segi politik dan kinerjanya tidak telalu baik untuk mencapai target nasional, maka akan berpotensi untuk dilengserkan.

"Pertimbangan politik dan pertimbangan kinerja menteri-menteri itu menjadi pertimbangan Presiden, (karena) memang menjadi kebutuhan mendesak untuk dilakukan reshuffle," tutupnya.

Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.