Suara.com - Ustad Abdul Somad atau UAS dikabarkan memberikan ultimatum keras kepada Presiden Joko Widodo. Ini setelah Presiden Jokowi mengeluarkan larangan untuk buka puasa bersama atau bukber.
Kabar mengenai ultimatum keras dari UAS ini dibagikan oleh akun YouTube pada Populer News Jumat, 24 Maret 2024. Hingga berita ini dipublikasikan, video tersebut sedikitnya telah disaksikan 4,6 ribu kali.
Dalam narasinya, video itu menyebut bahwa penceramah Ustaz Abdul Somad bersama para ulama telah melayangkan ultimatum keras kepada Presiden Jokowi karena melarang buka puasa bersama.
Adapun narasi yang dibagikan dalam judul video berikut ini:
"JOKOWI LARANG BUKBER?PARA ULAMA ULAMA BESAR LANGSUNG ULTIMATUM KERAS JOKOWI??"
Sedangkan judul dalam sampul video atau thumbnail sebagai berikut:
"AKIBAT LARANG BUKBER UAS BERSAMA PARA ULAMA ULTIMATUM KERAS JOKOWI."
Lantas benarkah klaim tersebut?
PENJELASAN
Baca Juga: Jokowi Tegaskan Larangan Bukber Hanya untuk Pejabat: Bukan untuk Masyarakat
Berdasarkan penelusuran, kabar Presiden Jokowi mendapatkan ultimatum keras dari UAS karena melarang bukber adalah tidak benar.
Faktanya, isi video saat didengarkan sama sekali tidak ada bukti ataupun informasi kredibel yang mendukung ultimatum UAS dan para ulama.
Sebaliknya, video itu justru membahas pernyataan Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Cholil Nafis terkait perintah Presiden Jokowi yang melarang pejabat buka.
Dalam pernyataannya, KH Cholil Nafis mengatakan bahwa buka bersama sudah seperti acara pernikahan, di mana keduanya sama-sama menjadi tradisi masyarakat. Karena itu, ia mengaku tidak menemukan relevansi antara larangan bukber dengan penularan Covid-19.
Adapun pernyataan dari KH Cholil Nafis itu mengutip dari artikel Warta Ekonomi yang dipublikasikan pada 24 Maret 2023 lalu. Artikel yang dimaksud berjudul "Gak Beda dengan Kondangan, MUI Sentil Jokowi Soal Larangan Bukber: Tak Sesuai Tradisi Keagamaan Kita".
KESIMPULAN
Berita Terkait
-
Jokowi Tegaskan Larangan Bukber Hanya untuk Pejabat: Bukan untuk Masyarakat
-
40 Persen Pendukung Ganjar Pranowo Puas dengan Kinerja Jokowi, 35 Persen Pendukung Prabowo Nilai Kinerja Jokowi Negatif
-
Media Israel Bahas Batalnya Drawing Piala Dunai U20 dan Sanksi FIFA, Singgung Pernyataan Presiden Jokowi
-
HOAKS, King Nassar Meninggal Dunia, Para Artis Datang ke Rumah Duka
-
Melihat dari Ekonomi dan Politik, SMRC: Masyarakat Cukup Positif Menilai Kinerja Pemerintah Jokowi-Maruf
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional