Suara.com - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan tak menggelar salat Idulfitri atau Salat Id di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara. Artinya, Heru tidak melanjutkan tradisi Gubernur pendahulunya, Anies Baswedan.
Sejak tahun lalu, Anies menggunakan JIS sebagai tempat untuk salat Idulfitri dan Iduladha. Fraksi PKS DPRD DKI pun beberapa waktu lalu meminta Heru melanjutkan tradisi Anies ini.
"Enggak (gelar salat Id di JIS)," ujar Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (5/4/2023).
Ketimbang memilih JIS, Heru pun memilih mengikuti salat Id di Masjid Fatahillah Balai Kota DKI Jakarta.
"Oh iya, salatnya di sini," kata Heru.
Lebih lanjut, ditanya alasan tak menggelar salat Id di JIS, Heru tak mau memberikan jawaban.
"Nggak apa-apa, nggak apa-apa," pungkasnya.
Permintaan PKS
Sebelumnya, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani berharap agar gelaran salat Idulfitri (Id) tahun ini dilaksanakan di Jakarta International Stadium (JIS). Hal ini seperti tahun lalu di era kepemimpinan eks Gubernur DKI Anies Baswedan.
Permintaan ini disampaikan Yani dalam rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta, Selasa (4/4/2023) di gedung DPRD DKI. Menurutnya salat Id di JIS adalah tradisi baik yang dibuat Anies dan perlu dilanjutkan.
"Idul Fitri di JIS tahun lalu cukup semarak ya, tahun ini dilaksanakan tidak? Bagusnya hal-hal yang positif itu dipertahankan," ujar Yani.
Menjawab permintaan Yani, Direktur PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Iwan Takwin mengatakan pihaknya selaku pengelola JIS belum bisa memastikan salat Id akan kembali digelar di stadion berkapasitas 82 ribu orang itu tahun ini atau tidak. Ia masih menunggu arahan lebih lanjut dari Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono.
"Untuk kegiatan kegiatan kemasyarakatan itu, itu akan kami koordinasikan dengan Pemprov pak," ucap Iwan.
Ia menyebut pada tahun 2022 pun, Pemprov DKI yang mengadakan kegiatan salat Id di JIS. Apalagi, acara yang mendatangkan banyak orang itu perlu koordinasi dengan berbagai pihak.
"Jadi perlu memang kolaborasi melibatkan beberapa pihak-pihak terutama juga dishub dan dinas lainnya pak," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Anies Pilih Silaturahmi dengan Rakyat Kecil daripada Tanggapi Sindiran Hasto PDIP Soal Israel
-
CEK FAKTA: Viral! Anies Baswedan Buktikan Ijazah Palsu Jokowi Bukan Hoax
-
Kubu Moeldoko Kembali Gugat Kepengurusan AHY di MA, DPC Jakpus: Cara Rezim Ganggu Demokrat karena Dukung Anies Baswedan
-
Butuh Rp 220 Miliar Per Tahun Buat JIS, Jakpro Klaim Banyak yang Sewa
-
Pernah Direshuffle, Anies Baswedan Tetap Beri Nilai 10 Untuk Skala Cintanya Terhadap Jokowi Karena Alasan Ini
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian