Suara.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menegaskan pihaknya tidak tertarik untuk berkoalisi di koalisi besar. Kendati begitu, bukan berarti menutup kemungkinan PKS jalin kerja sama dengan partai lain.
Hal ini disampaikan Syaikhu seusai melakukan kunjungan ke DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dalam kunjungannya, Syaikhu bertemu langsung Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono.
"Nggak, nggak termasuk itu (jadi bagian koalisi besar). Begini, artinya kita saling menghormati dalam masalah koalisi, tapi dalam kaitan-kaitan kerja sama tentu kita nggak menutup kemungkinan untuk bekerja sama," ujar Syaikhu pada Rabu (19/4/2024).
Syaikhu mengatakan persoalan koalisi merupakan masalah masing-masing partai. Di mana partai memiliki kedaulatannya sendiri untuk menentukan arah politik.
"Jadi itulah yang mungkin kami ingin coba lakukan. Jadi masalah pilihan koalisi saya kira ini ya ibaratnya kedaulatan partai masing-masing, masih kami jaga," katanya.
Sebelumnya, Syaikhu membeberkan isi pertemuannya dengan PPP. Ia berujar pertemuan itu lebih fokus membahas kerja sama sejumlah program. Terkhusus sinergitas kerja-kerja PPP dan PKS di parlemen melalui fraksi.
"Kami punya PR yang sama, misalnya di PPP punya pelarangan minuman beralkohol, tentu kami PKS akan support itu. Dan kami juga di PKS punya RUU terkait perlindungan tokoh agama dan simbol-simbol agama, dan kami juga minta kiranya bisa di-support juga oleh PPP," tutur Syaiku.
"Jadi memang masih dalam kerja-kerja tataran-tataran kami di DPP maupun parlemen," lanjutnya.
PKS Ingin Koalisi Besar?
Baca Juga: Mardiono PPP Sebut PKS Juga Ingin Ada Koalisi Besar di Pilpres 2024
Mardiono mengatakan PKS sebenarnya juga menginginkan Koalisi Besar. Menurutnya, Koalisi Besar memang dibutuhkan untuk membangun Indonesia.
"Ya tentu semua, kan PKS juga menginginkan kalau ada koalisi besar Indonesia ini lebih bagus. Karena membangun Indonesia ke depan juga butuh kekuatan besar," kata Mardiono seusai bertemu dengan jajaran elit PKS di Kantor DPP PPP, Jakarta Pusat, Rabu.
Ia mengatakan, tidak mungkin dalam membangun Indonesia hanya dengan sekelompok umat saja. Menurutnya diperlukan adanya kekuatan besar.
"Nggak mungkin kita membangun Indonesia hanya dengan kekuatan sekelompok umat atau sekelompok koalisi atau apapun namanya. Itu kan tidak mungkin, harus ada kekuatan besar untuk membangun negeri ini," tuturnya.
Pilihan Politik
Mardiono mengatakan bahwa pihaknya berharap PKS punya pilihan politik yang sama dengan partainya terutama terkait urusan Pemilu 2024.
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Ojol, RAM 8 GB dan Baterai Awet
Pilihan
-
Dompet Menjerit Jelang Ramadan, Petani Tak Nikmati Harga Pangan yang Melambung Tinggi
-
Merayap dalam Senyap, Kenaikan Harga Pangan Semakin Mencekik Rakyat Kecil
-
Alarm Bahaya untuk BEI, Mengapa Indonesia Terancam Turun ke Kasta Banglades?
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
-
Sudah Rampung 90 Persen, Prabowo Segera Teken Dokumen Tarif Trump
Terkini
-
KPK Panggil Eks Dirut Pertamina Elisa Massa Manik Terkait Kasus Jual Beli Gas PGN
-
Kolegium Dokter Harus Independen! MGBKI Kritik Kemenkes 'Kaburkan' Putusan Penting Ini
-
Wamensos Beberkan Rincian Bantuan Bencana Sumatra: Santunan Rp15 Juta hingga Modal Usaha Rp5 Juta
-
Kemensos Gelontorkan Rp13,7 Miliar Tangani Puluhan Bencana di Awal Tahun 2026
-
Kemensos Catat 37 Kejadian Bencana di Awal 2026, Banjir Masih Jadi Ancaman Utama
-
Pramono Anung Akui Operasional RDF Rorotan Masih Penuh Tantangan: Kami Tangani Secara Serius
-
Paulus Tannos Kembali Ajukan Praperadilan dalam Kasus e-KTP, KPK: Tidak Hambat Proses Ekstradisi
-
Epstein Files Meledak Lagi: Deretan Nama Besar Dunia Terseret, dari Trump sampai Bos Teknologi
-
Pemerintah Nilai Tak Ada Resistensi RI Gabung BoP, Sebut Cuma Beda Pendapat
-
MGBKI Dukung Putusan MK soal Kolegium Dokter Spesialis, Tegaskan Independen dan Berlaku Langsung