Suara.com - Front Mahasiswa Papua Anti Kekerasan mengeluhkan proses pengusutan beberapa kasus pelanggaran HAM Berat yang terjadi di Tanah Papua. Menurut mereka, Komisi Nashukional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) begitu lambat menangani laporan yang sudah mereka adukan.
"Kerjanya mereka (Komnas HAM) lambat banget, jadi kami menyesali itu. Pengaduan sudah dari tahun 2022 sampai sekarang belum ada hasil yang jelas," kata Koordinator Front Mahasiswa Anti Kekerasan Papua Rudy Kogoya, Jumat (3/3/2023).
Beberapa kasus yang sudah diadukan ke Komnas HAM ialah kasus penyiksaan kepada anak di bawah umur yang diduga dilakukan oleh prajurit TNI di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, kasus kericuhan di Dogiyai, Papua Tengah, serta insiden berdarah di Wamena, Papua Pegunungan.
Rudy menyebut pihaknya sangat menyayangkan lambannya penanganan kasus pelanggaran HAM di Papua. Kata dia, para anggota Komnas HAM berdalih baru saja berganti pengurusan sehingga proses penanganan kasus terkendala.
"Kami sangat menyayangkan itu, kami berharap Komnas HAM kerjanya bisa lebih cepat itu, jadi alasan mereka tadi mereka lambat karena ada pergantian pengurus," ujar Rudy.
"Itu kan bukti bahwa tidak adanya kerja yang sistematis dalam lembaga ini, sehingga ketika ganti pemimpin mereka kebingungan. Jadi kami berharap lebih baiklah ke depan," sambungnya.
Gelar Demo di Komnas HAM
Diketahui, Front Mahasiwa Anti Kekerasan Papua menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (3/3/2023).
Pantauan Suara.com, massa berkumpul sekitar pukul 14.00 WIB. Massa berunjuk rasa tepat di depan gerbang pintu masuk Komnas HAM.
Baca Juga: Komnas HAM Bentuk Tim Investigasi Usut Kerusuhan Berdarah di Wamena
Aksi tersebut digelar dalam rangka mengecam kekerasan yang terjadi di Wamena pada 23 Februari 2023 oleh aparat penegak hukum. Di mana, dalam insiden itu terdapat 12 orang meninggal dunia.
Massa mendesak Komnas HAM segera turun tangan dan mengecek langsung ke Wamena. Meski hujan deras mengguyur, mereka tidak bergeser dari depan gerbang Komnas HAM.
Hal itu, tampak berbeda dengan aparat kepolisian yang justru memilih berteduh. Dalam orasinya, seorang orator meminta pemerintah tidak menambah pasukan bersenjata di Wamena.
"Tolong pemerintah, sudahi pengiriman tentara di Wamena," ucap seorang orator.
"Kami meminta Komnas HAM turun tangan selidiki kasus ini," imbuh orator yang lain.
Tampak berbagai foto-foto korban kekerasan dibawa oleh massa aksi. Selain itu, massa juga membawa poster bernada pengecaman kekerasan di Wamena.
"Kami dipukul bapak TNI dan Polri Indonesia," tulis salah satu poster.
"Tarik militer dan selesaikan pelanggran HAM di Papua," tulis spanduk yang dibawa peserta aksi.
Berita Terkait
-
Komnas HAM Bentuk Tim Investigasi Usut Kerusuhan Berdarah di Wamena
-
Audiensi dengan Mahasiswa Papua soal Insiden Wamena, Komnas HAM: Ada Kekerasan Aparat TNI-Polri
-
Diguyur Hujan Deras, Front Mahasiswa Papua Tetap Gelar Aksi di Depan Komnas HAM terkait Insiden Kekerasan di Wamena
-
Kamis Dini Hari, Gempa M 5,5 Guncang Sarmi Papua
Terpopuler
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
Pilihan
-
Kembali Diperiksa 2,5 Jam, Jokowi Dicecar 10 Pertanyaan Soal Kuliah dan Skripsi
-
Geger! Pemain Timnas Indonesia Dituding Lakukan Kekerasan, Korban Dibanting hingga Dicekik
-
Polisi Jamin Mahasiswi Penabrak Jambret di Jogja Bebas Pidana, Laporan Pelaku Tak Akan Diterima
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
Terkini
-
Potret Masalah Pangan Jakarta Jelang Ramadan, Apa Saja?
-
Saksi Kasus Suap Ijon Bekasi, Istri H.M Kunang Dicecar KPK Soal Pertemuan dengan Pengusaha Sarjan
-
Jaga Stabilitas Harga Daging Jelang Ramadan di Jakarta, Dharma Jaya Impor Ratusan Sapi
-
Santunan Korban Bencana Sumatra Disalurkan, Mensos Sebut Hampir Seribu Ahli Waris Terbantu
-
PDIP Sebut 100 Persen Warga Indonesia Bisa Mendapatkan BPJS Gratis, Begini Kalkulasinya
-
Adu Mulut Menteri Keuangan dan Menteri KKP Bikin PDIP Geram: Jangan Rusak Kepercayaan Pasar!
-
Wamensos Agus Jabo Cek Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen di Sragen
-
Sudah Jatuh Tertimpa Tangga: Korban Penganiayaan di Cengkareng Kini Dilaporkan Balik Pelaku
-
Pemerintah Kucurkan Dana Tunggu Hunian Rp600 Ribu Per Bulan, Pembangunan Huntap Capai 15.719 Unit
-
Sengketa Lahan Bendungan Jenelata di Gowa, BAM DPR Desak Penyelesaian yang Adil bagi Warga