Suara.com - Pengacara Susi Air, Donal Fariz mengungkapkan kalau pihak Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) meminta pilot Philip Mark Merthens dibarter dengan senjata api berikut amunisinya. Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan menegaskan kalau permintaan TPNPB-OPM itu tidak boleh dipenuhi.
Menukil dari ANTARA, hal tersebut disampaikannya karena negosiasi harus dalam kerangka kedaulatan dan keamanan NKRI.
"Negosiasi harus berada dalam kerangka kedaulatan dan keamanan NKRI. Maka pemenuhan tuntutan kemerdekaan dan senjata tidak boleh di penuhi," kata Farhan melalui keterangan tertulisnya, Kamis (2/3/2023).
Oleh sebab itu, menurut Farhan, langkah selanjutnya yang mesti dilakukan pemerintah ialah operasi penyelamatan pilot berkebangsaan Selandia Baru tersebut.
"Proses negosiasi harus berupaya mengulur waktu untuk persiapan operasi penyelamatan agar bisa dilaksanakan dengan baik," tekannya.
Dalam kesempatan yang sama, Farhan berharap Pemerintah Selandia Baru serta sekutunya termasuk Amerika Serikat bisa memberikan bantuan bagi TNI sehingga data mengenai keberadaan Kapten Philips bisa terdeteksi.
"Membantu fasilitas dan akses TNI ke satelit pertahanan mereka, baik yang geostasioner ataupun yang di orbit untuk memberikan data lengkap keberadaan dan pergerakan KKB penculik pilot Susi Air," terangnya.
Minta Barter Senjata
Pengacara Susi Air, Donal Fariz mengatakan pihaknya tidak mungkin menuruti permintaan TPNBM-OPM yang meminta syarat barter Kapten Philips dengan senjata.
Baca Juga: Pamer Foto Bule Kibarkan Bendera Bintang Kejora, Susi Air Tuding OPM Sengaja Giring Opini Publik
"Kalau minta syaratnya senjata, tidak mungkin minta senjata, paling pistol air yang Susi Air punya. Tidak punya kita senjata," ujar Donal saat konferensi pers, Rabu (1/3/2023).
Permintaan itu jelas sekali tidak akan disanggupi oleh pihak Susi Air. Sebab, Donal menyebut Susir Air kini tengah mengalami kerugian usai satu pesawat dibakar TPNPB-OPM dibakar pada 7 Februaei 2023. Pesawat tersebut ditaksi senilai USD 2 juta.
"Jadi harga pesawat itu USD 2 juta dan tidak ada lagi diproduksi baru sekarang, karena sudah close," ucap Donal.
Donal menjelaskan, Susi Air kini menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah apabila KKB benar-benar meminta syarat sebagai pengganti untuk melepas Kapten Philips Marthens.
Berita Terkait
-
Dekat dengan Kapten Philip, Susi: Istrinya Orang Pangandaran, Dulu Kerja di Perusahaan Perikanan Saya
-
TPNPB-OPM Minta Kapten Philips Dibarter Senjata, Pengacara Susi Air: Paling Kita Punya Pistol Air
-
Kenal Keluarga Hampir 10 Tahun, Susi Pudjiastuti Bantah Rumor Pilot Susi Air Bagian dari OPM
-
Kapten Philip Dituduh Gabung OPM, Susi Pudjiastuti: Sangat Tidak Benar! Dia Salah Satu Pilot Susi Air Terbaik
-
Pilot Susi Air 22 Hari Disandera OPM, Susi Pudjiastuti Harap Philip Mark Segera Dibebaskan Tanpa Syarat
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung