Suara.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menegaskan pihaknya tidak tertarik untuk berkoalisi di koalisi besar. Kendati begitu, bukan berarti menutup kemungkinan PKS jalin kerja sama dengan partai lain.
Hal ini disampaikan Syaikhu seusai melakukan kunjungan ke DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dalam kunjungannya, Syaikhu bertemu langsung Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono.
"Nggak, nggak termasuk itu (jadi bagian koalisi besar). Begini, artinya kita saling menghormati dalam masalah koalisi, tapi dalam kaitan-kaitan kerja sama tentu kita nggak menutup kemungkinan untuk bekerja sama," ujar Syaikhu pada Rabu (19/4/2024).
Syaikhu mengatakan persoalan koalisi merupakan masalah masing-masing partai. Di mana partai memiliki kedaulatannya sendiri untuk menentukan arah politik.
"Jadi itulah yang mungkin kami ingin coba lakukan. Jadi masalah pilihan koalisi saya kira ini ya ibaratnya kedaulatan partai masing-masing, masih kami jaga," katanya.
Sebelumnya, Syaikhu membeberkan isi pertemuannya dengan PPP. Ia berujar pertemuan itu lebih fokus membahas kerja sama sejumlah program. Terkhusus sinergitas kerja-kerja PPP dan PKS di parlemen melalui fraksi.
"Kami punya PR yang sama, misalnya di PPP punya pelarangan minuman beralkohol, tentu kami PKS akan support itu. Dan kami juga di PKS punya RUU terkait perlindungan tokoh agama dan simbol-simbol agama, dan kami juga minta kiranya bisa di-support juga oleh PPP," tutur Syaiku.
"Jadi memang masih dalam kerja-kerja tataran-tataran kami di DPP maupun parlemen," lanjutnya.
PKS Ingin Koalisi Besar?
Baca Juga: Mardiono PPP Sebut PKS Juga Ingin Ada Koalisi Besar di Pilpres 2024
Mardiono mengatakan PKS sebenarnya juga menginginkan Koalisi Besar. Menurutnya, Koalisi Besar memang dibutuhkan untuk membangun Indonesia.
"Ya tentu semua, kan PKS juga menginginkan kalau ada koalisi besar Indonesia ini lebih bagus. Karena membangun Indonesia ke depan juga butuh kekuatan besar," kata Mardiono seusai bertemu dengan jajaran elit PKS di Kantor DPP PPP, Jakarta Pusat, Rabu.
Ia mengatakan, tidak mungkin dalam membangun Indonesia hanya dengan sekelompok umat saja. Menurutnya diperlukan adanya kekuatan besar.
"Nggak mungkin kita membangun Indonesia hanya dengan kekuatan sekelompok umat atau sekelompok koalisi atau apapun namanya. Itu kan tidak mungkin, harus ada kekuatan besar untuk membangun negeri ini," tuturnya.
Pilihan Politik
Mardiono mengatakan bahwa pihaknya berharap PKS punya pilihan politik yang sama dengan partainya terutama terkait urusan Pemilu 2024.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
Terkini
-
Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!
-
Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir
-
Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI
-
Saling Dorong di Depan DPR! Polisi Paksa Padamkan Simbol 'Kematian' Pemerintah Milik Mahasiswa
-
Karangan Bunga Hitam Putih KDM di HUT Jakarta Curi Perhatian, Ketua DPRD DKI: Unik
-
DPR Bukan Tukang 'Stempel' Pemerintah! Saan Mustopa Kalim Fungsi Kontrol Parlemen Tetap Tajam
-
Parkir Cawang Tak Dilarang Total, Sudinhub: Kami Tindak yang Bandel!
-
Bukan Merendahkan, Wamenaker Ungkap Alasan Batasi Aturan Outsourcing di 4 Jenis Pekerjaan
-
Sasar 5 Provinsi, Program Lanskap Berkelanjutan Targetkan Konservasi Jutaan Hektare Kawasan
-
Muktamar PBNU dan Gertakan Cak Imin: Siapa yang Dianggap 'Main-main'?