Drama Impor Kereta dari Negeri Sakura

Padahal, kereta bekas itu seharusnya akan digunakan sebagai pengganti 10 rangkaian KRL Jabodetabek pada tahun 2023 yang disusul 16 rangkaian di tahun 2024 nanti.

“Kita punya BUMN produsen kereta PT INKA (Industri Kereta Api). Bahkan beberapa negara sudah menggunakan produk mereka. LRT Jabodetabek aja buatan INKA, kok malah ngotot mau beli rongsokan dari jepang,” ungkap Bambang Haryadi dalam keterangannya, Kamis (2/3/2023) lalu.

Kereta, sebagai kendaraan massal untuk rakyat, kata dia, seharusnya menjadi moda transportasi yang terbaik, nyaman dan aman.

Ia lantas membandingkan pengadaan kendaraan untuk pejabat yang sangat mewah. Namun, saat angkutan umum untuk rakyat justru diberikan bekas.

“Harus dikaji dari semua aspek keamanan, kelayakan dan juga aspek teknis lainnya karena ini barang bekas. Jangan sampai baru dipakai sebulan sudah mogok, namanya barang bekas,” tegasnya.

Bambang meminta KCI memaksimalkan produksi dari PT INKA daripada ngotot impor kereta bekas dari Jepang.

“Pantesan Presiden sampai gemas dengan kebiasaan Impor barang, yang sebenarnya di Indonesia sendiri sudah diproduksi bahkan sudah dipakai Negara lain. Padahal saya lihat dari website PT INKA, produknya sudah dipakai Negara Bangladesh, Filipina, Malaysia, Thailand, Singapura dan Australia dan juga LRT Jabodetabek,” ujar dia.

Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade juga melontarkan kritik serupa. Politisi Gerindra ini bahakan menuduh KCI tidak jujur dan berharap Erick Thohir turun tangan melakukan audit.

"Menurut saya KCI tidak jujur. Mereka hanya bicara kebutuhan 10 kereta di 2023, padahal mereka mengajukan Surat Persetujuan Impor untuk 2023 dan 2024: 120 KRL di 2023 dan 228 KRL di 2024," kata Andre Rosiade pada Senin (6/3/2023) kemarin.

Baca Juga: Khawatir Tarif Pelanggan Bisa Naik, Pengamat Sebut KRL Bekas Jepang Lebih Baik Ketimbang Beli Baru di PT INKA

Menurut Andre, KCI terlalu memaksa pemerintah untuk menyetujui impor kereta bekas Jepang dengan alasan pelayanan masyarakat.

"Sekarang mereka seakan-akan 'memaksa' pemerintah untuk menyetujui karena waktu mepet untuk kebutuhan pelayanan ke masyarakat, atau agar layanan masyarakat tidak terganggu," kata Andre.

"120 KRL bekas di 2023 dan 228 KRL bekas di 2024. KRL bekas bikinan 1994. Bayangkan, untuk pelayanan rakyat Indonesia dikasih barang bekas. Ini kan memalukan," sambung dia.

Penyebab Impor Kereta Sulit Terealisasi

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada Kamis (2/3/2023) lalu menuturkan, pemerintah sudah membahas rencana impor KRL bekas dari Jepang. Dalam rapat terkait, turut hadir pula Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

“Iya besok sudah diagendakan, besok kita selesaikan. Besok kita rapatkan. Pasti ada solusi. Gak bisa kira-kira kalau keputusan," ungkap Agus saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat.

"Pengamat kita dengar, semua kita dengar, ada yang kita dengar. Industri dalam negerinya kita dengar, semua kita dengar," lanjut Agus.

Kementerian di bawah komando Agus berkali-kali menegaskan agar KCI terlebih dahulu mengutamakan produksi dalam negeri.

Kemenperin melalui Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) telah menegaskan bahwa mereka menolak usulan KCI untuk impor kereta dan meminta agar lebih mengutamakan produksi dalam negeri. Respon itu disampaikan pada 6 Januari 2023.

Berbeda dengan Kemenperin, Kemenhub justru mendorong agar impor kereta segera dilakukan di tengah kebutuhan terdesak demi memenuhi penggantian kereta yang telah menua.

"Pengadaan sarana ini harus segera dilaksanakan untuk menggantikan beberapa rangkaian kereta yang akan dipensiunkan pada 2023-2024 mengingat usia pakainya yang sudah terlalu lama," kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati dalam keterangannya seperti dikutip pada Jumat (3/3/2023).

Alasan lain agar impor kereta bekas perlu segera dilakukan yakni tingginya pertumbuhan penumpang KRL dari tahun ke tahun. Merujuk pada data yang dilaporkan KCI, realisasi penumpang tertinggi sebelum pandemi atau tahun 2019 berada di angka 336,3 juta.

Jumlah ini diproyeksikan akan terus meningkat hingga 523,6 juta orang pada 2040. Pertumbuhan jumlah penumpang akan terus tumbuh hingga berada di angka 517 juta orang pada 2026.

