Suara.com - Berbagai fakta terkait kejanggalan harta jumbo mantan pejabat Dirjen Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo yang mencapai Rp 56 miliar terkuak. Terkini, ada sosok lain yang membantu menyembunyikan harta Rafael.
Kekinian, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan telah menemukan fakta baru terkait harta Rafael Alun. Salah satu fakta itu adalah adanya peran konsultan pajak yang membantu Rafael Alun bisa menyamarkan harta kekayaannya.
Kepala PPATK Ivan Yustiawandana mengatakan, peran konsultan pajak tersebut adalah dengan modus nominee atau pinjam nama untuk Rafael Alun agar bisa menyamarkan harta kekayaannya. Ia menyebut, konsultan pajak yang membantu Rafael adalah sosok pencuci uang profesional.
Mantan Pegawai Ditjen Pajak
Ivan mengungkapkan, bahwa sosok konsultan pajak yang membantu Rafael Alun menyembunyikan hartanya adalah mantan pegawai Ditjen Pajak, tempat selama ini Rafel bekerja.
"Berdasarkan data yang ada, kami menduga ada mantan pegawai pajak (DJP) yang bekerja pada konsultan tersebut," kata Ivan Yustiavandana kepada wartawan, Senin (6/3/2023).
Kabur Ke Luar Negeri
Sayangnya, Ivan mengungkapkan sosok konsultan pajak itu diduga telah kabur ke luar negeri. Ivan juga tak mengungkap terkait identitas konsultan pajak tersebut.
Menurut Ivan, kaburnya sosok konsultan pajak itu diketahui dari pengaduan masyarakat.
Baca Juga: Tak Hanya Rafael Alun, PPATK juga Blokir Rekening Milik Mario Dandy dan Ibunya
Rekening Konsultan Pajak Diblokir
Meski telah kabur ke luar negeri, PPATK tidak tinggal dia. Ivan menyatakan pihaknya telah memblokir nomor rekening konsultan pajak tersebut.
Isi Rekening Fantastis
Ivan juga mengungkapkan, isi rekening dari konsultan pajak itu cukup fantastis. Meski tak menyebut jumlahnya, Ivan menyatakan, isi rekening konsultan pajak yang diblokir itu mencapai puluhan miliar rupiah.
Diketahui, PPATK dan KPK tengah menelusuri harta kekayaan Rafael Alun trisambodo yang tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN).
Sejumlah pihak menilai, harta kekayaan Rafael Alun yang mencapai puluhan miliar tidak wajar, dinilai tidak selaras dengan profil pekerjaannya sebagai pejabat eselon III di Direktorat Pajak Kementerian Keuangan.
Berita Terkait
-
Ngeri! Mario Dandy Punya Ciri Sosok Seperti Ini, Psikolog Kuliti Peran Rafael Alun
-
KPK Tingkatkan Status Perkara Rafael Alun ke Tahap Penyelidikan, Temukan Pihak Terkait Dugaan Kejanggalan Harta Kekayaan
-
Tak Hanya Rafael Alun, PPATK juga Blokir Rekening Milik Mario Dandy dan Ibunya
-
Istri Rafael Alun Trisambodo Juga Bakal Dipanggil KPK Buntut Harta Kekayaan Tak Wajar
-
Apa Itu Taktik Nominee? 'Jurus Licik' Rafael Alun Sembunyikan Hartanya
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!