Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku mendengar cara licik agar barang impor tetap dibeli oleh instansi negara untuk pengadaan barang. Dari sepengetahuannya, ada pihak nakal yang sengaja mengubah 'bungkus' barang impor agar terlihat seperti produk lokal.
Hal itu ia sampaikan saat berpidato dalam acara Pembukaan dan Penghargaan P3DN 2023 di Istora GBK, Senayan, Rabu (15/3/2023).
"Saya dengar ini ada (yang) hanya diganti kulitnya, dalamnya tetap barang impor, repackaging. Dipikir saya nggak tahu. Ini hati-hati," kata Jokowi.
Ia lantas memerintahkan kepada Polri untuk mengecek adanya barang impor yang dikemas ulang seolah-olah menjadi barang produk dalam negeri.
"Saya perintahkan ini kepada Polri untuk dicek betul, kalau ada seperti ini, dah, mau bohong-bohongan terus kita," ujarnya.
Untuk mendorong pembelian produk dalam negeri menggunakan APBN, Jokowi mengaku telah memerintahkan Menpan RB untuk mengurungi tunjangan kinerja (tukin) bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah serta BUMN.
Tukin disediakan bagi instansi negara yang belanja produk dalam negeri dengan nilai paling tinggi.
"Ini kalau sudah masuk ke tukin pasti akan semuanya akan semangat. Akan kita hubungkan dengan pembelian produk dalam negeri di kementerian, lembaga, pemerintah kabupaten/kota dan provinsi. Dah sekarang kita enak," ujarnya.
Bukan hanya penghargaan, Jokowi juga menyiapkan sanksi bagi kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang kedapatan masih berbelanja produk impor dengan menggunakan APBN.
Baca Juga: Impor Pakaian Bekas Menganggu Industri Tekstil Dalam Negeri, Jokowi Bakal Lakukan Hal Ini
Ia mau disaat ada penghargaan atau reward, sudah sepatutnya hukuman atau punishment juga diberikan bagi yang bandel.
"Sanksinya tolong dirumuskan pak Menko (Marves Luhut Binsar Pandjaitan), biar semuanya kita bekerja dengan reward dan punishment semuanya," kata Jokowi dalam acara Pembukaan dan Penghargaan P3DN 2023 di Istora GBK, Senayan, Rabu (15/3/2023).
Berita Terkait
-
5 Hal yang Bikin Jokowi Mencak-mencak: TNI dan Polri Ikut Disemprot
-
CEK FAKTA: Gempar Jokowi dan Ganjar Pranomo Resmi Keluar dari PDIP
-
Gak Main-main! Jokowi Siapkan Sanksi Untuk Kementerian/Lembaga dan Pemda yang Ketahuan Belanja Produk Impor Pakai APBN
-
Jokowi Singgung Kebangkrutan Silicon Valley Bank: Semuanya Ngeri!
-
Jokowi Heran Harga Beras Masih Mahal Padahal Sudah Panen Raya: Nah Ini Kok Ndak!
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka