Berdasarkan hasil diskusi dengan Komisi VII DPR RI, pihak Pertamina mengaku sudah melakukan penggantian sistem perlindungan terhadap petir secara bertahap. Namun, patut digarisbawahi bahwa belum seluruh alat-alat yang ada sudah diganti.
Diah menilai bahwa pemeliharaan maupun perawatan infrastruktur yang ada di kawasan depo itu harus mendapatkan perhatian serius.
Karena itu, Anggota dari Fraksi PKS tersebut menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh untuk meningkatkan upaya pemeliharaan dan perawatan infrastruktur. Dirinya tidak menampik perlu merogoh kocek yang agak dalam untuk melakukannya.
Akan tetapi, ia menilai sudah sepatutnya pihak Pertamina juga memikirkan anggaran yang cukup besar dari tingginya keuntungan yang diperoleh untuk peningkatkan keamanan infrastruktur.
"Ya, karena ini membutuhkan safety yang sangat tinggi gitu. Ya, kalau misalkan pipanya itu berkarat gitu, ya, atau misalnya sambungannya sudah mulai ada kebocoran dan lain-lain, ini harus segera ditangani," katanya.
Diah juga memberikan perhatian pada manajemen Pertamina, khususnya untuk pengawasan di lapangan. Ia menganggap bahwa pengawasan di lapangan pemeriksaan ataupun kecermatan dalam pemeriksaan mau tidak mau menjadi kewajiban yang diterapkan oleh Pertamina.
"Ya, boleh jadi memang sebetulnya di Pertamina kan diterapkan satu standar prosedur yang safety yang tinggi. Nah, ini tidak boleh terjadi kelalaian," pintanya.
Sementara itu, pengamat ekonomi energi, Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi melihat petir kerap menjadi kambing hitam sebagai penyebab dan pemicu ledakan.
Hal itu diperparah dengan minimnya sistem keamanan yang dibuat oleh pihak Pertamina sehingga tidak bisa mencegah dampak dari adanya petir tersebut.
"Menurut prediksi saya, sistem keamanan yang dipakai Pertamina sangat buruk dan di bawah standar keamanan internasional. Mestinya ada begitu tersulut api, ada mekanisme berjenjang yang bisa mencegah api tidak menjadi besar," tutur Fahmy.
Fahmy menilai Indonesia perlu mempelajari sistem keamanan zero accident (nol kecelakaan) yang berlaku di Eropa dan Amerika. Di negara-negara yang ada di dua benua itu, sangat jarang terjadi ledakan atau kebakaran depo.
"Karena mereka menerapkan keamanan yang bagus. Kalau sering kebakaran, di Depo Plumpang sudah tiga kali, maka saya simpulkan keamanan Pertamina sangat buruk," tegasnya.
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto juga melihat, Kementerian BUMN lebih menekan soal keuntungannya saja ke Pertamina. Sementara perihal keamanan masih luput, mengingat kejadian kebakaran pada Maret 2023 bukan kali pertama terjadi di kawasan Pertamina.
Ia melihat ada ketidakseimbangan antara keuntungan yang diterima dengan perawatan infrastruktur di area depo.
"Seharusnya anggaran dan SDM perawatan ini dialokasikan cukup untuk menangani fasilitas Pertamina secara nasional," tuturnya.
Mulyanto menganggap kalau peristiwa kebakaran yang terjadi harus menjadi perhatian serius dari Pertamina. Bagaimana tidak, sudah enam kali kebakaran terjadi sejak 2021, jika dihitung, hampir tiap tiga bulan sekali terjadi musibah di area Pertamina.
Berita Terkait
-
Keluarga Korban Tewas Kebakaran Plumpang Diduga Diintimidasi Gegara Buka Suara Soal Santunan Bersyarat Pertamina
-
Deras Desakan Dirut Pertamina Mundur Buntut Tragedi Plumpang: "Sudah Berkali-kali Terjadi, Masa Tak Bertanggung Jawab"
-
Pihak Pertamina Bisiki 'Jangan Percaya Berita Hoax' Saat Keluarga Korban Ogah Tandatangani Santunan Bersyarat
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka