Suara.com - Analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Indostrategic, Ahmad Khoirul Umam, menilai jika hanya ada dua skema jika Sandiaga Uno bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yakni skema transaksional dan kedua skema naturalisasi.
Sandiaga memang santer merapat ke PPP usai menyatakan resign dari Partai Gerindra. Namun belakangan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu justru memberikan sinyal mendekat ke Partai Keadilan Sejahtera atau PKS.
"Dia berpikir alternatif lain. Yaitu konteksnya mendekati koalisi perubahan, dia ingin mengulang duet Anies-Sandi melalui pendekatan dengan PKS, model pendekatannya apa? Nggak akan lebih dari dua strategi, pertama transaksional, kedua, skema naturalisasi," kata Umam kepada wartawan, dikutip Rabu (10/5/2023).
Menurut Umam, gimik politik dengan skema tersebut juga sebelumnya pernah dilakukan oleh Sandiaga pada 2019 silam.
"Dulu dia bilang, nanti saya akan keluar dari Gerindra akan masuk ke PAN, ternyata juga gak kejadian, dia tetap mencari zona nyaman yang bisa mensecure kepentingan dia," tuturnya.
Namun, memang, kata dia, Sandiaga akan dihadapkan berbagai macam tantangan jika bergabung dengan PKS dan menjadi cawapres untuk Anies Baswedan.
Tantangan yang dimaksud yakni Sandiaga harus merayu dua partai dalam Koalisi Perubahan yakni NasDem dan Demokrat agar disepakati jadi cawapres Anies. Kemudian urusan soal utang piutang di Pilkada DKI 2017 yang sempat diungkit, harus diselesaikan.
"Pertama, dia harus ngedeal dengan demokrat dengan Nasdem, yang kedua, dia sudah membuat kerusakan dalam konteks hubungan personal dengan Anies karena terkait dengan serangan soal urusan utang," tuturnya.
"Diakui atau tidak, itu menciptakan diskusi yang cukup serius, dalam konteks politik that's something," sambungnya.
Baca Juga: 5 Sentilan Demokrat ke Jokowi, Sebut Terlalu Ikut Campur Urusan Pilpres 2024
Lebih lanjut, Umam menilai, Sandiaga kekinian memang sedang rumit lantaran belum dapat kejelasan dari PPP.
"Oleh karena itu kemudian berbagai manuver dia lakukan, upaya pendekatan kepada PKS adalah reaksi, merespons dari situasi proposal pertama yang ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi dia untuk mendapatkan posisi cawapres pak Ganjar melalui skema PDIP PPP," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Jokowi Tak Pernah "Campuri" Langkah Prabowo di Pilpres 2024, Gerindra: Kita Pasti Keberatan Kalau Memang Dilakukan
-
Prabowo Butuh Logistik-Erick Butuh Kepastian, Duet Prabowo-Erick Dianggap Analis Memungkinkan untuk Pilpres 2024
-
Usai Usung Anies Jadi Capres, Nasdem Kurang Dilirik Partai Lain untuk Koalisi, Surya Paloh: Mungkin Saja Kurang Menarik
-
5 Sentilan Demokrat ke Jokowi, Sebut Terlalu Ikut Campur Urusan Pilpres 2024
-
Menko Luhut Tantang Pengritik Program Subsidi Mobil Listrik: Datangi Saya
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Banjir Rendam Jakarta, Lebih dari Seribu Warga Terpaksa Mengungsi
-
Hujan Deras Rendam 59 RT di Jakarta, Banjir di Pejaten Timur Capai Satu Meter
-
Arahan Megawati ke Kader PDIP: Kritik Pemerintah Harus Berbasis Data, Bukan Emosi
-
Sikap Politik PDIP: Megawati Deklarasikan Jadi 'Kekuatan Penyeimbang', Bukan Oposisi
-
PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD, Megawati: Bertentangan dengan Putusan MK dan Semangat Reformasi
-
KPK Segera Periksa Eks Menag Yaqut dan Stafsusnya Terkait Korupsi Kuota Haji
-
Diperiksa 10 Jam, Petinggi PWNU Jakarta Bungkam Usai Dicecar KPK soal Korupsi Kuota Haji
-
KPK Periksa Petinggi PWNU Jakarta, Dalami Peran Biro Travel di Kasus Korupsi Haji
-
Kuasa Hukum Roy Suryo Sebut Kunjungan Eggi Sudjana ke Solo 'Bentuk Penyerahan Diri'
-
PDIP Kritik Pemotongan Anggaran Transfer, Desak Alokasi yang Adil untuk Daerah