Suara.com - Sejumlah mahasiswa yang menamakan diri sebagai Koalisi Masyarakat Sipil, berencana menggelar aksi demonstrasi menolak UU Cipta Kerja, di depan Gedung DPR RI, pada Kamis (6/4/2023).
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Melki Sedek Huang mengklaim, dalam aksi kali ini bakal ada ribuan massa yang mendatangi Gedung DPR RI.
"Massa masih ribuan. Masih tahap konfirmasi yang jelas masih seribuan ke atas lah," kata Melki saat dikonfirmasi, Kamis (6/4/2023).
Berdasarkan undangan aksi yang berdar dari group WhatsApp, aksi demonstrasi ini bakal digelar pukul 13.00 WIB. Namun, dari pantauan Suara.com, hingga pukul 14.30 WIB belum ada satu pun masaa di depan Gedung DPR RI.
Sementara itu, pihak kepolisian telah membuat barikade barier beton berduri dii depan pintu gerbang DPR RI.
Barrier tersebut melintang menutup akses depan gedung parlemen tersebut. Sementara, pagar di depan Gedung DPR saat ini dibuat lebih rapat, dari sebelumnya. Selain itu, ada besi meruncing disela pagar depan Gedung DPR RI.
Sebelumnya, 2.100 personel polisi disiagakan untuk mengamankan jalannya aksi demonstrasi mahasiswa dari berbagai kampus di depan Gedung DPR pada Kamis (6/4/2023).
Rencananya mahasiswa yang tergabung dari beberapa kampus ini, bakal melakukan penolakan terhadap UU Cipta Kerja.
"Sementara ada 2.100 personil kita siapkan khusus di DPR aja,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Komarudin, Kamis (6/4/2023).
Baca Juga: Aliansi Mahasiswa akan Gelar Aksi Tolak UU Cipta Kerja, Ribuan Polisi Disiagakan
Komarudin juga menyebut hingga sejauh ini, pihaknya belum memberlakukan pengalihan arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, atau depan Gedung DPR RI. Pengalihan arus bakal dilakukan secara kondisional.
Komarudin juga mengatakan, jika aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI hanya berjumlah sekitar 1.000 orang, semestinya tidak sampai menutup ruas jalan. Namun hal itu bagaimana koordinator aksi di lapangan mengatur massa.
"Sementara normal ya, kita lihat situasional, sementara normal saja, kalau untuk dihalaman DPR RI sendiri untuk jumlah massa sekitar sampe dengan 1.000 orang itu nggak perlu ada pengalihan sebnarnya, ini juga bagaimana para korlap bisa mengatur sehingga bisa berbagi tempat."
Berita Terkait
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
Pilihan
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
-
Survei SMRC Juli 2026: Elektabilitas Prabowo Anjlok Drastis, Disalip Dedi Mulyadi
-
Malaysia Dikit Lagi Resmi Berstatus Negara Maju, Pendapatan Warga Rp 250 Juta per Tahun
Terkini
-
BI Luncurkan Layanan Baru Penukaran Uang Rusak, Warga Sumsel Kini Punya Lebih Banyak Pilihan
-
Dicap Menteri Problematik, Menhut Raja Juli Dikecam Usai Prioritaskan Hutan untuk TNI
-
Tol Akses Patimban Capai 68 Persen, Pemerintah Kebut Konektivitas ke Pelabuhan Strategis Nasional
-
Metodologi Audit BPKP Dinilai Tak Konsisten, Pakar Desak Evaluasi Total
-
Ada Jejaring Kolektif, Pakar Ungkap Kekayaan Negara Bocor Puluhan Tahun ke Kantong Pribadi
-
Truk Hantam Motor Scoopy di Cileungsi, Penjaga Warung Madura Tutup Usia di Tempat?
-
Perempuan Kini Tak Hanya Menabung, Tapi Juga Mulai Memilih Investasi yang Berdampak
-
Stop Jadi Beban Jalanan, Jasa Raharja-Korlantas Polri Perangi Budaya Melawan Arus
-
Industri Hiburan Indonesia Naik Kelas, Teknologi Jadi Senjata Baru di Balik Pengalaman Spektakuler
-
Bale by BTN Permudah Masyarakat Miliki Rumah Lewat Kolaborasi dengan Rumah123