Minta Semua Orang Tiru Megawati Patuh Pancasila, Mahfud MD: Kacau Bernegara Gak Ikut Konstitusi, Semua Seenaknya!

Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD meminta semua pihak seharusnya bisa bersikap seperti Ketua Umum DPP PDI Perjuangan atau PDIP Megawati Soekarnoputri lantaran taat Pancasila dan Konstitusi dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia.

Hal itu disampaikan Mahfud di acara Simposium Nasional bertajuk 'Kedamaian Berbangsa Menuju Pemilu 2024 Tanpa Politisasi Agama' yang digelar PDIP lewat Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (21/3/2023).

Adapun Mahfud awalnya menyampaikan, bahwa Indonesia telah disepakati sebagai negara demokrasi. Namun, ada acuan konstitusi ketika Tanah Air menjalankan gagasan tersebut.

"Jadi, yang penting dalam demokrasi itu punya elemen, dalam demokrasi itu ada konstitusi, karena ada Pancasila sebagai ideologi, di bawahnya ada konstitusi. Konstitusi aturan main yang sangat fundamental. Negara diatur dalam konstitusi," kata Mahfud.

Untuk itu, ia pun mengingatkan, semua elemen bangsa bisa meniru Megawati yang selalu taat terhadap konstitusi ketika berdemokrasi, termasuk dalam konteks pelaksanaan pemilu.

"Oleh karena itu, saudara harus meneriakkan, Bu Mega (Megawati Sukarnoputri) selalu meneriakkan, pokoknya siapa pun harus taat konstitusi. Mau pemilu atau apa, karena memang kacau bernegara enggak ikut konstitusi. Semua seenaknya sendiri," tuturnya.

Ia menambahkan, demokrasi tertuang dalam konstitusi menyampaikan bahwa adanya batasan ruang kerja antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Menurutnya, kekuasaan tidak boleh tidak dibatasi.

"Tidak boleh kekuasaan itu tidak dibatasi. Kamu presiden, lingkupmu apa? Di luar itu punyanya legislatif atau yudikatif. Pemerintah pusat ada kewenangan. Dipencar kekuasaan itu," tuturnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, kehidupan demokrasi sesuai konstitusi di Indonesia menuangkan tentang pelaksanaan pemilu yang perlu digelar sekali setiap lima tahun.

Baca Juga: Serukan Pemilu Damai, PDIP: Konflik Terjadi Bukan Karena Ajaran Agama Tetapi Ambisi Politik Atas Nama Agama

"Waktunya fix lima tahun. Jangan lalu diperpendek. Enggak boleh. Diperpanjang juga enggak boleh, kecuali melalui proses perubahan konstitusi. Itu prinsip-prinsip dalam bernegara yang tunduk ketentuan konstitusi," pungkasnya.

Adapun acara ini turut dihadiri Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri secara virtual, kemudian turut hadir dihadiri oleh perwakilan tokoh agama. Antara lain Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Dr. KH. Haedar Nashir, Ketua Presidium Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Mgr. Antonius Subianto Bunjamin, O.S.C. dan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pdt. Gomar Gultom.

Lalu, Ketua Umum Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI) Dra. Siti Hartati Murdaya, Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Mayjen TNI (Purn.) Wisnu Bawa Tenaya dan Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN) WS Budi Santoso Tanuwibowo.

Kemudian, Tokoh Lintas Agama Prof. Dr. H. Alwi Abdurrahman Shihab dan Akademisi Prof. Dr. Hj. Amany Burhanuddin Umar Lubis.

Nantinya, acara akan dilanjutkan dengan ‘Deklarasi Bersama untuk Kedamaian, Pemilu Berkualitas 2024’ yang dibacakan para tokoh agama tersebut. Penutupan Simposium Nasional ini akan dipimpin oleh Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, pada sore hari.