Suara.com - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan keputusan tak menggelar salat Idulfitri di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara sudah bulat.
Dengan demikian, Heru tak mengikuti saran dari PKS untuk melanjutkan tradisi yang dimulai eks Gubernur DKI Anies Baswedan itu.
Ketimbang JIS, Heru memilih mengadakan dan mengikuti salat Id di Masjid Balai Kota DKI Jakarta.
"Saya rasa sudah fix (salat Id) di Balai Kota," ujar Heru di Balai Kota DKI Jakarta, (6/4/2023).
Mengenai saran dari PKS yang menyebut salat Id di JIS merupakan tradisi yang baik, Heru tak memberikan tanggapan lebih lanjut.
"Ya nggak gimana-gimana," tuturnya.
Heru mengklaim sudah beberapa kali bertanya kepada para karyawan hingga pejabat Pemprov DKI terkait salat di area JIS. Hasilnya, mereka lebih menginginkan salat Id di Balai Kota ketimbang JIS.
"Mau sholat Id di mana sih teman-teman? 'Di sini saja, pak (Balai Kota), kita gampang', ya sudah saya ngikut," ucapnya.
Permintaan PKS
Baca Juga: Tanggapi Wacana Koalisi Besar Pendukung Pemerintah, PKS Santai: Monggo, Cool Saja
Sebelumnya, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani berharap agar gelaran salat Idulfitri (Id) tahun ini dilaksanakan di Jakarta International Stadium (JIS). Hal ini seperti tahun lalu di era kepemimpinan eks Gubernur DKI Anies Baswedan.
Permintaan ini disampaikan Yani dalam rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta, Selasa (4/4/2023) di gedung DPRD DKI. Menurutnya salat Id di JIS adalah tradisi baik yang dibuat Anies dan perlu dilanjutkan.
"IdulFitri di JIS tahun lalu cukup semarak ya, tahun ini dilaksanakan tidak? Bagusnya hal-hal yang positif itu dipertahankan," ujar Yani.
Menjawab permintaan Yani, Direktur PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Iwan Takwin mengatakan pihaknya selaku pengelola JIS belum bisa memastikan salat Id akan kembali digelar di stadion berkapasitas 82 ribu orang itu tahun ini atau tidak. Ia masih menunggu arahan lebih lanjut dari Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono.
"Untuk kegiatan kegiatan kemasyarakatan itu, itu akan kami koordinasikan dengan Pemprov pak," ucap Iwan.
Ia menyebut pada tahun 2022 pun, Pemprov DKI yang mengadakan kegiatan salat Id di JIS. Apalagi, acara yang mendatangkan banyak orang itu perlu koordinasi dengan berbagai pihak.
Berita Terkait
-
Larang PNS DKI Bawa Mobil Dinas untuk Mudik, Heru Budi: Dibawa Pulang Saja Nggak Boleh
-
Pengurus RT di Kapuk Minta THR ke Warga, Heru Budi: Nanti Saya Telepon Lurahnya
-
Ogah Gelar Salat Id di JIS Seperti Anies, Heru Budi: Saya yang Simpel-simpel Saja
-
Tanggapi Wacana Koalisi Besar Pendukung Pemerintah, PKS Santai: Monggo, Cool Saja
-
Instruksi Pj Gubernur Heru Budi untuk Pejabat DKI: Harus Hidup Sederhana
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
Pakai Baju Koko Putih, Prabowo Hadiri Acara Munajat Bangsa-Pengukuhan Pengurus MUI di Istiqlal
-
Sempat Kabur Saat OTT, Pemilik PT Blueray John Field Menyerahkan Diri ke KPK
-
Semarang Jadi Pelopor Meritokrasi di Jateng, 12 Pejabat Dilantik Lewat Sistem Talenta
-
Nyanyian Saksi di Sidang: Sebut Eks Menaker Ida Fauziyah Terima Rp50 Juta, KPK Mulai Pasang Mata
-
Diduga Demi Kejar 'Cuan' Bisnis, Anak Usaha Kemenkeu Nekat Suap Ketua PN Depok Terkait Lahan Tapos
-
Kapolres Tangsel Laporkan Gratifikasi iPhone 17 Pro Max ke KPK, Kini Disita Jadi Milik Negara
-
Polda Metro Jaya Bongkar Peredaran Obat Keras, 21 Ribu Butir Disita dari Dua Lokasi
-
Usai Kena OTT KPK, Ketua dan Waka PN Depok Akan Diperiksa KY soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok