Suara.com - Pernyataan penolakan kedatangan Timnas Israel yang disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dinilai sarat dengan muatan politis. Bahkan, terkesan berbeda dengan sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), partai yang menaungi mereka.
Analis Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai, kedua kepala daerah yang menjadi representasi PDIP tersebut malah terlihat seperti pahlawan kesiangan.
"Penolakan itu kental nuansa politik, karena ada kesan berbeda dengan sikap PDIP selama ini yang cenderung terbuka pada aspek relasi internasional," kata Dedi saat dihubungi, Selasa (28/3/2023).
Ia mengemukakan, kompetisi Piala Dunia U-20 sebenarnya tidak terkait langsung dengan sistem politik negara. Sebab, hal itu menjadi wewenang FIFA sebagai induk sepak bola dunia dan Israel menjadi bagian darinya. Sehingga, menolak Israel bertanding di gelaran FIFA merupakan sikap kurang bijak.
"Jika memungkinkan alasannya soal pengakuan negara, maka cukup dengan memberi syarat misalnya menolak pengibaran bendera negara Israel atau adanya simbol-simbol negara Israel," tuturnya.
Selain itu, kata dia, Indonesia menjalankan sistem bebas aktif dalam kebijakan internasional. Justru dengan kebijakan tersebut akan menjadi aneh, jika Israel ditolak untuk bertanding.
"Warga Indonesia sering berkunjung ke Israel, jika mengacu pada aspek penolakan politisi PDIP, harusnya mereka juga mengecam warga kita yang datang ke sana, bisa dimulai dengan mengecam Yahya Staquf. Jika tidak, maka PDIP sedang menjadikan isu ini untuk propaganda politik," tuturnya.
Ia pun menilai yang dilakukan PDIP tersebut seperti pahlawan kesiangan, apalagi pemerintah sudah meneken kesepakatan sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 pada 2019.
"Tentu mereka berupaya menjadi pahlawan kesiangan, sekaligus menandai ketakutan politis," tuturnya.
Dedi juga mengemukakan, secara tren elektabilitas, PDIP saat ini sedang menurun. Kemudian isu penolakan Israel tersebut dianggap menarik bagi PDIP.
"PDIP bisa saja menyadari jika Elektabilitas partai sedang menurun, setidaknya dari catatan survei IPO, dan isu ini dianggap menarik, karena di sisi lain bakal rival mereka alami kenaikan Elektabilitas, semisal koalisi perubahan," katanya.
Penolakan
Sebelumnya, penolakan Timnas Israel U-20 dalam Piala Dunia U-20 di Indonesia berbuntut panjang. Penolakan Tim Israel yang paling mencuri perhatian yakni dari Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali, Wayan Koster.
Dampaknya, Indonesia bisa menerima hukuman terberat dari FIFA yakni pembekuan sepakbola secara keseluruhan.
Ganjar dan Koster sendiri sebelumnya sudah mengungkapkan alasan mereka menolak kedatangan Timnas Israel sebagai bentuk dukungan kemerdekaan Palestina sesuai amanat Presiden RI pertama, Soekarno.
Padahal, belakangan Dubes Palestina sudah mengkonfirmasi tidak mempermasalahkan kedatangan Timnas Israel di Piala Dunia U-20. Penolakan Israel ternyata tidak muncul dari Ganjar dan koster sebagai individu melainkan juga datang dari pertai yang menaungi mereka, PDIP.
Sejumlah DPD sudah menyatakan bahwa mereka menolak Israel dengan alasan yang sama dengan kedua kader mereka tersebut.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu