Suara.com - Analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Indostrategic, Ahmad Khoirul Umam, menilai jika hanya ada dua skema jika Sandiaga Uno bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yakni skema transaksional dan kedua skema naturalisasi.
Sandiaga memang santer merapat ke PPP usai menyatakan resign dari Partai Gerindra. Namun belakangan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu justru memberikan sinyal mendekat ke Partai Keadilan Sejahtera atau PKS.
"Dia berpikir alternatif lain. Yaitu konteksnya mendekati koalisi perubahan, dia ingin mengulang duet Anies-Sandi melalui pendekatan dengan PKS, model pendekatannya apa? Nggak akan lebih dari dua strategi, pertama transaksional, kedua, skema naturalisasi," kata Umam kepada wartawan, dikutip Rabu (10/5/2023).
Menurut Umam, gimik politik dengan skema tersebut juga sebelumnya pernah dilakukan oleh Sandiaga pada 2019 silam.
"Dulu dia bilang, nanti saya akan keluar dari Gerindra akan masuk ke PAN, ternyata juga gak kejadian, dia tetap mencari zona nyaman yang bisa mensecure kepentingan dia," tuturnya.
Namun, memang, kata dia, Sandiaga akan dihadapkan berbagai macam tantangan jika bergabung dengan PKS dan menjadi cawapres untuk Anies Baswedan.
Tantangan yang dimaksud yakni Sandiaga harus merayu dua partai dalam Koalisi Perubahan yakni NasDem dan Demokrat agar disepakati jadi cawapres Anies. Kemudian urusan soal utang piutang di Pilkada DKI 2017 yang sempat diungkit, harus diselesaikan.
"Pertama, dia harus ngedeal dengan demokrat dengan Nasdem, yang kedua, dia sudah membuat kerusakan dalam konteks hubungan personal dengan Anies karena terkait dengan serangan soal urusan utang," tuturnya.
"Diakui atau tidak, itu menciptakan diskusi yang cukup serius, dalam konteks politik that's something," sambungnya.
Baca Juga: 5 Sentilan Demokrat ke Jokowi, Sebut Terlalu Ikut Campur Urusan Pilpres 2024
Lebih lanjut, Umam menilai, Sandiaga kekinian memang sedang rumit lantaran belum dapat kejelasan dari PPP.
"Oleh karena itu kemudian berbagai manuver dia lakukan, upaya pendekatan kepada PKS adalah reaksi, merespons dari situasi proposal pertama yang ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi dia untuk mendapatkan posisi cawapres pak Ganjar melalui skema PDIP PPP," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Jokowi Tak Pernah "Campuri" Langkah Prabowo di Pilpres 2024, Gerindra: Kita Pasti Keberatan Kalau Memang Dilakukan
-
Prabowo Butuh Logistik-Erick Butuh Kepastian, Duet Prabowo-Erick Dianggap Analis Memungkinkan untuk Pilpres 2024
-
Usai Usung Anies Jadi Capres, Nasdem Kurang Dilirik Partai Lain untuk Koalisi, Surya Paloh: Mungkin Saja Kurang Menarik
-
5 Sentilan Demokrat ke Jokowi, Sebut Terlalu Ikut Campur Urusan Pilpres 2024
-
Menko Luhut Tantang Pengritik Program Subsidi Mobil Listrik: Datangi Saya
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
-
Ada Adrian Wibowo! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia U-23 Menuju TC SEA Games 2025
-
6 Fakta Demo Madagaskar: Bawa Bendera One Piece, Terinspirasi dari Indonesia?
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaru, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Pertamax Tetap, Daftar Harga BBM yang Naik Mulai 1 Oktober
Terkini
-
Dana Bagi Hasil Jakarta dari Pemerintah Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Siapkan Skema Ini
-
KemenPPPA Dorong Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Pasca Kasus Keracunan
-
BGN Enggan Bicara Sanksi untuk Dapur MBG, Malah Sebut Mereka 'Pejuang Tanah Air'
-
Agus Suparmanto Sah Pimpin PPP, Mahkamah Partai Bantah Dualisme Usai Muktamar X Ancol
-
DPRD DKI Sidak 4 Lahan Parkir Ilegal, Pemprov Kehilangan Potensi Pendapatan Rp70 M per Tahun
-
Patok di Wilayah IUP PT WKM Jadi Perkara Pidana, Pengacara: Itu Dipasang di Belakang Police Line
-
Divonis 16 Tahun! Eks Dirut Asabri Siapkan PK, Singgung Kekeliruan Hakim
-
Eks Dirut PGN Ditahan KPK! Terima Suap SGD 500 Ribu, Sempat Beri 'Uang Perkenalan'
-
Ikutilah PLN Journalist Awards 2025, Apresiasi Bagi Pewarta Penggerak Literasi Energi Nasional
-
Soal Arahan Jokowi Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Gus Yasin: PPP Selalu Sejalan dengan Pemerintah