Suara.com - Satu per satu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi datang memenuhi panggilan Dewan Pengawas, hari ini Rabu (12/4/2023). Lima pimpinan KPK, termasuk Firli Bahuri dipanggil untuk diperiksa soal pemberhentian Brigjen Endar Priantoro.
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menjadi salah satu pihak yang dipanggil. Dia tiba di Kantor Dewas KPK, Jakarta sekitar pukul 12.29 WIB.
Kepada wartawan dia mengaku tidak menyiapkan apapun jelang diperiksa Dewas KPK.
"Eggak juga sih, soalnya kita cuma mau ngomong apa adanya saja yang kita tahu," kata Nawawi.
Sementara itu, Wakil ketua KPK Nurul Ghufrnon telah rampung menjalani pemeriksaan. Dia diperiksa kurang lebih satu setengah jam, setelah sebelumnya tiba sekitar 11.00 WIB.
Dia menyebut menjalani pemeriksaan bersama Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, yang sebelumnya mereka datang hampir bersamaan.
"Saya periode pertama bersama Pak Alex diperiksa atas laporan saudara Endar, berkaitan dengan pengembalian saudara endar ke Mabes Polri," katanya.
Diakuinya, dia adalah orang menyerahkan surat pemberhentian Endar dari jabatannya sebagai Direktu Penyelidikan KPK.
"Bukan turut hadir, saya yang menberikan. Disaksikan Sekjen KPK, Biro Hukum KPK," katanya.
Terhitung sudah ada tiga pimpinan KPK yang mendatangi Kantor Dewan Pengawas, yakni Nurul Ghufron, Alexander Marwata dan Nawawi Pomolango. Tersisa dua pimpinan yang belum terlihat di Kantor Dewas, yaitu Firli Bahuri dan Johanis Tanak.
Ketua KPK Firli Bahuri dan Sekjen KPK Cahya H. Harefa diadukan Brigjen Endar Priantoro. Langkah itu diambilnya, karena menilai pemecatan sebagai Direktur Penyelidikan KPK diduga janggal.
Pemecatannya diduga berkaitan dengan kasus Formula E. Endar diduga menolak menaikkan kasus Formula E ke tahap penyidikan.
Padahal, Kapolri Jenderal Listyo Sigit memutuskan untuk memperpanjang tugas Endar di KPK melalui surat bernomor: B/2471/llI/KEP./2023 perihal jawaban usulan pembinaan karier anggota Polri di KPK.
Kapolri menyampaikan surat itu sebagai jawaban dari rekomendasi yang disampaikan pimpinan KPK pada 11 November 2022 lalu.
Berita Terkait
-
Polda Metro Jaya Terima 6 Laporan Terkait Kasus Pencopotan Brigjen Endar hingga Dokumen Penyelidikan KPK yang Bocor
-
CEK FAKTA: Rizky Billar Diperiksa KPK, Lesti Kejora Pasrah dan Hasilnya Bikin Kaget
-
Duduk Perkara Brigjen Endar Priantoro Laporkan Sekjen KPK ke Polda Metro Jaya
-
Geledah Kantor Bupati Meranti, KPK Amankan Sejumlah Dokumen dan Bukti Elektronik
-
Polda Metro Jaya Mulai Proses Laporan Brigjen Endar Terhadap Sekjen dan Karo SDM KPK
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Sebut Bukan Insiden Kebetulan, Nandang Sutisna Desak Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis
-
Tiyo Ardianto Respons Viral Aksi Penolakan di UGM, Singgung Kondisi Mahasiswa 'Terpaksa' Demo
-
Aksi Bersih & Penghijauan dalam Memperingati HLH 2026, NHM Ajak Masyarakat Jaga Lingkungan Bersama
-
Wamendagri Bima Arya Tekankan Penguatan Karakter Generasi Muda Berbasis Nilai Budaya
-
Bukan Ancaman, Anis Matta Sebut Demo Justru 'Picu' Pemerintah Kerja Lebih Baik
-
Massa Bertahan di Gejayan Meski Aksi Selesai, Bunyi Klakson - Seruan Turunkan Prabowo Terus Menggema
-
Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
-
Turun Aksi di Jogja, Cholil ERK Tegaskan Gerakan Masyarakat Jangan Mengempis
-
Benarkah Jokowi Segera Jadi Ketua Dewan Pembina? PSI Kasih 'Kode Keras' Begini
-
Jawab Tuntutan Mahasiswa, Bakom RI Sebut Kebijakan Presiden Prabowo Hemat Anggaran Rp300 Triliun!