Perbandingan Kereta Impor dan Buatan dalam negeri (INKA)

Djoko Setijowarno memperkirakan, ada perbedaan harga yang cukup besar antara kereta bekas impor dari Jepang dan kereta buatan INKA. Hal ini pula yang menurutnya jadi salah satu pertimbangan KCI memilih impor KRL bekas dari Jepang.

Terlebih, Jepang menurutnya sering memberikan hibah kereta kepada Indonesia. Sementara, untuk membeli kereta baru buatan INKA, KCI harus menggelontorkan uang hingga lebih dari Rp250 miliar.

Terkait hal ini, Manager External Relations & Corporate Image Care KAI Commuter, Leza Arlan juga menyinggung bahwa usulan dana impor kereta bekas dari Jepang masih perlu dikaji ulang.

Menurut dia, perbandingan harga kereta baru dan bekas capai 1:20. Sehingga, jika kereta baru dihargai Rp4 triliun, maka harga kereta bekas hanya Rp200 miliar. 

Untuk diketahui, KCI sudah menyampaikan rencana akan mengimpor 120 unit KRL type E217 untuk tahun 2023 dan 228 unit KRL tipe yang sama pada 2024.

KRL type E217 adalah KRL yang sempat dioperasikan East Japan Railway Company (JR East) dan kini berstatus pensiun.

KRL yang diproduksi pada awal tahun 1996 hingga akhir 1999 itu diproduksi oleh kerja sama Tokyu Car Corporation (J-TREC Yokohama), Kawasaki Heavy Industries, JR East Niitsu Vehicle Manufacturing (J-TREC Niitsu), dan JR East Ofuna Plant.

KCI Siap Upgrade Kereta Impor

Vice President Corporate Secretary KCI Anne Purba sebelumnya menjelaskan, ada 10 rangkaian KRL Jabodetabek yang akan dipensiunkan. Sementara, sebanyak 19 rangkaian KRL juga menyusul pensiun pada tahun 2024.

Kesepakatan awal Memorandum of Understanding (MoU) terkait pendatangan KRL bekas itu sudah dilakukan pada tahun lalu.

Hal ini tidak lepas dari tingginya tuntutan operasional KRL. Anne mengatakan, saat ini pihaknya melayani lebih dari 800 ribu pengguna per hari.

Kata dia, penambahan kereta tersebut mengingat saat ini, dan diperkirakan akan terjadi penambahan seiring berjalannya waktu.

Meski ditolak Kemenperin, Anne menegaskan, pengadaan itu jadi pilihan utama terkait kebutuhan mendesa guna memastikan pengganti KRL yang akan pensiun.

Terlebih lagi, pesanan KCI akan kereta baru dari PT INKA baru terealisasi pada 2025 mendatang.

Sehingga, kata dia, kebutuhan mendesak tahun ini adalah mendapatkan 10 KRL pengganti. Salah satu untuk memenuhi kebutuan tersebut bisa dilakukan dengan impor kereta bekas dari Jepang.

"Hasilnya, impor kereta bukan baru memang menjadi pilihan utama untuk menggantikan kereta-kereta yang dikonservasi," kata Anne dalam keterangannya kepada Suara.com, Kamis (2/3/2023).

Jika tidak ada kereta pengganti, Anne Purba mengaku khawatir akan terjadi penumpukan penumpang yang luar biasa.

Meski demikian, jika nantinya rangkaian kereta impor tersebut jadi dibeli, maka kereta itu tidak serta merta langsung digunakan untuk operasional KRL commuter line.

Pihaknya memastikan akan melakukan upgrade pada gerbong-gerbong kereta yang diimpor.

Diantaranya mengganti air conditioner (AC) di dalam kereta dan bangku-bangku di setiap kereta dengan barang-barang yang memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang tinggi.

"Setelah dilakukan pekerjaan di interior dan eksterior kereta ini, dari hitungan KAI Commuter tingkat TKDN setiap trainset kereta menjadi 40 persenan, di atas standar yang ada," kata Anne.

Titik Terang dari Luhut

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan, rencana impor KRl bekas dari Jepang oleh KCI akan diberi kepastian usai hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang diperkirakan akan dirilis dalam waktu 10 hari ke depan.

"Jadi kita audit dulu mengenai kebutuhan, kereta apinya, dan juga harganya. Setelah audit selesai, baru kita tindaklanjuti sesuai dengan langkah-langkah yang sudah disepakati," kata Luhut, Senin (6/3/2023).

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita yang sebelumnya kontra dengan rencana ini juga memastikan, jika hasil audit terkait memang memperlihatkan adanya kebutuhan mendesak penggantian KRL maka pemerintah akan memprioritaskan opsi retrofit.

"Jadi kalau benar ada kebutuhan kereta api untuk melengkapi pelayanan transportasi publik berdasarkan audit, maka akan kami prioritaskan retrofit, bukan impor," kata Menperin.

=========================================================

Editor: M Nurhadi

Tim Liputan: Fakhri Fuadi, Mohammad Fadil Djailani, Novian Ardiansyah