Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku mendengar cara licik agar barang impor tetap dibeli oleh instansi negara untuk pengadaan barang. Dari sepengetahuannya, ada pihak nakal yang sengaja mengubah 'bungkus' barang impor agar terlihat seperti produk lokal.
Hal itu ia sampaikan saat berpidato dalam acara Pembukaan dan Penghargaan P3DN 2023 di Istora GBK, Senayan, Rabu (15/3/2023).
"Saya dengar ini ada (yang) hanya diganti kulitnya, dalamnya tetap barang impor, repackaging. Dipikir saya nggak tahu. Ini hati-hati," kata Jokowi.
Ia lantas memerintahkan kepada Polri untuk mengecek adanya barang impor yang dikemas ulang seolah-olah menjadi barang produk dalam negeri.
"Saya perintahkan ini kepada Polri untuk dicek betul, kalau ada seperti ini, dah, mau bohong-bohongan terus kita," ujarnya.
Untuk mendorong pembelian produk dalam negeri menggunakan APBN, Jokowi mengaku telah memerintahkan Menpan RB untuk mengurungi tunjangan kinerja (tukin) bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah serta BUMN.
Tukin disediakan bagi instansi negara yang belanja produk dalam negeri dengan nilai paling tinggi.
"Ini kalau sudah masuk ke tukin pasti akan semuanya akan semangat. Akan kita hubungkan dengan pembelian produk dalam negeri di kementerian, lembaga, pemerintah kabupaten/kota dan provinsi. Dah sekarang kita enak," ujarnya.
Bukan hanya penghargaan, Jokowi juga menyiapkan sanksi bagi kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang kedapatan masih berbelanja produk impor dengan menggunakan APBN.
Baca Juga: Impor Pakaian Bekas Menganggu Industri Tekstil Dalam Negeri, Jokowi Bakal Lakukan Hal Ini
Ia mau disaat ada penghargaan atau reward, sudah sepatutnya hukuman atau punishment juga diberikan bagi yang bandel.
"Sanksinya tolong dirumuskan pak Menko (Marves Luhut Binsar Pandjaitan), biar semuanya kita bekerja dengan reward dan punishment semuanya," kata Jokowi dalam acara Pembukaan dan Penghargaan P3DN 2023 di Istora GBK, Senayan, Rabu (15/3/2023).
Berita Terkait
-
5 Hal yang Bikin Jokowi Mencak-mencak: TNI dan Polri Ikut Disemprot
-
CEK FAKTA: Gempar Jokowi dan Ganjar Pranomo Resmi Keluar dari PDIP
-
Gak Main-main! Jokowi Siapkan Sanksi Untuk Kementerian/Lembaga dan Pemda yang Ketahuan Belanja Produk Impor Pakai APBN
-
Jokowi Singgung Kebangkrutan Silicon Valley Bank: Semuanya Ngeri!
-
Jokowi Heran Harga Beras Masih Mahal Padahal Sudah Panen Raya: Nah Ini Kok Ndak!
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
Terkini
-
Tepis Kabar Rektor IPB Arif Satria Bakal Dilantik Jadi Kepala BRIN, Mensesneg: Belum Ada Hari Ini
-
Alasan Kuat Prabowo Tunjuk Dony Oskaria Jadi Plt Menteri BUMN: Beliau COO Danantara
-
Profil Dony Oskaria, Plt Menteri BUMN Pilihan Prabowo yang Hartanya Tembus Rp 29 Miliar
-
Polisi Bongkar Modus Lempar Bola Komplotan Copet di Halte TransJakarta, Begini Praktiknya!
-
Sudah Komitmen, Mensesneg Sebut Mahfud MD Bakal Diajak Gabung ke Tim Reformasi Kepolisian
-
BREAKING NEWS! Prabowo Tunjuk Dony Oskaria Jadi Plt Menteri BUMN Gantikan Erick Thohir
-
Jalur Tol Gratis dari Gerbang Tol Fatmawati 2 Kurangi Macet 24 Persen, Bakal Dibuka hingga Oktober?
-
Bantah Aktivis Syahdan Husein Mogok Makan di Tahanan, Polisi Tunjukkan Bukti Ini!
-
Warning dari Senayan Buat Erick Thohir: Boleh Rangkap Jabatan, Tapi....
-
Nasib Wali Kota Prabumulih Buntut Ulah Anak: Disemprot Kemendagri, LHKPN Diubek-ubek KPK