Suara.com - Sejumlah mahasiswa yang menamakan diri sebagai Koalisi Masyarakat Sipil, berencana menggelar aksi demonstrasi menolak UU Cipta Kerja, di depan Gedung DPR RI, pada Kamis (6/4/2023).
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Melki Sedek Huang mengklaim, dalam aksi kali ini bakal ada ribuan massa yang mendatangi Gedung DPR RI.
"Massa masih ribuan. Masih tahap konfirmasi yang jelas masih seribuan ke atas lah," kata Melki saat dikonfirmasi, Kamis (6/4/2023).
Berdasarkan undangan aksi yang berdar dari group WhatsApp, aksi demonstrasi ini bakal digelar pukul 13.00 WIB. Namun, dari pantauan Suara.com, hingga pukul 14.30 WIB belum ada satu pun masaa di depan Gedung DPR RI.
Sementara itu, pihak kepolisian telah membuat barikade barier beton berduri dii depan pintu gerbang DPR RI.
Barrier tersebut melintang menutup akses depan gedung parlemen tersebut. Sementara, pagar di depan Gedung DPR saat ini dibuat lebih rapat, dari sebelumnya. Selain itu, ada besi meruncing disela pagar depan Gedung DPR RI.
Sebelumnya, 2.100 personel polisi disiagakan untuk mengamankan jalannya aksi demonstrasi mahasiswa dari berbagai kampus di depan Gedung DPR pada Kamis (6/4/2023).
Rencananya mahasiswa yang tergabung dari beberapa kampus ini, bakal melakukan penolakan terhadap UU Cipta Kerja.
"Sementara ada 2.100 personil kita siapkan khusus di DPR aja,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Komarudin, Kamis (6/4/2023).
Baca Juga: Aliansi Mahasiswa akan Gelar Aksi Tolak UU Cipta Kerja, Ribuan Polisi Disiagakan
Komarudin juga menyebut hingga sejauh ini, pihaknya belum memberlakukan pengalihan arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, atau depan Gedung DPR RI. Pengalihan arus bakal dilakukan secara kondisional.
Komarudin juga mengatakan, jika aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI hanya berjumlah sekitar 1.000 orang, semestinya tidak sampai menutup ruas jalan. Namun hal itu bagaimana koordinator aksi di lapangan mengatur massa.
"Sementara normal ya, kita lihat situasional, sementara normal saja, kalau untuk dihalaman DPR RI sendiri untuk jumlah massa sekitar sampe dengan 1.000 orang itu nggak perlu ada pengalihan sebnarnya, ini juga bagaimana para korlap bisa mengatur sehingga bisa berbagi tempat."
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Daftar Mobil Bekas Pertama yang Aman dan Mudah Dikendalikan Pemula
- 6 Rekomendasi Mobil Bekas Kabin Luas di Bawah 90 Juta, Nyaman dan Bertenaga
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- Calon Pelatih Indonesia John Herdman Ngaku Dapat Tawaran Timnas tapi Harus Izin Istri
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
Pilihan
-
CERPEN: Liak
-
Rencana KBMI I Dihapus, OJK Minta Bank-bank Kecil Jangan Terburu-buru!
-
4 Rekomendasi HP 5G Murah Terbaik: Baterai Badak dan Chipset Gahar Desember 2025
-
Entitas Usaha Astra Group Buka Suara Usai Tambang Emas Miliknya Picu Bencana Banjir Sumatera
-
PT Titan Infra Sejahtera: Bisnis, Profil Pemilik, Direksi, dan Prospek Saham
Terkini
-
Dari OTT ke Jejak Dana Gelap Pilkada: Seberapa Mahal Biaya Kampanye Calon Kepala Daerah?
-
Prabowo ke Pengungsi Banjir Aceh: Maaf, Saya Tak Punya Tongkat Nabi Musa, Tapi Rumah Kalian Diganti
-
Dasco Unggah Video Prabowo saat Bikin Kaget WWF karena Sumbangkan Tanah di Aceh
-
Borok Penangkapan Dirut Terra Drone Dibongkar, Pengacara Sebut Polisi Langgar Prosedur Berat
-
Pramono Anung Wanti-wanti Warga Jakarta Imbas Gesekan di Kalibata: Tahan Diri!
-
WALHI Sebut Banjir di Jambi sebagai Bencana Ekologis akibat Pembangunan yang Abai Lingkungan
-
Pramono Anung Bahas Peluang Siswa SDN Kalibaru 01 Cilincing Kembali Sekolah Normal Pekan Depan
-
Cuma Boleh Pegang HP 4 Jam, Siswa Sekolah Rakyat: Bosen Banget, Tapi Jadi Fokus Belajar
-
Legislator DPR Minta Perusak Hutan Penyebab Banjir Sumatra Disanksi Pidana
-
Farhan Minta Warga Tak Terprovokasi Ujaran Kebencian Resbob, Polda Jabar Mulai Profiling Akun Pelaku