Suara.com - Beredar kabar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membongkar bahwa ijazah milik anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan adalah palsu.
Kabar dengan narasi tersebut dibagikan oleh akun YouTube bernama Seputar Istana pada Senin, 3 April 2023. Hingga berita ini dipublikasikan, video dengan narasi tersebut sedikitnya telah disaksikan 24 ribu kali.
Dalam narasinya, akun ini menyebut bahwa ijazah Arteria Dahlan ternyata palsu, di mana ini dibongkar oleh Mahfud MD. Bahkan, Mahfud MD juga menyebut bahwa Dikti milik Arteria Dahlan berpindah-pindah.
Adapun narasi yang ditulis dalam judul sebagai berikut:
"IJAZAH ARTERIA TERNYATA PALSU, MAHFUD BONGKAR DIKTINYA SAJA BER PINDAH-PINDAH !!"
Sedangkan narasi dalam sampul video atau thumbnail berikut ini:
"IJAZAH ARTERIA TERNYATA PALSU MAHFUD MD BONGKAR DIKTINYA BER PINDAH-PINDAH."
Lantas benarkah narasi tersebut?
PENJELASAN
Baca Juga: CEK FAKTA: Innalillahi, Begini Suasana Rumah Duka Pelawak Haji Bolot, Beliau Mendadak Meninggal
Berdasarkan penelusuran, narasi Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap bahwa Arteria Dahlan memiliki ijazah palsu adalah tidak benar.
Faktanya, isi video sama sekali tidak memberikan informasi ataupun bukti valid terkait ijazah palsu Arteria Dahlan. Begitu pula isi video tidak memberikan sumber kredibel mengenai Mahfud yang membongkar ijazah palsu Arteria.
Sebaliknya, narator video justru membacakan artikel yang diunggah Wartakota.tribunnews.com pada 30 Maret 2023. Artikel yang dimaksud berjudul "Mahfud MD Bocorkan Obrolan Intelijen Dengan Kepala BIN di Grup WA, Anggota DPR Tak Bisa Berkata-kata".
Dalam artikel itu, dibahas mengenai pernyataan Mahfud yang menggertak Arteria dalam rapat dengar Komisi III DPR. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menantang Arteria apakah berani mempidanakan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan dengan ancaman pidana membocorkan dokumen rahasia.
Sebelumnya, Arteria sempat mengancam akan memperkarakan Mahfud karena mengungkap transaksi janggal Rp 346 triliun di Kementerian Keuanan (Kemenkeu).
KESIMPULAN
Berita Terkait
-
CEK FAKTA: Innalillahi, Begini Suasana Rumah Duka Pelawak Haji Bolot, Beliau Mendadak Meninggal
-
Jaksa Tuntut AG 4 Tahun Penjara, Ayah David ke Mahfud MD: Hakim Harus Ultra Petita
-
Cek Fakta: Innalillahi, Lesti Kejora Meninggal Dunia di Rumah Sakit Akibat Tifus, Benarkah?
-
Cek Fakta: King Nassar dan Selfi Yamma Langsungkan Akad Nikah Hari Ini, Benarkah?
-
CEK FAKTA: Nekat Betrand Peto Pegang Bagian Sensitif Sarwendah di Hadapan Ruben Onsu
Terpopuler
- Jejak Pendidikan Noe Letto, Kini Jabat Tenaga Ahli di Dewan Pertahanan Nasional
- 6 Mobil Bekas Keren di Bawah 50 Juta untuk Mahasiswa, Efisien buat Jangka Panjang
- 5 Serum Wardah untuk Mengurangi Flek Hitam dan Garis Halus pada Kulit Usia 40 Tahun
- 4 Mobil Bekas Honda yang Awet, Jarang Rewel, Cocok untuk Jangka Panjang
- Plt Gubri SF Hariyanto Diminta Segera Tetapkan Kepala Dinas Definitif
Pilihan
-
IHSG Tembus Rekor Baru 9.110, Bos BEI Sanjung Menkeu Purbaya
-
7 Rekomendasi HP Baterai Jumbo Paling Murah di Bawah Rp3 Juta, Aman untuk Gaming
-
Prabowo Calonkan Keponakannya Jadi Bos BI, Purbaya: Bagus, Saya Mendukung!
-
Rupiah Tembus Rp16.955, Menkeu Purbaya: Bukan Karena Isu Wamenkeu ke BI
-
Rupiah Makin Jatuh Nilainya, Hampir ke Level Rp 17.000/USD
Terkini
-
Pramono Anung: Proyek Giant Sea Wall Jakarta Dimulai September 2026
-
Pembangunan Stasiun MRT Harmoni Dimulai, Pramono Anung: Ini TOD Strategis
-
BGN Siap Pangkas Tengkulak, Janji Hubungkan Petani Langsung ke Dapur MBG
-
Trump Ajak Negara di Dunia Gabung Dewan Saingan PBB, Diduga Jadi 'Alat Politik Baru' AS
-
Terhambat Angin Kencang dan Kabut, Begini Proses Evakuasi Korban Pesawat di Gunung Bulusaraung
-
Rentetan OTT KPK, DPR Ingatkan Kepala Daerah Tak Main-main dengan Jabatan
-
KUHP Baru Resmi Berlaku, DPR Ingatkan Ancaman Zona Abu-Abu bagi Ribuan Perkara Pidana
-
Pramono Anung: Transjabodetabek Mau Buka Rute Baru ke Soetta dan Jababeka
-
Tampak Tenang, Begini Detik-detik Kedatangan Bupati Pati Sudewo di KPK Usai Terjaring OTT
-
Kejari Batam: Kasus TPPO dan PMI Ilegal Marak, Lima Hingga Sepuluh Perkara Tiap Bulan