Suara.com - Eks anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Demokrat, Jhoni Allen Marbun berani blak-blakan menuding mantan ketua umumnya memungut uang dari para kader.
Tudingan tersebut dilayangkan ke Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan pungutan uang dari para kader partai berlogo bintang berpucuk tiga itu.
Pungutan tersebut diduga untuk maju di pemilu sebagai calon anggota legislatif.
Jhoni Allen dalam keterangannya, Kamis (6/4/2023) menyebut, praktik pungutan demikian hanya terjadi di era AHY-SBY. Eks anggota dewan ini juga menunjukkan surat edaran yang ditandatangani oleh Ketua Bapillu DPP Partai Demokrat Andi Arif pada 22 Februari 2023 untuk mendukung tudingannya tersebut.
Siapa Jhoni Allen?
Tudingan tersebut membuat publik bertanya-tanya, siapakah Jhoni Allen dan seperti apa sepak terjangnya hingga berani menuding dua orang besar di Demokrat itu?
Pria kelahiran Tapanuli Utara, Sumatera Utara tersebut ternyata juga merupakan anggota Partai Demokrat. Ia telah berkiprah dalam Partai Demokrat sejak 2002 silam.
Sebelum terjun ke dunia politik, Jhoni Allen merupakan pegawai negeri yang ditugaskan di Pemda DKI Jakarta. Uniknya, ia juga bukan berlatarbelakang politik sebelum menjadi kader partai.
Adapun Jhoni Allen merupakan alumnus Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor dan memperoleh gelar dokter hewan pada 1984.
Baca Juga: Disebut-sebut Akan Kudeta Demokrat, Ternyata Ini Harta Kekayaan Moeldoko
Lebih uniknya lagi, Jhoni mengambil S2 di jurusan yang 'melenceng' dari jurusan S1nya. Jhoni mendapatkan gelar Magister Manajemen Pascasarjana IPWI Jakarta.
Dikutip dari beberapa sumber, Jhoni juga memiliki beberapa bisnis seperti ritel Alfa Midi dan sebuah tempat hiburan biliar.
Kiprah di partai
Jhoni melalui dukungan partainya terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) empat periode sejak 2004 hingga 2022 dari daerah pilih Sumatera Utara II.
Diberhentikan oleh Jokowi
Sayangnya, karier Jhoni harus terhenti di tangan presiden Joko Widodo.
Berita Terkait
-
Disebut-sebut Akan Kudeta Demokrat, Ternyata Ini Harta Kekayaan Moeldoko
-
Demokrat Sulsel Ajukan Perlindungan Hukum ke Mahkamah Agung
-
Demokrat Prediksi Koalisi Besar Bakal Hadapi Jalan Terjal Perkara Rebutan Jatah Capres
-
Demokrat Tak Risau Kehadiran Koalisi Besar Bikin NasDem Putar Haluan
-
'Jenderal Tapi Begal Partai' Demokrat Sebut Moeldoko Bikin Malu Purnawirawan TNI
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 6 Shio yang Menarik Keberuntungan 2 Juli 2026, Ada Kuda hingga Anjing
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan
-
Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia
-
Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil
-
Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan
-
Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time
-
Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu
-
Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini
-
Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya
-
PBNU Masih Survei Lokasi Muktamar ke-35 NU, Persiapan Teknis Terus Dikebut
-
'Daripada Liburan Mending Melawan', Ibu-ibu di Jogja Geruduk Bundaran UGM Gugat Kebijakan Korup