Suara.com - Lembaga swadaya masyarakat (LSM), Aksi Ekologi Emansipasi Rakyat (AEER) dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat (Jabar), serta Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulawesi Tengah, mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) turun tangan mengatasi pencemaran limbah industri nikel di laut Morowali dan Halamahera.
Koordinator AEER, Pius Ginting, menjelaskan potensi dibukanya industri nikel di berbagai daerah bukan tanpa risiko. Sebaliknya, industri tersebut justru menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan.
"Hasil penelitian AEER menunjukkan limbah industri yang dihasilkan mencemari perairan sekitar, baik itu sungai maupun laut. Mengontaminasi air yang tadinya dipakai warga untuk kegiatan sehari-hari," kata Pius dalam keterangannya, Jumat (3/3/2023).
Pisu mengatakan tak cuma masalah lingkungan yang menghantui warga sekitar industri nikel, dampak kesehatan juga menjadi permasalahan yang sewaktu-waktu bisa menjangkiti masyarakat.
"Salah satu senyawa berbahaya yang terkandung dalam limbah industri nikel, Kromium Heksavalen, dapat menyebabkan iritasi dan radang pada hidung dan saluran pernapasan atas, iritasi kulit, luka bakar pada kulit," ujar dia.
Sementara Direktur Jatam Sulawesi Tengah, Moh Taufik dalam hal ini mendorong agar KLHK turun tangan mengatasi persoalan kompleks industri nikel. Sejauh ini, kata dia, dampak pengolahan nikel belum jadi perhatian bagi pemerintah.
“Dampak kualitas air laut dari industri pengolahan nikel secara spesifik belum masuk ke program pemantauan KLHK. Padahal, potensi pencemaran ini sudah berlangsung bertahun-tahun dan seharusnya sudah terdeteksi oleh sistem yang dimiliki oleh pemerintah," terang Taufik.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Walhi Jabar Meiki Paendong meminta pihak KLHK turun langsung ke lapangan melihat bagaimana dampak industri nikel bagi kehidupan masyarakat.
"Yang diperlukan saat ini adalah program pemantauan langsung oleh KLHK," tutur Meiki.
Baca Juga: Jokowi Waspada Tiongkok Gugat Indonesia ke WTO Pasca Larangan Ekspor Bauksit
Berita Terkait
-
Kang Dedi Mulyadi Sebut Tambang Nikel Malah Menimbulkan Kemiskinan Baru
-
Punya Nikel, Kendaraan Listrik Bakal Makin Berkembang di Indonesia
-
Jokowi Waspada Tiongkok Gugat Indonesia ke WTO Pasca Larangan Ekspor Bauksit
-
Uni Eropa Gugat RI karena Kebijakan Hilirisasi, Jokowi: Kita Sewa Lawyer yang Baik Tapi Kalah
-
Yakin Pelarangan Ekspor Bauksit Bakal Digugat, Jokowi: Kalau Mau Jadi Negara Maju, Lawan!
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
-
QRIS Jadi 'Alat Bantu' Judi Online: Mengapa Sistem Pembayaran BI Ini Rentan Disalahgunakan?
Terkini
-
Permohonan RJ Eggi Sudjana Masuk, Polda Metro Tunggu Kesepakatan Pelapor di Kasus Ijazah Jokowi
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Tegaskan Kedaulatan NKRI dan Tolak Intervensi Asing atas Venezuela
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Desak Pilkada Tetap Langsung Dipilih Rakyat, Usul Ada E-voting
-
Polisi Periksa 12 Saksi Kasus Teror DJ Donny dan Influencer, Kapan Pelaku Ditangkap?
-
Ketua KONI Ponorogo Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi Bupati Nonaktif Sugiri Sancoko
-
Libatkan Ahli, Polisi Bedah Batas Kebebasan Berekspresi dalam Kasus Mens Rea Pandji Pragiwaksono
-
Prabowo Duga Ada Kekuatan Asing Bayar Segelintir Orang untuk Mengejek
-
Bantah Tak Kooperatif, Legislator Bekasi Nyumarno Sambangi KPK: Undangan Tak Sampai ke Alamat KTP
-
Prabowo Janjikan Kampus Kedokteran Gratis
-
50 Medsos Lokal Ramaikan ISMN Yogyakarta Meetup 2026, Bahas Kolaborasi di Era Digital