Drama Sehari Bupati Kapuas: Baru Resmikan Rumah Jabatan, Eh Jadi Tersangka Korupsi

Suara.com - Mengenakan baju dinas lengkap dengan kacamata dan peci hitam, Bupati Kapuas, Kalimantan Tengah, Ben Brahim S Bahat tampak sumringah saat meresmikan rumah jabatannya yang baru di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Kuala Kapuas. Dalam sebuah foto, ia tampak tengah prosesi gunting bunga.

Di samping sang Bupati Kapuas sejumlah pejabat daerah turut menghadiri prosesi tersebut. Meski sudah diresmikan, rumah jabatan Bupati Kapuas itu disebut belum selesai seluruhnya.

"Diresmikan ini, karena bisa digunakan beberapa kali kegiatan, terutama kegiatan keagamaan dan yang lainnya," ujar Bupati Ben Brahim S Bahat usai peresmian pada Senin (27/3/2023) sebagaimana dilansir Antara.

Namun siapa sangka, pada Selasa (28/3/2023) siang beredar kabar Ben Brahim telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mirisnya, sang istri Bupati yakni Ary Egahni Ben Bahat yang juga anggota DPR RI dari Fraksi NasDem ikut jadi tersangka.

Jadilah sang Bupati Kapuas gagal menempati rumah jabatannya yang baru saja ia resmikan di Senin siang sebelumnya.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan Ben Brahim dan Ary telah memenuhi panggilan penyidik KPK pada Selasa (28/3/2023). Keduanya diperiksa sebagai tersangka dan bakal ditahan.

Sebelumnya, KPK mengumumkan tengah mengusut kasus dugaan korupsi berkaitan dengan perbuatan meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau kas umum seolah-olah memiliki utang pada penyelenggara negara tersebut, padahal diketahui hal itu bukan utang.

Ali menyatakan para tersangka diduga juga telah menerima suap dari beberapa pihak terkait dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara.

Korupsi Rp 8,7 Miliar

Baca Juga: 13 Pasutri yang Jadi Tersangka KPK Selain Bupati Kapuas-Anggota DPR

Pasangan suami istri itu diduga memanfaatkan anggaran resmi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kapuas untuk kepentingan pribadi, seperti mencalonkan bupati, mencalon anggota DPR RI hingga membayar lembaga survei. Total nilai dugaan korupsi yang menjerat keduanya mencapai Rp 8,7 miliar.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyebut Ben Brahim adalah Bupati Kapuas dua periode 2013-2018 dan 2018 -2023.

"Dengan jabatannya tersebut diduga menerima fasilitas dan sejumlah uang dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Pemkab Kapuas termasuk dari beberapa pihak swasta," kata Johanis saat menggelar konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta pada Selasa (28/7/2023).

Berdasarkan temuan penyidik KPK, Ary Egahni selaku istri dari Ben Brahim juga turut ikut campur dalam proses pemerintahan Kabupaten Kapuas.

"Antara lain dengan memerintahkan beberapa Kepala SKPD untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dalam bentuk pemberian uang dan barang mewah," kata Johanis.

Dana yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas juga dimanfaatkan untuk kepentingan politik keduanya.

"Fasilitas dan sejumlah uang yang diterima kemudian digunakan BBSB antara lain untuk biaya operasional saat mengikuti pemilihan Bupati Kapuas, pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah termasuk untuk keikutsertaan AE (Ary Egahni) yang merupakan istri BBSB (Ben Brahim ) dalam pemilihan anggota legislatif DPR RI pada 2019," ungkap Johanis.

Tak hanya itu, Ben Brahim juga menerima uang dari pihak swasta untuk perizinan perkebunan di Kabupaten Kapuas.

"BBSB juga meminta pada beberapa pihak swasta untuk menyiapkan sejumlah massa saat mengikuti pemilihan Bupati Kapuas, pemilihan Gubernur Kalteng dan AE saat maju dalam pemilihan anggota DPR RI," kata Johanis.

Temuan sementara KPK, total dana yang diduga hasil korupsi yang diterima keduanya, mencapai Rp 8,7 miliar.

"Antara lain juga digunakan untuk membayar dua lembaga survei nasional," ungkap Johanis.