Suara.com - Lima oknum anggota Polda Jawa Tengah yang ketahuan jadi calo masuk siswa Bintara Polri kini terbilang beruntung. Sebab, mereka hanya kena hukuman demosi.
Adapun kelima oknum polisi nakal tersebut sebelumnya telah tertangkap basah oleh Tim Propam Mabes dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di internal Polda Jawa Tengah.
Hukuman demosi yang diterima oleh kelima oknum anggota Polri tersebut kini membuat huru-hara dan keributan di tengah-tengah masyarakat.
Publik menilai bahwa kelima oknum polisi nakal itu dihukum ringan dan tak sesuai dengan pebuatan yang mereka buat. Hal ini juga membuat Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo turun gunung.
Kapolri: Pecat atau penjara
Kapolri Listyo Sigit kini geram dan turun tangan memberi komando kepada Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi dan Kabid Propam Polda Jawa Tengah untuk memberikan hukuman yang lebih serius.
Pasalnya kelima anggota Polda Jateng tersebut tak sedikit yang merupakan perwira, yakni dua perwira menengah dengan pangkat Komisaris Polisi (Kompol), satu perwira pertama berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP), dan dua pangkat Brigadir.
Kapolri ingin kelima oknum polisi tersebut dipecat dari kepolisian dan dibawa ke ranah hukum untuk menempuh prosesi hukuman pidana lantaran telah merusak citra Polri di mata masyarakat.
"Saya sudah perintahkan kepada Kapolda dan Kabid Propam berikan hukuman, kalau tidak di-PTDH, proses pidana, sehingga tidak ada lagi yang bermain-main dengan masalah ini," kata sang Kapolri, Sabtu (18/3/2023).
Baca Juga: Teddy Minahasa Ungkap Anggota Polisi Isap Narkoba, Warganet: Bukannya Itu Rahasia Umum?
"Karena kita semua sudah serius, saya lihat teman-teman ini sudah luar biasa, tapi kalau kemudian di luar masih ada bermain-main, menembak di atas kuda, mau apa jadinya kita. Tetap persepsi selalu akan begitu," lanjut sang Kapolri.
Kapolri perintahkan coret calon siswa yang 'beli tiket masuk' Polri
Kapolri juga tak segan-segan memberi sanksi bagi para calon siswa yang menyogok agar dirinya bisa mulus masuk diterima sebagai anggota Polri.
Adapun Kapolri meminta agar mereka yang membeli 'tiket masuk' ke Polri dicoret dari daftar seleksi.
"Baru saja terkait dengan SIP, saya dapat laporan dan aduan, mereka masuk lewat institusi tertentu bayar lagi. Terus saya suruh coret waktu itu, baru ketahuan yang bayar, karena memang kita batasi untuk pemberian kuota tahun ini, tapi ternyata dari jalur-jalur begitu juga ada, begitu kita coret baru ketahuan yang bayarnya," kata Kapolri.
Kapolri ingin bahwa dengan adanya tindakan tegas, maka kepercayaan masyarakat kepada instansi Polri menjadi kuat.
Berita Terkait
-
Dituding Menistakan Agama, Ini 7 Kronologi Lina Mukherjee Dilaporkan ke Polisi Usai Makan Kulit Babi
-
Teddy Minahasa Ungkap Anggota Polisi Isap Narkoba, Warganet: Bukannya Itu Rahasia Umum?
-
Dosa Anggota Polisi yang Dibocorkan Teddy Minahasa: Suka Isap-isap Narkoba Hasil Penangkapan
-
Vonis Bebas Terdakwa Kasus Kanjuruhan Dicap Peradilan Sesat, KontraS: Bukti Hukum di Indonesia Tak Berpihak ke Korban!
-
Polisi Tragedi Kanjuruhan Divonis Bebas, Anggota Komisi III DPR RI Minta JPU Segera Lakukan Upaya Hukum
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional