Suara.com - Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan peninjauan ke Depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara pada Selasa (7/3/2023) ini. Komisi yang membawahi persoalan energi itu mendorong ke depan harus diperhatikan buffer zone atau zona kosong yang tidak ditempati apapun di setiap objek vital nasional seperti depo hingga kilang.
Anggota Komisi VII DPR RI, Diah Nurwitasari, menyampaikan bahwa pihaknya tadi dalam peninjauan bertemu langsung Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati.
"Kami menyepakati dan mendorong agar pertamina di setiap apakah itu tbbm, atau sekitar kilang, emang memikiki buffer zone. Ini sebagai wilayah atau daerah yang memang memisahkan antara lokasi-lokasi strategis Pertamina dengan penduduk," kata Diah usai melakukan kunjungan kepada wartawan, Selasa (7/3/2023).
Menurutnya, hal tersebut penting dilakukan agar ke depannya tidak ada lagi musibah seperti apa yang terjadi di pemukiman Kampung Tanah Merah, Plumpang, Koja, Jakarta Utara.
"Sehingga betul-betul apakah itu jalur hijau penghijauan atau jalur biru maksudnya air gitu ya, untuk menjadi pencegah atau preventif terhadap dampak-dampak yang mungkin terjadi ketika terjadi kecelakaan di kilang ataupun juga TBBM seperti Plumpang. Jadi itu ke depan seperti itu yang kita harapkan," tuturnya.
Ia menyampaikan, musibah yang menimpa pemukiman Kampung Tanah Merah sewaktu-waktu bisa saja terjadi kembali di tempat lain. Jika pemukiman warga atau rumah masih berdekatan dengan objek vital nasional.
"Dan mungkin juga bukan hanya di perusahaan bagaimana Pertamina, boleh jadi di perusahaan-perusahaan pabrik kimia lainnya pun, ada juga industri-indrustri yang terlalu dekat dengan masyarakat," tuturnya.
Lebih lanjut, Diah menyampaikan perlu juga adanya evaluasi menyeluruh terutama soal peralatan hingga teknologi yang dimiliki Pertamina.
"Teknologi untuk pendeteksi ketika memang, apakah itu terjadi kebocoran atau potensi kebakaran. Sehingga sejak awal bencana itu bisa lebih dicegah," tuturnya.
Baca Juga: Diduga Disusupi PMKS, Jumlah Pengungsi Depo Pertamina Plumpang di Markas PMI Bertambah
"Kurang lebih itu tadi yang kita bahas saat kita ke lokasi tempat ditunjukkannya titik pertama terjadi dan kemudian dampak di sekitarnya itu seperti apa," sambungnya.
Relokasi
Sebelumnya Wakil Presiden RI KH Maruf Amin meminta warga yang tinggal di pemukiman dekat Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara agar mau menurut jika pemerintah melakukan pentaaan ulang di lokasi tersebut.
Hal itu dilakukan usai terjadinya kebakaran Depo Pertamina Plumpang hingga menelan belasan korban jiwa pada Jumat (3/3) malam kemarin.
Maruf menyampaikan hal itu ketika berkunjung ke posko pengungsian warga kebakaran Depo Pertamina Plumpang di RPTRA Rasela.
Ia awalnya meminta warga yang menjadi korban terdampak kebakaran tersebut untuk bersabar.
Berita Terkait
-
Bertambah, Total 8 Jenazah Korban Kebakaran Depo Pertamina Plumpang Sudah Teridentifikasi, Berikut Nama-namanya!
-
Korban Kebakaran Depo Pertamina Plumpang Diusulkan Direlokasi ke Wisma Atlet, Pj Gubernur DKI: Kami Siap Saja
-
Kapolri: 14 Orang Diperiksa Kasus Kebakaran Depo Pertamina Plumpang
-
Setuju Relokasi, DPRD DKI Usul Korban Kebakaran Depo Plumpang Tinggal di Wisma Atlet
-
Diduga Disusupi PMKS, Jumlah Pengungsi Depo Pertamina Plumpang di Markas PMI Bertambah
Terpopuler
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Beda Cushion Wardah Colorfit Hijau dan Krem: Intip Harga, Kandungan, dan Manfaatnya
Pilihan
-
Raffi Ahmad Terseret Kasus Suap Impor, Padahal Cuma Basa-basi Titip Barang ke PT Blueray
-
Haji Bolot Dikabarkan Terkena Serangan Jantung, Posisi Masih di Rumah Sakit
-
Derita Masyarakat RI Bertambah Kini Harga Pertamax Naik, Apa yang Harus Dilakukan?
-
Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
-
Namanya Terseret Isu Dugaan Korupsi BGN, Yahya Golkar: Semua Anggota Komisi IX DPR Tak Terlibat!
Terkini
-
Daftar Bansos Kini Tak Bisa Asal, Kemensos Bisa Cek Kendaraan, Listrik hingga Aset Tanah
-
Pramono Minta Daerah Penyangga Ikut Tanggung Beban Transjabodetabek, Minimal Benahi Halte
-
Bukan Hanya Soal Suhu: Apa yang Membuat Hutan Bumi Menyerap Lebih Banyak Karbon?
-
Wamendagri Ribka Tegaskan Komitmen Kawal Percepatan Pembangunan KSPEAN Papua Selatan
-
Segera Lepas Dolar Anda! Dasco Wanti-wanti Agar Tak Rugi Minggu Depan
-
Disperindag Gelar WIITEX 2026: Perkuat Posisi Produk Teh, Kopi, dan Kakao Jabar di Pasar Global
-
Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
-
Mengapa Krisis Iklim Tak Selesai Saat Dunia Capai Net-Zero Emission? Studi Ungkap Penjelasannya
-
504 Kepala Daerah Korup Sejak 2005, Mengapa Dana Banpol Tak Mampu Memperbaiki Kualitas Politik?
-
Menaker Serahkan Dokumen Ratifikasi Konvensi ILO 188 ke Dirjen ILO, Wujudkan Pesan Presiden Prabowo