Suara.com - Beredar kabar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membongkar bahwa ijazah milik anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan adalah palsu.
Kabar dengan narasi tersebut dibagikan oleh akun YouTube bernama Seputar Istana pada Senin, 3 April 2023. Hingga berita ini dipublikasikan, video dengan narasi tersebut sedikitnya telah disaksikan 24 ribu kali.
Dalam narasinya, akun ini menyebut bahwa ijazah Arteria Dahlan ternyata palsu, di mana ini dibongkar oleh Mahfud MD. Bahkan, Mahfud MD juga menyebut bahwa Dikti milik Arteria Dahlan berpindah-pindah.
Adapun narasi yang ditulis dalam judul sebagai berikut:
"IJAZAH ARTERIA TERNYATA PALSU, MAHFUD BONGKAR DIKTINYA SAJA BER PINDAH-PINDAH !!"
Sedangkan narasi dalam sampul video atau thumbnail berikut ini:
"IJAZAH ARTERIA TERNYATA PALSU MAHFUD MD BONGKAR DIKTINYA BER PINDAH-PINDAH."
Lantas benarkah narasi tersebut?
PENJELASAN
Baca Juga: CEK FAKTA: Innalillahi, Begini Suasana Rumah Duka Pelawak Haji Bolot, Beliau Mendadak Meninggal
Berdasarkan penelusuran, narasi Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap bahwa Arteria Dahlan memiliki ijazah palsu adalah tidak benar.
Faktanya, isi video sama sekali tidak memberikan informasi ataupun bukti valid terkait ijazah palsu Arteria Dahlan. Begitu pula isi video tidak memberikan sumber kredibel mengenai Mahfud yang membongkar ijazah palsu Arteria.
Sebaliknya, narator video justru membacakan artikel yang diunggah Wartakota.tribunnews.com pada 30 Maret 2023. Artikel yang dimaksud berjudul "Mahfud MD Bocorkan Obrolan Intelijen Dengan Kepala BIN di Grup WA, Anggota DPR Tak Bisa Berkata-kata".
Dalam artikel itu, dibahas mengenai pernyataan Mahfud yang menggertak Arteria dalam rapat dengar Komisi III DPR. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menantang Arteria apakah berani mempidanakan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan dengan ancaman pidana membocorkan dokumen rahasia.
Sebelumnya, Arteria sempat mengancam akan memperkarakan Mahfud karena mengungkap transaksi janggal Rp 346 triliun di Kementerian Keuanan (Kemenkeu).
KESIMPULAN
Berita Terkait
-
CEK FAKTA: Innalillahi, Begini Suasana Rumah Duka Pelawak Haji Bolot, Beliau Mendadak Meninggal
-
Jaksa Tuntut AG 4 Tahun Penjara, Ayah David ke Mahfud MD: Hakim Harus Ultra Petita
-
Cek Fakta: Innalillahi, Lesti Kejora Meninggal Dunia di Rumah Sakit Akibat Tifus, Benarkah?
-
Cek Fakta: King Nassar dan Selfi Yamma Langsungkan Akad Nikah Hari Ini, Benarkah?
-
CEK FAKTA: Nekat Betrand Peto Pegang Bagian Sensitif Sarwendah di Hadapan Ruben Onsu
Terpopuler
- Naksir Avanza Tahun 2015? Harga Tinggal Segini, Intip Pajak dan Spesifikasi Lengkap
- 5 Krim Kolagen Terbaik yang Bikin Wajah Kencang, Cocok untuk Usia 30 Tahun ke Atas
- 7 Rekomendasi Ban Motor Anti Slip dan Tidak Cepat Botak, Cocok Buat Ojol
- 5 Mobil Bekas Senyaman Karimun Budget Rp60 Jutaan untuk Anak Kuliah
- 5 Rekomendasi Bedak Waterproof Terbaik, Anti Luntur Saat Musim Hujan
Pilihan
-
Google Munculkan Peringatan saat Pencarian Bencana Banjir dan Longsor
-
Google Year in Search 2025: Dari Budaya Timur hingga AI, Purbaya dan Ahmad Sahroni Ikut Jadi Sorotan
-
Seberapa Kaya Haji Halim? Crazy Rich dengan Kerajaan Kekayaan tapi Didakwa Rp127 Miliar
-
Toba Pulp Lestari Dituding Biang Kerok Bencana, Ini Fakta Perusahaan, Pemilik dan Reaksi Luhut
-
Viral Bupati Bireuen Sebut Tanah Banjir Cocok Ditanami Sawit, Tuai Kecaman Publik
Terkini
-
Satgas PKH Mulai Bergerak, Usut Misteri Kayu Gelondongan Banjir Sumatra
-
Menata Ulang Jaminan Sosial untuk Mendorong Produktivitas Nasional
-
Rekaman CCTV hingga Buku Nikah Dikirim ke Labfor, Laporan Perzinahan Inara Rusli Masuk Babak Krusial
-
KPK Periksa Enam Saksi Kasus Dugaan Pemerasan Sertifikat K3 di Kemnaker
-
Rano Karno Minta Warga Jakarta Berbenah: Stop Buang Sampah ke Sungai!
-
Sempat Terdampak Banjir Rob, Kawasan Ancol dan Penjaringan Berangsur Normal
-
Perkuat Komunikasi Publik, Najib Hamas Minta ASN Pemkab Serang Aktif Bermedsos
-
Sawit Bikin Sewot: Kenapa Dibilang Bukan Pohon, Jadi Biang Kerok Banjir Sumatra?
-
Ammar Zoni Minta Jadi Justice Collaborator, LPSK Ajukan Syarat Berat
-
DPR Desak Pemerintah Cabut Izin Pengusaha Hutan yang Tutup Mata pada Bencana Sumatra