Suara.com - Front Mahasiswa Papua Anti Kekerasan mengeluhkan proses pengusutan beberapa kasus pelanggaran HAM Berat yang terjadi di Tanah Papua. Menurut mereka, Komisi Nashukional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) begitu lambat menangani laporan yang sudah mereka adukan.
"Kerjanya mereka (Komnas HAM) lambat banget, jadi kami menyesali itu. Pengaduan sudah dari tahun 2022 sampai sekarang belum ada hasil yang jelas," kata Koordinator Front Mahasiswa Anti Kekerasan Papua Rudy Kogoya, Jumat (3/3/2023).
Beberapa kasus yang sudah diadukan ke Komnas HAM ialah kasus penyiksaan kepada anak di bawah umur yang diduga dilakukan oleh prajurit TNI di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, kasus kericuhan di Dogiyai, Papua Tengah, serta insiden berdarah di Wamena, Papua Pegunungan.
Rudy menyebut pihaknya sangat menyayangkan lambannya penanganan kasus pelanggaran HAM di Papua. Kata dia, para anggota Komnas HAM berdalih baru saja berganti pengurusan sehingga proses penanganan kasus terkendala.
"Kami sangat menyayangkan itu, kami berharap Komnas HAM kerjanya bisa lebih cepat itu, jadi alasan mereka tadi mereka lambat karena ada pergantian pengurus," ujar Rudy.
"Itu kan bukti bahwa tidak adanya kerja yang sistematis dalam lembaga ini, sehingga ketika ganti pemimpin mereka kebingungan. Jadi kami berharap lebih baiklah ke depan," sambungnya.
Gelar Demo di Komnas HAM
Diketahui, Front Mahasiwa Anti Kekerasan Papua menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (3/3/2023).
Pantauan Suara.com, massa berkumpul sekitar pukul 14.00 WIB. Massa berunjuk rasa tepat di depan gerbang pintu masuk Komnas HAM.
Baca Juga: Komnas HAM Bentuk Tim Investigasi Usut Kerusuhan Berdarah di Wamena
Aksi tersebut digelar dalam rangka mengecam kekerasan yang terjadi di Wamena pada 23 Februari 2023 oleh aparat penegak hukum. Di mana, dalam insiden itu terdapat 12 orang meninggal dunia.
Massa mendesak Komnas HAM segera turun tangan dan mengecek langsung ke Wamena. Meski hujan deras mengguyur, mereka tidak bergeser dari depan gerbang Komnas HAM.
Hal itu, tampak berbeda dengan aparat kepolisian yang justru memilih berteduh. Dalam orasinya, seorang orator meminta pemerintah tidak menambah pasukan bersenjata di Wamena.
"Tolong pemerintah, sudahi pengiriman tentara di Wamena," ucap seorang orator.
"Kami meminta Komnas HAM turun tangan selidiki kasus ini," imbuh orator yang lain.
Tampak berbagai foto-foto korban kekerasan dibawa oleh massa aksi. Selain itu, massa juga membawa poster bernada pengecaman kekerasan di Wamena.
Berita Terkait
-
Komnas HAM Bentuk Tim Investigasi Usut Kerusuhan Berdarah di Wamena
-
Audiensi dengan Mahasiswa Papua soal Insiden Wamena, Komnas HAM: Ada Kekerasan Aparat TNI-Polri
-
Diguyur Hujan Deras, Front Mahasiswa Papua Tetap Gelar Aksi di Depan Komnas HAM terkait Insiden Kekerasan di Wamena
-
Kamis Dini Hari, Gempa M 5,5 Guncang Sarmi Papua
Terpopuler
- 5 HP Xiaomi dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Terkencang di 2026!
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
- Foto Pangakalan Militer AS di Arab Saudi Hancur Beredar, Balas Dendam Usai Trump Hina MBS
Pilihan
-
Mulai Besok! BPH Migas Resmi Batasi Pembelian Pertalite dan Solar, Cek Aturan Mainnya
-
Masyarakat Diminta Tak Resah, Mensesneg Prasetyo Hadi Tegaskan Harga BBM Belum Ada Kenaikan
-
Clara Shinta Minta Tolong, Nyawanya Terancam karena Suami Bawa Senjata Api
-
Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
-
Petir Bikin Duel Kepulauan Solomon vs Saint Kitts and Nevis di Stadion GBK Ditunda
Terkini
-
WFH ASN Setiap Jumat Resmi Berlaku Mulai Hari Ini, DPR Minta Evaluasi Berkala
-
RS Dilarang Tolak Pasien BPJS PBI, Mensos Tegaskan Layanan Cuci Darah Wajib Dilayani
-
Bos Gembong Narkoba Skotlandia Steven Lyons Ditangkap di Bali, Pimpin Sindikat 'Lyons Crime Family'
-
Zulhas Sebut PAN-Gerindra 'Koalisi Sepanjang Masa', Dasco: Kami Harap Ini Langgeng
-
Menaker Yassierli Sidak Perusahaan di Semarang Faktor THR Tak Dibayar Penuh
-
Babak Baru Kasus Andrie Yunus: Puspom TNI Izin LPSK Periksa Korban Usai Ditolak Dokter
-
Dapur MBG Kembali Beroperasi Usai Libur Lebaran, Relawan: Kangen Suara Ompreng
-
Jaga Semangat Belajar Siswa, Satgas PRR Kebut Renovasi Fasdik Terdampak Bencana
-
Usai Jepang, Presiden Prabowo Tiba di Korea Selatan Lanjutkan Diplomasi Asia Timur
-
'Kirim Putra Trump, Anak Netanyahu, dan Pangeran-pangeran Arab Perang ke Iran!'