Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam dua periode memimpin, tercatat telah memberikan grasi kepada sejumlah narapidana. Terbaru, hal tersebut diterima terpidana mati kasus narkoba Merri Utami. Grasi itu berupa pengubahan hukuman yang kini menjadi penjara seumur hidup.
Dari masa ke masa, ada sederet narapidana lain yang juga diberikan grasi oleh Presiden Jokowi. Mulai dari terdakwa kasus pembunuhan, penyerangan, korupsi hingga dugaan kekerasan seksual. Siapa saja mereka? Berikut informasi selengkapnya.
Annas Maamun
Terpidana kasus korupsi alih fungsi lahan di Provinsi Riau, Annas Maamun, turut diberikan grasi pada tahun 2019. Grasi ini berupa pemangkasan hukuman selama satu tahun dari total tujuh tahun. Maknanya, mantan gubernur itu hanya akan menjalani masa kurungan selama enam tahun.
Tak hanya itu, ia juga wajib membayar denda sebesar Rp200 juta. Dengan diberikannya grasi, Annas dibebaskan dari Lapas Sukamiskin Bandung bebas pada September 2019. Meski sudah bebas, penyidik KPK kembali menangkapnya pada Maret 2022 lalu.
Annas saat itu diketahui masih berstatus tersangka dalam kasus suap RAPBD Perubahan Tahun 2014 dan RAPBD Tambahan Tahun 2015 di Provinsi Riau. Ia bahkan dibawa secara paksa karena tidak menghadiri panggilan pemeriksaan penyidik KPK.
Tahanan politik Papua
Jokowi pada tahun 2015, memberikan grasi kepada lima tahanan politik (tapol) yang terlibat Organisasi Papua Merdeka (OPM. Pemberian itu disinyalir sebagai upaya pemerintah dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di Papua.
Adapun lima orang itu merupakan para pelaku penyerangan gudang senjata di markas Kodim Wamena pada tahun 2003. Mereka bernama Linus Hiel Hiluka dan Kimanus Henda yang sama-sama divonis 19 tahun 10 bulan.
Baca Juga: Jokowi Disebut Berikan Kode Keras untuk Kaesang Maju Calon Wali Kota Depok, Ini Buktinya!
Kemudian ada nama Apotnalogolik Lokobalm yang dijatuhi vonis 20 tahun. Ditambah Jefrai Murib dan Numbungga Telenggen yang masih-masih dijatuhi vonis hukuman seumur hidup.
Antasari Azhar
Grasi terhadap mantan Ketua KPK Antasari Azhar adalah pengurangan hukuman enam tahun. Grasi tersebut diberikan oleh Presiden Jokowi pada awal Januari 2017. Alhasil, vonisnya yang semula 18 tahun, berkurang menjadi 12 tahun.
Antasari sendiri dijatuhkan vonis tersebut pada 2010 lantaran terbukti terlibat dalam kasus pembunuhan bos PT Putra Rajawali Bantaran, Nasrudin Zulkarnain. Ia sempat mengajukan peninjauan kembali. Namun, permintaanya itu tidak dikabulkan.
Ia pada 2016 mengajukan grasi kepada Jokowi. Antasari telah ditahan selama 7 tahun 6 bulan, sebelum dirinya dinyatakan bebas bersyarat. Sejak 2010, ia menerima remisi 4 tahun 6 bulan. Jadi, masa pidana yang sudah dijalaninya adalah 12 tahun.
Neil Bantleman
Berita Terkait
-
Jokowi Disebut Berikan Kode Keras untuk Kaesang Maju Calon Wali Kota Depok, Ini Buktinya!
-
Perkara Bima TikTokers, KSP Beri Pesan untuk Pemda Lampung: Kritik itu Benar!
-
Isu Tiga Periode, Jokowi Masuk Empat Besar Capres 2024 Hasil Survei SMRC
-
CEK FAKTA: Presiden Jokowi Akhirnya Mundur dari PDI Perjuangan, Benarkah?
-
Kevin Sanjaya dan Valencia Tanoesoedibjo Secara Hukum, Jokowi dan Prabowo Jadi Saksi: Dapet Ekstra Job
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office
-
Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!
-
Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal
-
50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS