Suara.com - Anggota Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Jupiter merespons positif rencana Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) melarang para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI pamer kekayaan. Menurutnya Ingub ini perlu didukung jika sudah diterbitkan.
Jupiter mengatakan, para pejabat, apalagi yang berstatus PNS dan keluarganya, harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Bukan sebaliknya, malah menimbulkan kecurigaan dengan pamer kekayaan.
"Kita harus mengapresiasi keberanian Pj Gubernur yang memang sudah seharusnya pejabat itu memberikan teladan, menjadi contoh yang baik untuk masyarakat," ujar Jupiter saat dikonfirmasi, Rabu (5/4/2023).
Ia mengingatkan, sumber gaji dan tunjangan para PNS berasal dari uang rakyat alias Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Karena itu, para pejabat seharusnya membangun tingkat kepercayaan masyarakat bukan sebaliknya.
"Mereka itu dibayar digaji menggunakan keringat rakyat, jadi kalau sepanjang masih digaji oleh rakyat, jangan istilahnya memberikan contoh yang tidak baik, aplagi di muka umum termasuk di medsos," jelasnya.
Terlebih lagi di Jakarta yang disebutnya rawan indikasi korupsi, lantaran memiliki APBD paling besar dibandingkan daerah lain seluruh Indonesia.
Ia pun berharap, melalui Ingub terbitan Heru maka bisa memberikan peringatan keras pada para PNS dan keluarganya untuk tidak pamer kekayaan.
"Kalau supaya jera, saya lebih setuju Inspektorat yang saat ini melakukan pemeriksaan menggandengn PPATK dan melibatkan KPK untuk mengambil sebuah keputusan dan tindakan," katanya.
Sebelumnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berencana menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) setelah ramainya pejabat yang diungkap suka memamerkan kekayaan. Ingub ini dibuat agar pejabat DKI tak melakukan hal serupa.
Baca Juga: Flexing Keluarga Pejabat Dinas Perumahan DKI Dibongkar Warganet, Kini Dipanggil Inspektorat
Di kalangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI juga sudah terungkap adanya keluarga pejabat DKI yang suka pamer barang mewah di media sosial, yakni Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Massdes Arouffy. Massdes saat ini juga sudah diperiksa oleh Inspektorat terkait keaslian barang mewah yang dipamerkan.
"Ya, saya sudah berencana (menerbitkan Ingub)," ujar Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (3/4/2023).
Heru sendiri mengaku sebenarnya sudah berulang kali menyampaikan imbauan kepada para pejabat DKI agar tidak memamerkan kekayaan demi membangun kepercayaan masyarakat. Dengan adanya Ingub, maka diharapkan para pejabat bisa lebih tertib menaati imbauannya itu.
"Saya menjabat satu bulan di sini saya sudah kasih, menjelaskan perumpamaan-perumpamaan, kalimat-kalimat, saya kumpulkan eselon 2, eselon 3, saya sudsh jelaskan," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Pilihan HP Flagship Paling Murah, Spek Sultan Harga Teman
- 5 HP 5G Terbaru RAM 12 GB, Spek Kencang untuk Budget Rp3 Juta
- 5 Pilihan Sepatu Lari Hoka Murah di Sports Station, Harga Diskon 50 Persen
- 5 Parfum Aroma Segar Buat Pesepeda, Anti Bau Badan Meski Gowes Seharian
- 5 Sepeda Listrik Jarak Tempuh Terjauh, Tahan Air dan Aman Melintasi Gerimis
Pilihan
-
RS Polri Berhasil Identifikasi 10 Jenazah Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Ini Nama-namanya
-
Sempat Hilang Kontak, Ain Karyawan Kompas TV Meninggal dalam Kecelakaan KRL di Bekasi
-
4 Pemain Anyar di Skuad Timnas Indonesia untuk TC Piala AFF 2026, 2 Statusnya Debutan!
-
Korban Kecelakaan KRL Vs KA Argo Bromo Bertambah, AHY: 15 Jiwa Meninggal dan 88 Orang Luka-Luka
-
'Kakak Saya Belum Bisa Dihubungi', Pilu Keluarga Cari Korban Kecelakaan KRL di Bekasi Lewat Medsos
Terkini
-
KPK Dalami Uang USD 1 Juta di Kasus Dugaan Suap Pansus Haji DPR RI
-
Bima Arya Tekankan Efisiensi dan Sinergi sebagai Motor Penggerak Ekonomi Daerah
-
Gus Ipul Usul Perluasan Bansos untuk Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi
-
Ketum TP PKK Tekankan Peran Strategis PKK dan Posyandu di Papua Selatan
-
KAI Refund 4.878 Tiket Imbas Kecelakaan di Bekasi, Jamin Ganti Rugi 100 Persen
-
Forum PWNU Desak PBNU Gelar Muktamar Paling Lambat Agustus 2026, Ini Alasannya
-
Pusdokkes Polri Ungkap Kondisi Korban Kecelakaan Kereta Bekasi, Alami Multipel Trauma Parah
-
Buku Kriminalisasi Kebijakan Ungkap Bahaya Pasal Karet UU Tipikor: Bisa Picu Krisis Kepemimpinan
-
Penanganan Sampah jadi Prioritas Nasional, Prabowo Optimis Banyumas Capai Target Zero Waste to Money
-
Dari Sampah Jadi Genteng, Prabowo Dorong Inovasi Bernilai Ekonomi