Suara.com - Beredar video dengan narasi yang mengklaim transaksi Rp300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membiayai kampanye Ganjar Pranowo supaya menang dari Anies Baswedan.
Video tersebut diunggah oleh kanal YouTube LIDAH RAKYAT pada 27 Maret 2023. Hingga artikel ini dipublikasikan, video tersebut sudah ditonton sebanyak lebih dari 2.500 kali.
Dalam thumbnail, kanal YouTube ini membagikan foto Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Presiden Jokowi dengan narasi seolah-olah uang Rp300 T Kemenkeu untuk kampanye Ganjar.
Adapun narasi yang dibagikan dalam thumbnail sebagai berikut.
"KEPENTINGAN BUSUK TERBONGKAR UANG 300T KEMENKEU TERNYATA UNTUK KAMPANYE GANJAR DEMI BISA KALAHKAN ANIES"
Sementara itu, berikut narasi dalam unggahan.
"Terungkap!Penggelapan 300t Kemenkeu Untuk Danai Kampanye Ganjar Demi Bisa Menang Dari Anies!!"
Lantas, benarkah klaim tersebut?
PENJELASAN
Baca Juga: CEK FAKTA: Jokowi Minta Bambang Tri dan Gus Nur divonis Hukuman Mati
Berdasarkan penelusuran, klaim yang menyebutkan transaksi Rp300 T di Kemenkeu untuk danai kampanye Ganjar itu tidak benar.
Setelah ditelusuri, video tersebut sama sekali tidak membahas bahwa transaksi Rp300 T di Kemenkeu yang ramai menjadi sorotan ini digunakan untuk membiayai kampanye Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo demi mengalahkan Anies.
Faktanya, dari awal sampai akhir video, narator hanya membacakan berita yang identik dengan artikel Harianhaluan.com berjudul "Transaksi Rp300 Triliun di Kemenkeu Dinilai Perlu Didalami Lagi, Berpotensi Ada Korupsi" yang dipublikasikan pada 22 Maret 2023 lalu.
Video yang diunggah oleh akun LIDAH RAKYAT merupakan hasil editan dengan menampilkan potongan-potongan video yang isinya tidak saling berkaitan.
Salah satu video membahas mengenai tidak adanya sanksi pidana bagi para pejabat yang telat melaporkan LHKPN. Para pejabat hanya akan disanksi administrasi jika telat melaporkan harta kekayaannya.
Setelah dilihat sampai akhir, video tidak membahas mengenai uang Rp300 T dipakai untuk mendanai kampanye Ganjar Pranowo.
Berita Terkait
-
CEK FAKTA: Jokowi Minta Bambang Tri dan Gus Nur divonis Hukuman Mati
-
CEK FAKTA: Ammar Zoni Meninggal di Sel karena Overdosis
-
Dukung Mahfud Ungkap Transaksi Janggal Rp349 T, Fahri Hamzah Sentil DPR: Sekarang Waktunya Bersuara, Jangan Senyap!
-
Daftar Pihak-Pihak yang Tolak Timnas Israel di Piala Dunia U-20 2023
-
Sudah Merah Sejak 2020, Tapi Kemenkeu Kesulitan Temukan Alat Bukti Pelanggaran Rafael Alun
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- Misteri Lenyapnya Bocah 4 Tahun di Tulung Madiun: Hanya Sekedip Mata Saat Ibu Mencuci
Pilihan
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
-
Daftar Starting XI Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia: Dava Yunna Masih Jadi Tumpuan!
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
Terkini
-
Aksi Kamisan ke-904 Soroti Militerisasi Sipil: Impunitas Masih Berulang
-
Tim Advokasi Minta MK Batalkan Pasal Kontroversial UU TNI, Soroti Ruang Sipil dan Impunitas
-
Cueki Permintaan Trump, Presiden Lebanon Ogah Bicara dengan Benjamin Netanyahu
-
Gelar KWP Awards 2026, Ariawan: Pers dan Parlemen Wajib Kolaborasi untuk Negara
-
Mengenal Piramida Budaya Perkosaan: Dari Obrolan Digital hingga Kekerasan Nyata
-
Pentagon Panaskan Mesin Perang, Negosiasi AS-Iran Terancam Kolaps
-
Perdokjasi Dorong Prodi S2 Kedokteran Asuransi Pertama di Indonesia, Target Berdiri 2028
-
Insiden Panipahan Jadi 'Wake-Up Call', Kapolda Riau Deklarasi Perang Total Lawan Narkoba
-
Unggah Foto AI Dipeluk Yesus, Donald Trump Ingin Dianggap sebagai Mesias
-
Nyatakan Netral, PSI Siap Mediasi Sahat-JK