Suara.com - Presiden RI Joko Widodo mengatakan, Indonesia memiliki kesempatan menjadi negara maju dalam 13 tahun ke depan. Ucapan Jokowi ini merujuk pernyataan para pakar di dalam dan luar negeri.
"Kesempatan kita itu hanya ada di 13 tahun ke depan ini karena bonus demografi kita akan muncul di tahun 2030," kata Jokowi dalam pidatonya di acara puncak Musra di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (14/5/2023).
Tetapi ia mengingatkan sekaligus kesempatan itu bisa "hangus" apabila Indonesia salah dalam memilih pemimpin pada masa mendatang. Pasalnya kesempatan itu hanya sekali dalam sejarah sebuah peradaban bangsa.
"Begitu kita keliru, memilih pemimpin yang tepat untuk 13 tahun ke depan, hilang lah kesempatan untuk menjadi negara maju. Hati hati mengenai ini. Hati hati," kata Jokowi.
Jokowi mengaku telah mempelejari sejarah negara-negara di Amerika Latin pada medio tahun 1950 hingga 1970-an. Pada saat itu negara di wilayah tersebut sudah masuk pada middle income, tetapi hingga kini hanya berstatus sebagai negara maju.
Sebabnya karena negara-negara di Amerika Latin tersebut tidak bisa memanfaatkan peluang saat itu sehingga mengejarnya lagi sudah tidak ada kesempatan.
"Ini juga akan terjadi di negara kita. Begitu kita tidak bisa memanfaatkan waktu 13 tahun ini, ada yang namanya bonus demografi dan kita tidak bisa memanfaatkan, kita akan menjadi negara berkembang terus karena Kesempatan itu tidak akan muncul dua kali dalam sejarah sebuah peradaban negara," tutur Jokowi.
Sekali lagi, Jokowi mengatakan, memilih pemimpin pada tahun 2024 sangat krusial, sangat penting sekali sehingga harus tepat dan benar.
"Oleh sebab itu, saya bolak balik menyampaikan, bolak balik saya menyampaikan jangan gerusa gerusu. Jangan tergesa-gesa karena begitu keliru kita tidak bisa minta kembali lagi. Gak bisa," kata Jokowi.
Baca Juga: Jokowi: Rakyat Butuh Pemimpin Berani, Bukan Hanya Duduk Di Istana
Ia menyamlaikam keadaan dunia saat ini dihadapkan dengan ketidakpastian global yang diperkirakan terjadi 5 sampai 10 tahun yang akan datang.
"Sehingga sekali lagi, nahkodanya itu harus nahkoda yang pemberani, berani mengambil risiko untuk kepentingan negara ini untuk kepentingan bangsa ini," kata Jokowi.
Berita Terkait
-
Jokowi: Rakyat Butuh Pemimpin Berani, Bukan Hanya Duduk Di Istana
-
Nama Budi Gunawan Kembali Muncul Sebagai Calon Wakil Presiden
-
CEK FAKTA: Jokowi Usir Paksa Prabowo dari Istana Usai Niat Busuknya Terbongkar, Benarkah?
-
Pesan Jokowi Di Acara Musra: Harus Dengar Suara Rakyat Bukan Elite, Jangan Keliru Pilih Capres-Cawapres
-
Cek Fakta: Sebut Nama Jokowi, Andi Pangerang yang Ancam Warga Muhammadiyah Ternyata Pesanan Istana, Benarkah?
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
Nyanyian Saksi di Sidang: Sebut Eks Menaker Ida Fauziyah Terima Rp50 Juta, KPK Mulai Pasang Mata
-
Diduga Demi Kejar 'Cuan' Bisnis, Anak Usaha Kemenkeu Nekat Suap Ketua PN Depok Terkait Lahan Tapos
-
Kapolres Tangsel Laporkan Gratifikasi iPhone 17 Pro Max ke KPK, Kini Disita Jadi Milik Negara
-
Polda Metro Jaya Bongkar Peredaran Obat Keras, 21 Ribu Butir Disita dari Dua Lokasi
-
Usai Kena OTT KPK, Ketua dan Waka PN Depok Akan Diperiksa KY soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Bukan Rugikan Negara Rp2,9 T, Pertamina Justru Untung Rp17 T dari Sewa Terminal BBM Milik PT OTM
-
Sidang Hadirkan Saksi Mahkota, Pengacara Kerry: Tidak Ada Pengaturan Penyewaan Kapal oleh Pertamina
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang