Jejak Kasus Gratifikasi AKBP Bambang Kayun hingga Aset Rp12,7 Miliar Disita

Suara.com - AKBP Bambang Kayun ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tindak pidana suap tersebut mencapai nilai Rp 56 miliar.

Mantan Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM Bagian Penerapan Hukum Biro Bankum Divisi Hukum Polri itu juga menerima suap dalam bentuk lain. Bambang diduga menerima suap dalam bentuk mobil mewah dari tersangka HW dan ES.

Suap tersebut untuk pemalsuan surat atas perkara perebutan hak ahli waris PT Aria Citra Mulia (PT ACM). Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri menyampaikan sebanyak Rp12,7 miliar aset di sita.

“Nilai aset sekitar Rp 12, 7 miliar,” kata Ali dalam keterangan tertulisnya kepada media pada Rabu (3/5/2023).

Berkaitan dengan hal tersebut, berikut jejak kasus gratifikasi AKBP Bambang Kayun hingga aset Rp12,7 miliar disita.

Pada 2016, ES dan HW dilaporkan ke pihak kepolisian atas dugaan pemalsuan surat perebutan hak ahli waris PT ACM. Firli Bahuri selaku Ketua KPK menyatakan ES dan HW memperoleh rekomendasi dari seseorang yang kemudian dikenalkan kepada Bambang Kayun untuk mengkonsultasikan perkara tersebut.

Akhirnya, ketiga orang tersebut bertemu di hotel pada Mei 2016. Pasca mengetahui perkara tersebut, Bambang bersedia membantu tetapi dengan adanya kesepakatan berupa pemberian uang.

"Sebagai tindak lanjutnya, sekitar Mei 2016 bertempat di salah satu hotel di Jakarta dilakukan pertemuan antara ES dan HW dengan tersangka BK," terang Firli.

Bambang memberi saran berupa pengajuan surat permohonan perlindungan hukum dan keadilan atas penyimpangan penanganan perkara. Surat tersebut ditujukan kepada Kepala Divisi Hukum Mabes Polri.

Baca Juga: Daftar Hitam 8 Perwira Polisi Terlibat Kasus Korupsi Selain AKBP Bambang Kayun, Ada Para Jenderal!

"Tersangka BK lalu memberikan saran, di antaranya untuk mengajukan surat permohonan perlindungan hukum dan keadilan terkait adanya penyimpangan penanganan perkara yang ditujukan kepada Kepala Divisi Hukum Mabes Polri," tambah Firli.

Selanjutnya, Bambang Kayun ditunjuk sebagai salah satu anggota untuk memverifikasi surat tersebut dan meminta klarifikasi ke Bareskrim Polri pada Oktober 2016. Namun kemudian ES dan HW ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri dan Bambang menyarankan agar keduanya mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Saat memberikan sarat, Bambang menerima dana sebesar Rp5 miliar. Firli mengatakan uang itu diberikan dengan cara transfer bank rekening salah satu sosok kepercayaan Bambang.

Selama proses praperadilan, Bambang diduga membocorkan hasil rapat Divisi Hukum polri agar dapat menjadi isi gugatan ES dan HW. Hal ini pun membuat Majelis Hakim mengabulkan gugatan dan menetapkan ES dan HW tidak sah sebagai tersangka.

Bambang pun menerima mobil mewah dari ES dan HW atas putusan tersebut. Model dan jenisnya bahkan ditentukan sendiri oleh tersangka.

Lima tahun kemudian, kasus perebutan hak ahli waris PT ACM kembali muncul. ES dan HW ditetapkan sebagai tersangka dan keduanya menemui Bambang kembali dengan uang Rp1 miliar.

Namun ES dan HW dianggap tidak kooperatif selama penyidikan. Bahkan mereka melarikan diri hingga masuk DPO Bareskrim Polri.

Akhirnya pada 2022, Bambang Kayun juga ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Sebelumnya Firli menduga Bambang menerima suap secara bertahap.

Bambang sempat mengajukan perlawanan dengan gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan pada 21 November 2022. Namun gugatan itu ditolak dan KPK mencegah Bambang kabur ke luar negeri selama 6 bulan yakni hingga Mei 2023.

KPK pun resmi menahan AKBP Bambang Kayun selama 20 hari kedepan sejak Selasa (3/1/23). Hal ini dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan.

Sementara itu, HW dan ES justru masih dalam pencarian. Polri juga menerbitkan red notice untuk keduanya sejak 14 Desember 2022.

Kontributor : Annisa Fianni Sisma