Dilarang Firli Cs Masuk Gedung KPK, Brigjen Endar Priantoro: Saya Tetap Hadir di Sini Walau Dilarang Masuk Ruangan

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menutup akses masuk bagi Brigjen Endar Priantoro. Hal itu diketahui setelah Endar datang ke Gedung Merah Putih KPK pada Senin (10/4/2023).

"Saya diinfokan oleh Kabid Hukum, bahwa hari ini akan dilakukan, dan tadi saya enggak bisa masuk kemudian saya ternyata off," kata Endar kepada wartawan.

Endar mengaku tidak diperbolehkan masuk karena adanya perintah dari pimpinan lembaga antikorupsi.

"Saya juga dikonfirmasi ke Biro Umum KPK, dan memang betul perintah pimpinan saya sudah tidak diperkenankan lagi masuk sebagai pegawai KPK," kata Endar.

Endar menegaskan dirinya masih bagian dari KPK, hal itu merujuk pada balasan surat perintah yang dikeluarkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Dan kalau saya tidak masuk melalui akses ini, saya akan tetap melapor ke pimpinan, bahwa saya tetap hadir di sini, walaupun tidak masuk ke ruangan ini, di gedung ini," ujarnya.

Dilarang Masuk KPK

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander menyebut akses Endar ke KPK sudah dicabut karena bukan lagi pegawai.

"Sesuai ketentuan kan, jadi kami kembalikan ke peraturan-peraturan internal KPK," kata Alex di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (8/4/2023).

Baca Juga: Deretan Konflik Kontroversial Firli Bahuri, Sempat Setop Kasus Korupsi

Ditegaskannya, yang memiliki akses ke KPK, para pegawai yang diakui sesuai dengan ketentuan.

"Bahwa yang bekerja di KPK itu, adalah yang punya akses, adalah orang yang kepegawaiannya itu tercatat, diakui di KPK," kata Alex.

Endar sudah tidak lagi menjadi bagian KPK. Dia didepak sebagai Direktur Penyelidikan. Pemecatan itu diduga berkaitan dengan kasus Formula E. Endar diduga menolak menaikkan kasus Formula E ke tahap penyidikan.

Namun, Kapolri Jenderal Listyo Sigit memutuskan untuk memperpanjang tugas Endar di KPK melalui surat bernomor: B/2471/llI/KEP./2023 perihal jawaban usulan pembinaan karier anggota Polri di KPK.

Kapolri menyampaikan surat itu sebagai jawaban dari rekomendasi yang disampaikan pimpinan KPK pada 11 November 2022 lalu.