Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP PPP Arsul Sani menilai bahwa kritikan yang disampaikan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam pidato politiknya terkait program pemerintahan Jokowi-Maruf tidak lah tepat.
Bahkan, ia menegaskan pernyataan yang disampaikan AHY dalam pidato politiknya terlalu prematur.
"Penilaian AHY terhadap sejumlah program pemerintahan Jokowi-KH Ma'ruf dalam pidato politiknya baru-baru ini adalah penilaian yang prematur," kata Arsul kepada wartawan dikutip Jumat (17/3/2023).
Ia pun menjelaskan, alasannya menilai pernyataan yang disampaikan AHY dalam pidato politiknya terlalu prematur. Hal itu karena pemerintahan Jokowi-Maruf kekinian dianggap masih berjalan dan belum berakhir.
"Seyogianya kita akan lebih tepat menilai apakah pilihan-pilihan kebijakan dan program itu gagal, sia-sia atau tidak bermanfaat setelah pemerintahan ini selesai masa baktinya atau setidaknya setelah waktu yang ditetapkan untuk pelaksanaan kebijakan atau program itu terlewati tanpa hasil nyata," tuturnya.
Menurutnya, AHY lebih pas lebih pas misalnya mengkritisi atau menilai program pemerintahan SBY-Budiono karena memang masa baktinya sudah lewat dan melihat hasilnya.
"Contoh kita bisa mengatakan bahwa kebijakan dan program pemerintahan SBY terkait dengan pusat olahraga terpadu yang dikenal sebagai proyek Hambalang atau program stabilisasi sektor keuangan/perbankan terhadap Bank Century sebagai pilihan kebijakan dan program yang gagal karena timbul korupsi dalam pelaksanaanya," tuturnya.
"Yang bahkan proses hukumnya belum selesai sampai sekarang, kemudian negara mengalami kerugian karena tidak bisa direcovery dan proyeknya mangkrak," sambungnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, jika AHY menyinggung soal program pemerintah kekinian dianggap sebagai hal yang grasa-grusu. Arsul balik menyindir, bahwa proyek Hambalang yang dianggap grasa-grusu.
"Jadi bicara grusa-grusu maka proyek Hambalang itu justru lebih nyata grusa-grusunya. Kemudian juga kebijakan "de-forestisasi" atau pelepasan kawasan hutan yang luar biasa jumlah luasannya selama 10 tahun masa pemerintahan Pak SBY, itu juga bisa dipertanyakan manfaatnya bagi rakyat kecil dan bagi preservasi lingkungan hidup kita," katanya.
Kritikan AHY
Sebelumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut, kekinian pemerintah tidak melakukan pengelolaan keuangan negara dengan baik. Menurutnya, banyak uang negara digunakan hanya untuk proyek tak berguna dan berdampak bagi kehidupan rakyat kecil.
Hal itu disampaikan AHY dalam pidato politiknya yang digelar di Tenis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2023).
"Masalahnya bukan hanya krisis global, persoalan ekonomi kita semakin rumit karena keuangan tidak dikelola dengan baik. Anggaran terlalu banyak digunakan untuk membiayai proyek-proyek mercusuar yang tidak banyak berdampak pada kehidupan wong cilik," kata AHY.
Ia mengatakan adanya proyek-proyek tersebut justru tidak berdampak pada rakyat yang masuk dalam kategori miskin dan tidak mampu. Kemudian AHY juga menyingung persoalan utang negara. Menurutnya, utang negara bahkan kekinian dalam 8 tahun terakhir alami kenaikkan 3 kali lipat.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Link DANA Kaget Khusus Jumat Berkah: Klaim Saldo Gratis Langsung Cuan Rp 345 Ribu
- 7 Rekomendasi Parfum Terbaik untuk Pelari, Semakin Berkeringat Semakin Wangi
- Unggahan Putri Anne di Tengah Momen Pernikahan Amanda Manopo-Kenny Austin Curi Perhatian
- 8 Moisturizer Lokal Terbaik untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Solusi Flek Hitam
- 15 Kode Redeem FC Mobile Aktif 10 Oktober 2025: Segera Dapatkan Golden Goals & Asian Qualifier!
Pilihan
-
Grand Mall Bekasi Tutup, Netizen Cerita Kenangan Lawas: dari Beli Mainan Sampai Main di Aladdin
-
Jay Idzes Ngeluh, Kok Bisa-bisanya Diajak Podcast Jelang Timnas Indonesia vs Irak?
-
278 Hari Berlalu, Peringatan Media Asing Soal Borok Patrick Kluivert Mulai Jadi Kenyataan
-
10 HP dengan Kamera Terbaik Oktober 2025, Nomor Satu Bukan iPhone 17 Pro
-
Timnas Indonesia 57 Tahun Tanpa Kemenangan Lawan Irak, Saatnya Garuda Patahkan Kutukan?
Terkini
-
Kualitas Udara Jakarta Pagi Ini Terburuk Ke-5 Dunia, Warga Diimbau Wajib Masker
-
Tiga Notaris Jadi Saksi Kunci, KPK 'Kuliti' Skema Mafia Tanah Tol Sumatera
-
Tragedi Ponpes Al Khoziny: Identifikasi Korban Terus Berlanjut, 53 Jenazah Teridentifikasi!
-
Nobel Perdamaian 2025 Penuh Duri: Jejak Digital Pro-Israel Penerima Penghargaan Jadi Bumerang
-
Birokrasi Jadi Penghambat Ambisi Ekonomi Hijau Indonesia? MPR Usul Langkah Berani
-
Jejak Korupsi SPBU Ditelusuri, KPK dan BPK Periksa Eks Petinggi Pertamina
-
'Tsunami' Darat di Meksiko: 42 Tewas, Puluhan Hilang Ditelan Banjir Bandang Mengerikan
-
Prajurit TNI Gagalkan Aksi Begal dan Tabrak Lari di Tol Kebon Jeruk, 3 Motor Curian Diamankan
-
Di The Top Tourism Leaders Forum, Wamendagri Bima Bicara Pentingnya Diferensiasi Ekonomi Kreatif
-
KPK Bongkar Akal Bulus Korupsi Tol Trans Sumatera: Lahan 'Digoreng' Dulu, Negara Tekor Rp205 M