Prabowo Dinilai Kian Objektif Pilih Menteri, Efek Kritik Publik dan Gejolak Demo

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto disebut kian berani menunjukkan pola baru dalam merombak kabinetnya.

Sikap itu terlihat dari reshuffle kedua yang dilakukan Prabowo pada Senin (8/9) kemarin dinilai semakin objektif, meski berpotensi mengorbankan keseimbangan politik antarporos kekuasaan.

Pengamat politik Agung Baskoro menyebutkan kalau langkah itu menandai fase normalisasi setelah setahun pemerintahan berjalan.

Menurutnya, tekanan publik lewat kritik, protes, hingga demonstrasi besar yang menimbulkan kegaduhan politik bahkan korban jiwa, membuat Prabowo lebih berhati-hati dalam menentukan pembantunya di kabinet.

"Kritik publik sudah muncul, protes sampai demonstrasi besar yang menimbulkan huru-hara politik gaduh. Dan menimbulkan korban jiwa. Beliau sudah mulai semakin objektif, semakin hati-hati ketika memilih menteri," kata Agung kepada suara.com, dihubungi Selasa (9/9/2025).

Namun, objektivitas itu datang dengan harga mahal. Agung menyebut Prabowo terpaksa mengorbankan keseimbangan politik, yang sebelumnya dibangun untuk meredam tarik-menarik kepentingan.

Konsekuensinya, poros politik lain yang kehilangan jatah menteri.

"Ya mau nggak mau kan Solo harus lebih adaptif atau menyesuaikan diri dengan istilahnya kebiasaan baru ya, new normal," ujarnya. 

Diketahui, poros Solo itu merujuk terhadap kekuatan politik mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Juga: Sapu Bersih Kabinet Jokowi? Presiden Prabowo Diprediksi Gergaji Menteri Titipan Oktober Ini

Lebih jauh, Agung menilai arah reshuffle memperlihatkan konsolidasi kekuasaan yang makin jelas dengan didominasi poros Prabowo sendiri.

"Sekarang memang orkestrasi semua adalah poros Hambalang. Ketika ada pengurangan jatah Solo ataupun jatah Tengku Umar, maka itu bagian dari skema untuk memastikan ini seimbang. Tidak berlebihan ke salah satu pihak atau poros kekuasaan seperti itu," pungkasnya.

Diketahui, Prabowo sebelumnya mengganti lima menterinya pada reshuffle kedua kemarin.

Di antaranya, Menteri Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, serta Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo.