Suara.com - Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara hingga kini masih menyisakan luka yang mendalam bagi para keluarga korban. Peristiwa yang menewaskan 19 korban jiwa itu turut membuat sosok Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati menjadi sorotan.
Pasalnya, kasus ledakan Depo Plumpang yang terjadi pada Jumat, (3/3/2023) lalu, bukan merupakan kejadian ledakan pertama kalinya di Pertamina. Hal itu membuat kinerja Dirut Pertamina yang sudah menjabat dua periode ini disorot.
Bukan hanya soal kinerja, harta kekayaan Nicke pun juga menjadi sorotan. Pasalnya, wanita asal Tasikmalaya ini diketahui memiliki kekayaan mencapai Rp75 miliar.
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan Nicke pada tahun 2021, sosoknya memiliki harta sebesar Rp 75 miliar dengan berbagai aset. Nilai harta dan asetnya juga tercatat selalu naik Rp 10 miliar per tahun sejak 2019.
Kini, peristiwa kebakaran Depo Plumpang itu telah membuat jabatan Nicke menjadi taruhan. Terlebih, Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya sempat menyinggung kesiapannya untuk mencopot direksi Pertamina buntut tragedi tersebut.
Sementara itu, Nicke melalui akun Instagramnya telah menyampaikan permohonan maaf dan belasungkawa. Ia berjanji akan memberikan penanganan terbaik bagi para korban luka-luka agar bisa segera pulih.
Nicke juga telah mengunjungi posko penanganan dan pengungsian para korban Plumpang di Posko RPTRA Rasela, Jakarta Utara, Minggu (5/3/2023). Ia datang bersama Presiden Joko Widodo dan ibu negara Iriana Jokowi.
Selain membahas korban, Nicke juga menyatakan akan segera melakukan evaluasi terkait penataan Depo Pertamina yang seharusnya tidak berada di dekat perumahan warga. Evaluasi ini sesuai dengan perintah Menteri BUMN dan Presiden Jokowi.
Terakhir, Nicke menyatakan bahwa Pertamina siap bertanggungjawab secara penuh untuk menganggung kerugian yang disebabkan oleh ledakan tersebut.
Baca Juga: Menanti Reaksi DPR Panggil Dirut Pertamina Soal Kebakaran Depo Plumpang
Kontributor : Dea Nabila
Berita Terkait
-
Menanti Reaksi DPR Panggil Dirut Pertamina Soal Kebakaran Depo Plumpang
-
Pembangunan Depo Baru Pengganti Plumpang Akan di Mulai Akhir 2024
-
Erick Thohir Sebut Depo Pertamina Plumpang Akan Pindah ke Pelindo
-
Waduh, Emak-emak Ngamuk Gegara Tak Dapat Nasi Kotak Jatah Pengungsi Kebakaran Plumpang
-
Begini Kondisi Lokasi Pengungsian Korban Kebakaran Depo Plumpang
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu