Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku mendengar cara licik agar barang impor tetap dibeli oleh instansi negara untuk pengadaan barang. Dari sepengetahuannya, ada pihak nakal yang sengaja mengubah 'bungkus' barang impor agar terlihat seperti produk lokal.
Hal itu ia sampaikan saat berpidato dalam acara Pembukaan dan Penghargaan P3DN 2023 di Istora GBK, Senayan, Rabu (15/3/2023).
"Saya dengar ini ada (yang) hanya diganti kulitnya, dalamnya tetap barang impor, repackaging. Dipikir saya nggak tahu. Ini hati-hati," kata Jokowi.
Ia lantas memerintahkan kepada Polri untuk mengecek adanya barang impor yang dikemas ulang seolah-olah menjadi barang produk dalam negeri.
"Saya perintahkan ini kepada Polri untuk dicek betul, kalau ada seperti ini, dah, mau bohong-bohongan terus kita," ujarnya.
Untuk mendorong pembelian produk dalam negeri menggunakan APBN, Jokowi mengaku telah memerintahkan Menpan RB untuk mengurungi tunjangan kinerja (tukin) bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah serta BUMN.
Tukin disediakan bagi instansi negara yang belanja produk dalam negeri dengan nilai paling tinggi.
"Ini kalau sudah masuk ke tukin pasti akan semuanya akan semangat. Akan kita hubungkan dengan pembelian produk dalam negeri di kementerian, lembaga, pemerintah kabupaten/kota dan provinsi. Dah sekarang kita enak," ujarnya.
Bukan hanya penghargaan, Jokowi juga menyiapkan sanksi bagi kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang kedapatan masih berbelanja produk impor dengan menggunakan APBN.
Baca Juga: Impor Pakaian Bekas Menganggu Industri Tekstil Dalam Negeri, Jokowi Bakal Lakukan Hal Ini
Ia mau disaat ada penghargaan atau reward, sudah sepatutnya hukuman atau punishment juga diberikan bagi yang bandel.
"Sanksinya tolong dirumuskan pak Menko (Marves Luhut Binsar Pandjaitan), biar semuanya kita bekerja dengan reward dan punishment semuanya," kata Jokowi dalam acara Pembukaan dan Penghargaan P3DN 2023 di Istora GBK, Senayan, Rabu (15/3/2023).
Berita Terkait
-
5 Hal yang Bikin Jokowi Mencak-mencak: TNI dan Polri Ikut Disemprot
-
CEK FAKTA: Gempar Jokowi dan Ganjar Pranomo Resmi Keluar dari PDIP
-
Gak Main-main! Jokowi Siapkan Sanksi Untuk Kementerian/Lembaga dan Pemda yang Ketahuan Belanja Produk Impor Pakai APBN
-
Jokowi Singgung Kebangkrutan Silicon Valley Bank: Semuanya Ngeri!
-
Jokowi Heran Harga Beras Masih Mahal Padahal Sudah Panen Raya: Nah Ini Kok Ndak!
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Setelah Hancurkan Patung Yesus Kini Tentara Israel Lecehkan Patung Bunda Maria
-
Siapkan Dana Haji Lebih Terstruktur, BNI Andalkan Fitur Life Goals di wondr
-
Viral Pemotor di Cikarang Tabrak Penyapu, Pura-pura Menolong Lalu Kabur Sambil Buang Sandal Korban!
-
TB Hasanuddin: Kritik Pemerintah Bukan Ekstremisme, Perpres 8/2026 Rawan Multitafsir
-
Siasat Licin Kiai AS Hindari Polisi, Kabur ke Wonogiri Naik Travel Demi Tak Terlacak
-
Soal Homeless Media jadi Mitra Bakom, Indonesia New Media Forum Buka Suara
-
Kapolri Minta Jajaran Polri Perkuat Sinergi dengan APH Hadapi Dinamika Global
-
Viral Aksi Bejat Pria Rekam Rok Penumpang dari Kolong Peron Stasiun Kebayoran, Polisi Buru Pelaku
-
Cari Keadilan! Keluarga Korban Kekerasan TNI Serahkan Kesimpulan Gugatan UU Peradilan Militer ke MK
-
Orang Dekat Bobby Nasution Diperiksa KPK dalam Kasus Dugaan Suap Proyek PUPR Sumut