Sengkarut Masalah Penyelesaian Plumpang Temui Jalan Buntu, Wilayah Depo Dikuasai Warga

Suara.com - Kasus meledaknya Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara hingga kini masih menjadi fokus Pertamina untuk segera diselesaikan. Usulan relokasi depo ini pun muncul setelah Pj Gubernur DKI, Heru Budi dimintai solusi oleh Presiden Jokowi. 

Namun, beberapa rancangan penyelesaian kasus Plumpang ini menemui banyak permasalahan. Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati mengungkap ada beberapa poin berat yang harus dipertimbangkan dalam menyelesaikan kasus depo ini. Simak inilah poin-poin berat kasus Plumpang selengkapnya.

1. Dikuasai warga sejak awal

Lokasi Depo Plumpang yang berada di tengah-tengah pemukiman warga ternyata menemui jalan buntu. Warga sekitar sudah menguasai wilayah sekitar depo sejak awal, sehingga bagi mereka hal ini tidak bisa dipaksakan dan meminta agar pihak Pertamina yang angkat kaki dari daerah tersebut.

2. Tak mau digusur

Tak hanya itu, rencana tindakan dan peringatan Pertamina kepada warga sekitar Plumpang untuk menggusur rumah mereka juga diprotes oleh para warga.

Pasalnya, tanah yang mereka gunakan sebagai pasak bangunan rumah mereka tersebut diakui sudah menjadi hak penuh mereka dan tidak ada yang mau digusur dari rumah tersebut, walaupun kebakaran hebat sudah melalap hampir semua rumah di sekitaran Plumpang.

3. Ada izin tinggal resmi

Bahkan, beberapa dari warga yang mengecam rencana penggusuran oleh Pertamina ini mengaku mempunyai legalitas dan dokumen resmi untuk bertempat tinggal di atas tanah tersebut.

Baca Juga: Dirut Pertamina Sebut Tak Mungkin Tutup atau Pindahkan Depo Plumpang Sekarang, Alasannya...

Beberapa dari mereka pun menunjukkan IMB yang terbit di tahun 2021 dan Kepemilikan Tanah serta Bangunan dengan kop dari Rukun Warga (RW). Hal ini menjadi salah satu poin berat yang harus dipertimbangkan Pertamina dalam melakukan rencana relokasi

4. Banyak pihak desak Pertamina segera usut kasus ini

Kejadian ledakan yang menyebabkan ratusan orang menjadi korban luka ini juga membuat banyak pihak mengecam dan mendesak Pertamina agar segera mengusut kasus ini hingga tuntas. Komitmen Pertamina dalam membantu para korban dan mengganti rugi segala kerugian materil pun mulai dipertanyakan.

Hal ini pun disampaikan oleh Menteri BUMN, Erick Thohir yang meminta pihak Pertamina untuk tidak menutup-nutupi kasus yang sedang terjadi.

"Saya minta kepada Pertamina untuk datang ke media dan sampaikan apa adanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi ( dari kasus ini) karena itu fakta yang terjadi saat ini" ungkap Erick saat ditemui di acara BCOMMS 2023 Kamis, (09/03/2023) lalu.

Kini, Dirut Pertamina Nicke pun mengaku pihaknya sudah mengerahkan segala usaha untuk bisa menyelesaikan masalah ini secepatnya.