Suara.com - Sejumlah mahasiswa yang menamakan diri sebagai Koalisi Masyarakat Sipil, berencana menggelar aksi demonstrasi menolak UU Cipta Kerja, di depan Gedung DPR RI, pada Kamis (6/4/2023).
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Melki Sedek Huang mengklaim, dalam aksi kali ini bakal ada ribuan massa yang mendatangi Gedung DPR RI.
"Massa masih ribuan. Masih tahap konfirmasi yang jelas masih seribuan ke atas lah," kata Melki saat dikonfirmasi, Kamis (6/4/2023).
Berdasarkan undangan aksi yang berdar dari group WhatsApp, aksi demonstrasi ini bakal digelar pukul 13.00 WIB. Namun, dari pantauan Suara.com, hingga pukul 14.30 WIB belum ada satu pun masaa di depan Gedung DPR RI.
Sementara itu, pihak kepolisian telah membuat barikade barier beton berduri dii depan pintu gerbang DPR RI.
Barrier tersebut melintang menutup akses depan gedung parlemen tersebut. Sementara, pagar di depan Gedung DPR saat ini dibuat lebih rapat, dari sebelumnya. Selain itu, ada besi meruncing disela pagar depan Gedung DPR RI.
Sebelumnya, 2.100 personel polisi disiagakan untuk mengamankan jalannya aksi demonstrasi mahasiswa dari berbagai kampus di depan Gedung DPR pada Kamis (6/4/2023).
Rencananya mahasiswa yang tergabung dari beberapa kampus ini, bakal melakukan penolakan terhadap UU Cipta Kerja.
"Sementara ada 2.100 personil kita siapkan khusus di DPR aja,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Komarudin, Kamis (6/4/2023).
Baca Juga: Aliansi Mahasiswa akan Gelar Aksi Tolak UU Cipta Kerja, Ribuan Polisi Disiagakan
Komarudin juga menyebut hingga sejauh ini, pihaknya belum memberlakukan pengalihan arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, atau depan Gedung DPR RI. Pengalihan arus bakal dilakukan secara kondisional.
Komarudin juga mengatakan, jika aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI hanya berjumlah sekitar 1.000 orang, semestinya tidak sampai menutup ruas jalan. Namun hal itu bagaimana koordinator aksi di lapangan mengatur massa.
"Sementara normal ya, kita lihat situasional, sementara normal saja, kalau untuk dihalaman DPR RI sendiri untuk jumlah massa sekitar sampe dengan 1.000 orang itu nggak perlu ada pengalihan sebnarnya, ini juga bagaimana para korlap bisa mengatur sehingga bisa berbagi tempat."
Berita Terkait
Terpopuler
- 10 Sunscreen untuk Flek Hitam Terlaris di Shopee yang Bisa Kamu Coba
- Lebih Murah dari Innova Zenix: 5 Mobil 7 Seater Kabin Lega Cocok untuk Liburan Keluarga Akhir Tahun
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- 7 Mobil 8 Seater Termurah untuk Keluarga, MPV hingga SUV Super Nyaman
Pilihan
-
4 HP Memori 256 GB Paling Murah, Cocok untuk Gamer yang Ingin Install Banyak Game
-
Disebut Menteri Berbahaya, Menkeu Purbaya Langsung Skakmat Hasan Nasbi
-
Hasan Nasbi Sebut Menkeu Purbaya Berbahaya, Bisa Lemahkan Pemerintah
-
5 Fakta Kemenangan 2-1 Real Madrid Atas Barcelona: 16 Gol Kylian Mbappe
-
Harga Emas Hari Ini: Galeri 24 dan UBS Sentuh Rp 2,4 Juta di Pegadaian, Antam Nihil!
Terkini
-
Ultimatum Gubernur Pramono: Bongkar Tiang Monorel Mangkrak atau Pemprov DKI Turun Tangan!
-
Drama Grup WA 'Mas Menteri': Najelaa Shihab dan Kubu Nadiem Kompak Bantah, tapi Temuan Jaksa Beda
-
Karen Agustiawan Ungkap Pertemuan Pertama dengan Anak Riza Chalid di Kasus Korupsi Pertamina
-
Website KontraS Diretas! Netizen Murka, Curigai Upaya Pembungkaman Informasi
-
Terungkap di Sidang: Detik-detik Anak Riza Chalid 'Ngotot' Adu Argumen dengan Tim Ahli UI
-
Harga Telur Naik Gara-gara MBG, Mendagri Tito: Artinya Positif
-
Penyelidikan Kasus Whoosh Sudah Hampir Setahun, KPK Klaim Tak Ada Kendala
-
Fraksi NasDem DPR Dukung Gelar Pahlawan untuk Soeharto: Lihat Perannya Dalam Membangun
-
Kemenhaj Resmi Usulkan BPIH 2026 Sebesar Rp 88,4 Juta, Ini Detailnya
-
Emak-Emak Nyaris Adu Jotos di CFD, Iron Man Jadi Penyelamat