Padahal, kereta bekas itu seharusnya akan digunakan sebagai pengganti 10 rangkaian KRL Jabodetabek pada tahun 2023 yang disusul 16 rangkaian di tahun 2024 nanti.
“Kita punya BUMN produsen kereta PT INKA (Industri Kereta Api). Bahkan beberapa negara sudah menggunakan produk mereka. LRT Jabodetabek aja buatan INKA, kok malah ngotot mau beli rongsokan dari jepang,” ungkap Bambang Haryadi dalam keterangannya, Kamis (2/3/2023) lalu.
Kereta, sebagai kendaraan massal untuk rakyat, kata dia, seharusnya menjadi moda transportasi yang terbaik, nyaman dan aman.
Ia lantas membandingkan pengadaan kendaraan untuk pejabat yang sangat mewah. Namun, saat angkutan umum untuk rakyat justru diberikan bekas.
“Harus dikaji dari semua aspek keamanan, kelayakan dan juga aspek teknis lainnya karena ini barang bekas. Jangan sampai baru dipakai sebulan sudah mogok, namanya barang bekas,” tegasnya.
Bambang meminta KCI memaksimalkan produksi dari PT INKA daripada ngotot impor kereta bekas dari Jepang.
“Pantesan Presiden sampai gemas dengan kebiasaan Impor barang, yang sebenarnya di Indonesia sendiri sudah diproduksi bahkan sudah dipakai Negara lain. Padahal saya lihat dari website PT INKA, produknya sudah dipakai Negara Bangladesh, Filipina, Malaysia, Thailand, Singapura dan Australia dan juga LRT Jabodetabek,” ujar dia.
Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade juga melontarkan kritik serupa. Politisi Gerindra ini bahakan menuduh KCI tidak jujur dan berharap Erick Thohir turun tangan melakukan audit.
"Menurut saya KCI tidak jujur. Mereka hanya bicara kebutuhan 10 kereta di 2023, padahal mereka mengajukan Surat Persetujuan Impor untuk 2023 dan 2024: 120 KRL di 2023 dan 228 KRL di 2024," kata Andre Rosiade pada Senin (6/3/2023) kemarin.
Menurut Andre, KCI terlalu memaksa pemerintah untuk menyetujui impor kereta bekas Jepang dengan alasan pelayanan masyarakat.
"Sekarang mereka seakan-akan 'memaksa' pemerintah untuk menyetujui karena waktu mepet untuk kebutuhan pelayanan ke masyarakat, atau agar layanan masyarakat tidak terganggu," kata Andre.
"120 KRL bekas di 2023 dan 228 KRL bekas di 2024. KRL bekas bikinan 1994. Bayangkan, untuk pelayanan rakyat Indonesia dikasih barang bekas. Ini kan memalukan," sambung dia.
Penyebab Impor Kereta Sulit Terealisasi
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada Kamis (2/3/2023) lalu menuturkan, pemerintah sudah membahas rencana impor KRL bekas dari Jepang. Dalam rapat terkait, turut hadir pula Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
“Iya besok sudah diagendakan, besok kita selesaikan. Besok kita rapatkan. Pasti ada solusi. Gak bisa kira-kira kalau keputusan," ungkap Agus saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
-
Obsesi Epstein Bangun 'Pabrik Bayi' dengan Menghamili Banyak Perempuan
-
5 HP Baterai Jumbo untuk Driver Ojol agar Narik Seharian, Harga mulai dari Rp2 Jutaan
-
Bom Molotov Meledak di SMPN 3 Sungai Raya, Polisi Ungkap Terduga Pelaku Siswa Kelas IX
-
KPK Benarkan Lakukan OTT di Jakarta Hari Ini, Siapa Targetnya?
Terkini
-
Benang yang Menjaga Hutan: Kisah Tenun Iban Sadap dari Jantung Kalimantan
-
Menpar Widiyanti Bantah Isu Bali Sepi Wisatawan, Ungkap Data 12,2 Juta Kunjungan di 2025
-
Tragedi Bocah NTT Bunuh Diri karena Tak Mampu Beli Buku, Mensos Janjikan Bantuan Pendidikan untuk Kakaknya
-
Kritik Kebijakan Pariwisata, Anggota Komisi VII DPR Ini Beri Menpar Widyanti Nilai 50 dari 100
-
OTT KPK di Jakarta Jaring Pejabat Bea Cukai
-
Gus Ipul Prihatin Kasus Siswa SD di NTT, Ingatkan Pentingnya Data Perlindungan Sosial
-
Nekat Bongkar Trotoar Tanpa Izin, Pengelola Hotel di Pondok Indah Kena Sanksi
-
Sebelum Lakukan Pemutihan Utang BPJS, Pemerintah Ingin Pastikan Hal Ini
-
Kendalikan Banjir, Pramono Anung dan Andra Soni Sepakat Bangun Waduk Polor
-
Prabowo Undang Eks Menlu dan Wamenlu ke Istana, Bahas Geopolitik dan BoP