Suara.com - Menteri BUMN Erick Thohir disarankan tidak hanya berani memecat Direktur Penunjang Bisnis Pertamina Dedi Sunardi usai kebakaran Depo Pertamina Plumpang.
Anggot Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto mengatakan bahwa Erick Thohir seharusnya juga berani untuk memecat Direktur Utama dan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (AHOK. Hal itu karena kedua pejabat Pertamina ini yang punya kewenangan dan tanggung jawab pengurusan dan pengawasan seluruh operasional.
Ia mengatakan Erick jangan tebang pilih dalam menegakkan aturan dan kebijakan. Menurutnya, Erick harus berani menindak pejabat Pertamina yang terbukti tidak mampu menjalankan wewenang dan tanggung jawabnya sehingga kejadian kebakaran depo BBM tidak berulang.
Mulyanto mengatakan Dirut dan Komisaris Utama merupakan pimpinan Pertamina yang paling bertanggung jawab atas kejadian tersebut.
Terlebih, Ahok sebagai komisaris utama yang juga merangkap Ketua Komite Risiko yang bertanggung jawab atas pengelolaan risiko kebijakan Pertamina.
"Jadi yang dicopot jangan hanya salah satu direksi. Pimpinannya dong. Terutama Komut yang tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan termasuk mandulnya komite risiko dewan komisaris. Sebagai Komut yang juga Ketua Komite Risiko Ahok harus bekerja mengawasi dengan baik jangan hanya tebar pesona," ujarnya.
Ia meminta pemerintah harus serius menangani kasus kebakaran depo Pertamina karena sudah terjadi 6 kali kebakaran sejak 2021.
"Artinya hampir 3 bulan sekali terjadi musibah. Ini kan luar biasa," lanjutnya.
Ia menilai pemerintah kurang perhatian dalam mengelola BUMN migas. Kementerian BUMN dinilai lebih menekankan pada peningkatan profit dan deviden, sementara lalai terkait masalah perawatan kilang.
Baca Juga: Pertamina Disebut Intimidasi Keluarga Korban Kebakaran Depo Plumpang
"Menurut saya layanan publik itu yang utama bagi BUMN bukan sekedar untung alias profit oriented. Ini semua harus dievaluasi secara sungguh-sungguh," pungkasnya.
Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.
Berita Terkait
-
Pertamina Disebut Intimidasi Keluarga Korban Kebakaran Depo Plumpang
-
Kebakaran Pertamina Plumpang Hanguskan Banyak Dokumen Penting Warga, PSI ke Pemprov DKI: Harus Diurus Segera!
-
Iqbal Dinyatakan Tewas saat Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Elis Terus Menangis Sambil Peluk Peti Jenazah Anaknya
-
Buntut Panjang Santunan Pertamina ke Keluarga Korban Kebakaran Depo Plumpang, Warga: Gak Boleh Nuntut
-
Evaluasi Kebakaran Depo Plumpang, DPR Akan Panggil Dirut Pertamina
Terpopuler
- 7 Body Lotion di Indomaret untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Rawat Garis Penuaan
- 7 Rekomendasi Lipstik Transferproof untuk Pekerja Kantoran, Mulai Rp20 Ribuan
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 14 November: Ada Beckham 111, Magic Curve, dan Gems
- 5 Sepatu Running Lokal Paling Juara: Harga Murah, Performa Berani Diadu Produk Luar
- 6 Tablet RAM 8 GB Paling Murah untuk Pekerja Kantoran, Mulai Rp2 Jutaan
Pilihan
-
Kerugian Scam Tembus Rp7,3 Triliun: OJK Ingatkan Anak Muda Makin Rawan Jadi Korban!
-
Ketika Serambi Mekkah Menangis: Mengingat Kembali Era DOM di Aceh
-
Catatan Gila Charly van Oosterhout, Pemain Keturunan Indonesia di Ajax: 28 Laga 19 Gol
-
Daftar 611 Pinjol Ilegal Terbaru Update Satgas PASTI OJK: Ada Pindar Terkenal
-
Bobibos Ramai Dibicarakan! Pakar: Wajib Lolos Uji Kelayakan Sebelum Dijual Massal
Terkini
-
Sepekan Pasca-Ledakan, SMAN 72 Jakarta Mulai Gelar Pembelajaran Tatap Muka Terbatas
-
Celoteh Akademisi Soal MK: Penugasan Polisi Aktif ke Luar Instansi Dibolehkan, Kok Bisa?
-
Polda Metro Bentuk 'Polisi Siswa Keamanan', Apa Peran dan Tujuannya?
-
Kaesang Blak-blakan Target PSI di Pemilu 2029: Ini Momentum Pembuktian Kami!
-
Pegawai Bandara Soetta Dalangi Penipuan Lowongan Pilot, Raup Rp1,3 Miliar dari Korban
-
Mahfud MD: Utang Whoosh Wajib Dibayar, tapi Korupsi Harus Tetap Diusut KPK
-
PSI Tegaskan Posisi: Tetap Pro-Jokowi dan Siap Kawal Pemerintahan Prabowo-Gibran
-
Dasco: DPR Kaji Putusan MK soal Anggota Polri Tak Boleh Duduki Jabatan Sipil
-
Kontroversial! Mahasiswa Diskorsing Usai Rencanakan Diskusi 'Soeharto Bukan Pahlawan' di Kampus
-
Kaesang Blak-blakan Soal Cacian PSI: Kita Ini Gajah, Biarkan Saja!