Suara.com - Analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Indostrategic, Ahmad Khoirul Umam, menilai jika hanya ada dua skema jika Sandiaga Uno bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yakni skema transaksional dan kedua skema naturalisasi.
Sandiaga memang santer merapat ke PPP usai menyatakan resign dari Partai Gerindra. Namun belakangan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu justru memberikan sinyal mendekat ke Partai Keadilan Sejahtera atau PKS.
"Dia berpikir alternatif lain. Yaitu konteksnya mendekati koalisi perubahan, dia ingin mengulang duet Anies-Sandi melalui pendekatan dengan PKS, model pendekatannya apa? Nggak akan lebih dari dua strategi, pertama transaksional, kedua, skema naturalisasi," kata Umam kepada wartawan, dikutip Rabu (10/5/2023).
Menurut Umam, gimik politik dengan skema tersebut juga sebelumnya pernah dilakukan oleh Sandiaga pada 2019 silam.
"Dulu dia bilang, nanti saya akan keluar dari Gerindra akan masuk ke PAN, ternyata juga gak kejadian, dia tetap mencari zona nyaman yang bisa mensecure kepentingan dia," tuturnya.
Namun, memang, kata dia, Sandiaga akan dihadapkan berbagai macam tantangan jika bergabung dengan PKS dan menjadi cawapres untuk Anies Baswedan.
Tantangan yang dimaksud yakni Sandiaga harus merayu dua partai dalam Koalisi Perubahan yakni NasDem dan Demokrat agar disepakati jadi cawapres Anies. Kemudian urusan soal utang piutang di Pilkada DKI 2017 yang sempat diungkit, harus diselesaikan.
"Pertama, dia harus ngedeal dengan demokrat dengan Nasdem, yang kedua, dia sudah membuat kerusakan dalam konteks hubungan personal dengan Anies karena terkait dengan serangan soal urusan utang," tuturnya.
"Diakui atau tidak, itu menciptakan diskusi yang cukup serius, dalam konteks politik that's something," sambungnya.
Baca Juga: 5 Sentilan Demokrat ke Jokowi, Sebut Terlalu Ikut Campur Urusan Pilpres 2024
Lebih lanjut, Umam menilai, Sandiaga kekinian memang sedang rumit lantaran belum dapat kejelasan dari PPP.
"Oleh karena itu kemudian berbagai manuver dia lakukan, upaya pendekatan kepada PKS adalah reaksi, merespons dari situasi proposal pertama yang ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi dia untuk mendapatkan posisi cawapres pak Ganjar melalui skema PDIP PPP," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Jokowi Tak Pernah "Campuri" Langkah Prabowo di Pilpres 2024, Gerindra: Kita Pasti Keberatan Kalau Memang Dilakukan
-
Prabowo Butuh Logistik-Erick Butuh Kepastian, Duet Prabowo-Erick Dianggap Analis Memungkinkan untuk Pilpres 2024
-
Usai Usung Anies Jadi Capres, Nasdem Kurang Dilirik Partai Lain untuk Koalisi, Surya Paloh: Mungkin Saja Kurang Menarik
-
5 Sentilan Demokrat ke Jokowi, Sebut Terlalu Ikut Campur Urusan Pilpres 2024
-
Menko Luhut Tantang Pengritik Program Subsidi Mobil Listrik: Datangi Saya
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional