Suara.com - Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla atau JK menegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa berjalan efektif kalau bersifat independen. Kalau bisa berkomitmen menjadi lembaga independen, menurut JK, KPK tidak akan mudah diganggu pengaruh eksternal bahkan kepentingan politik sekalipun.
"Jangan sampai terjadi pengaruh-pengaruh politik ke dalam KPK seperti banyak diisukan. Sebab KPK sama DMI itu sama-sama akan bisa berfungsi betul-betul efektif jika ia independen," kata JK usai penandatangan MOU antara KPK dengan Dewan Mesjid Indonesia (DMI) terkait pemberantasan korupsi di Gedung DMI, Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur, Kamis (13/4/2023).
Menurut JK, hanya independen saja tidak cukup untuk KPK. Sebab, JK menganggap lembaga antirasuah itu harus selalu mendapatkan pengawasan.
"Maka baguslah jika ada yang lembaga mengawasi KPK selama ini sebab itu adalah menakisme yang bagus yang harus jalan," tuturnya.
Sebelumnya, DMI dan KPK melakukan penandatanganan kerja sama terkait pemberantasan korupsi di Indonesia. DMI menilai jika masjid dan musala yang jumlahnya hampir 1 juta di Indonesia itu adalah tempat yang paling strategis untuk melakukan sosialisasi pemberantasan praktek korupsi.
Ketua Umum DMI itu juga menekankan dua hal yang bisa efektif memberantas korupsi di Indonesia, yakni sistem dan kesadaran masyarakat untuk hidup sederhana.
Berita Terkait
-
Jadi Tersangka, KPK Telusuri Aset Lukas Enembe
-
Jusuf Kalla Ungkap Kriteria Cawapres Pendamping Anies, Boleh dari NU atau Muhammadiyah
-
Pejabat DJKA Terjaring OTT KPK, Begini Kata Kemenhub
-
Breaking News, Mantan Kepala UPTD PAM Dinas PUPRKIM Bali Ditahan Penyidik Kejati Bali
-
Proyeknya Tersandung Korupsi, Menhub Bakal Lakukan Audit
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Arya Iwantoro Anak Siapa? Ternyata Ayahnya Eks Sekjen Kementan yang Pernah Diperiksa KPK!
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
Pilihan
-
Sadis! Pria di Bantul Tewas Ditebas Parang di Depan Anak Istri Saat Tertidur
-
Minta Restu Jokowi, Mantan Bupati Indramayu Nina Agustina Bachtiar Gabung PSI
-
Sumsel Berduka, Mantan Gubernur Alex Noerdin Meninggal Dunia
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
-
Di Tengah Jalan Raya, Massa Polda DIY Gelar Salat Gaib Massal untuk Korban Represi Aparat
Terkini
-
Ketua YLBHI Kritik Sikap Inferior Presiden Prabowo di Hadapan Donald Trump
-
Terdampak Krisis Iklim: Bagaimana Panas Ekstrem Membuat Harga Kopi Makin Melejit?
-
Harga Pangan Jakarta Mulai Merangkak Naik di Awal Ramadan
-
KPK Periksa Mantan Wakil Bupati Pati hingga Sejumlah Kepala Desa Terkait Dugaan Pemeresan Sudewo Cs
-
Suami Dwi Sasetyaningtyas Kena Sanksi LPDP, Mahfud MD Bongkar Alasan Ngeri WNI Benci RI
-
Kemenkes Reformasi Skema PPDS, Utamakan Putra Daerah untuk Atasi Krisis Dokter Spesialis
-
Kasus Korupsi Eks Dirjen Kominfo Semuel Abrijani: Apa Alasan Jaksa Menunda Pembacaan Tuntutan?
-
Sadis! Pria di Bantul Tewas Ditebas Parang di Depan Anak Istri Saat Tertidur
-
Mahfud MD Geram Pernyataan Dwi Sasetyaningtyas Soal Anak WNA, Setuju Sanksi Cabut Beasiswa
-
Jaksa Tetap Tuntut Marcella Santoso 17 Tahun Penjara Terkait Kasus Suap Minyak Goreng