Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Kereta Api Makassar-Parepare, Sulawesi Selatan di Depo Maros, Rabu (29/3/2023). Itu menjadi upaya pemerintah untuk membayar keterlambatan pembangunan transportasi massal.
Jokowi mengatakan mengaku bahwa hampir di semua pulau besar terlambat membangun transportasi publik. Padahal menurutnya, transportasi publik itu menjadi unsur yang paling mendasar guna menghubungkan antarprovinsi, antarkota dan kabupaten.
Awalnya, pemerintah memiliki dua opsi apakah hendak di Kalimantan atau Sulawesi sebagai permulaan pembangunan transportasi massal. Setelah dirundingkan, Sulawesi lah yang akhirnya diputuskan untuk dipilih.
"Oleh sebab itu, saya sangat senang dan menghargai apa yang sudah kita mulai ini jalur kereta api Trans Sulawesi yang nantinya insyaAllah akan sambung menyambung dari Makassar sampai ke utara di Sulawesi Utara di Manado," terang Jokowi melalui siaran langsung YouTube Sekretariat Presiden.
Jokowi mencontohkan dampak keterlambatan pembangunan transportasi massal di Jakarta. Menurutnya, Jakarta terlambat membangun transportasi massal selama 30 tahun.
Akibatnya, masyarakat Jakarta hanya bisa menikmati kemacetan karena lebih banyak yang menggunakan kendaraan pribadi.
"Di Jakarta terlambat 30 tahun kira-kira, meskipun sekarang sudah ada MRT tapi baru 1 jalur, ada LRT tapi juga belum jalan sehingga bapak, ibu kalau di Jakarta pagi macet, siang macet, sore macet, malam macet, sekarang ini karena keterlambatan membangun itu," terangnya.
Kereta Api Makassar-Parepare yang menghubungkan Kabupaten Maros dan Barru dibangun sepanjang 80 kilometer. KA Sulsel itu bakal melayani penumpang dan angkutan logistik.
Sementara untuk pembangunan hingga ke Parepare itu ditargetkan selesai pada 2026 nanti. Pada 2024 ditargetkan pembangunan rel menuju Makassar bakal rampung.
Baca Juga: Terkuak, Penyebab Ahmad Dhani Kesal Dengan Once Mekel, Gara-gara Sapa Jokowi
Berita Terkait
-
CEK FAKTA: Berkat Ibu Ida Dayak Tukul Arwana Tersenyum Kembali dan Disaksikan Jokowi, Benarkah?
-
Ahmad Dhani Ungkap Masa Lalu : Bukan Ahok Yang Penjarakan Saya, Ada Pengusaha
-
Istana Jokowi Ketar-ketir, Isu Israel Lebih Dulu Digoreng Kubu Megawati, Rocky Gerung Main 'Kepret' China
-
Jakarta Terlambat Bangun Transportasi Massal, Jokowi: Pagi Macet, Siang Macet, Sore Macet, Malam Macet
-
Mengejutkan, Ahmad Dhani Ungkap Bukan Jokowi dan Ahok yang Penjarakan Dirinya: Ada Pengusaha yang Tidak Suka Saya
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
Terkini
-
8 Orang Termasuk Pegawai Pajak Diamankan saat KPK Gelar OTT di Jakarta
-
Skandal Pajak Jakut Terbongkar: OTT KPK Sita Gepokan Uang dan Valas, Oknum Pegawai Pajak Diringkus
-
Gelar Rapat Lagi di Aceh, Satgas Pemulihan Pascabencana DPR Serahkan Laporan Kordinasi ke Pemerintah
-
Main Mata Nilai Pajak, Oknum Pegawai DJP Tak Berkutik Terjaring OTT KPK
-
LBHM Beri 4 Catatan 'Pedas' untuk Indonesia yang Baru Saja Jadi Presiden Dewan HAM PBB
-
Nasib Pandji Pragiwaksono di Tangan Polisi, Penyelidik Mulai Analisis Barang Bukti Materi Mens Rea
-
Aksi Ekstrem Pasutri Pakistan di Soetta: Sembunyikan 1,6 Kg Sabu di Lambung dan Usus
-
Kasus Isu Ijazah Palsu Jokowi, PSI Desak Polisi Segera Tahan Roy Suryo Cs
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba