Suara.com - Partai Golkar menyambut baik masuknya nama Airlangga Hartarto dalam hasil Musyawarah Rakyat atau Musra terkait pilihan calon presiden. Diketahui Musra relawan Jokowi menyerahkan tiga nama kandidat capres kepada Presiden Jokowi.
Tiga nama yang diserahkan Musra kepada Jokowi itu adalah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Airlangga.
Menurut Ketua DPP Partai Golkar Nusrom Wahid masuknya nama Airlangga itu membuktikan keinginan rakyat agar Ketua Umum Partai Golkar itu bisa menjadi presiden.
"Itu membuktikan bahwa Pak Airlangga dikehendaki oleh rakyat," kata Nusron kepada wartawan, Senin (15/5/2023).
Karena itu Nusron memandang wajar masuknya nama Airlangga di tiga besar capres pilihan Musra. Ia memandang Airlangga menjadi pilihan alternatif, bukan hanya sebagai capres, melainkan cawapres.
"Sehingga sangat wajar kalau menjadi alternatif pemimpin Indonesia, Menjadi ideal untuk dijadikan presiden atau wakil presiden," kata Nusron.
Terkait tiga nama capres itu, Jokowi mengaku belum membuka dokumen dari Musyawarah Rakyat atau Musra terkait nama-nama calon presiden yang direkomendasikan.
Jokowi mengaku masih menunggu internal partai-partai dalam menentuka sosok capres dan cawapres pilihan. Mengingat kewenangan mencalonkan terdapat di partau politik atau gabungan partai politik yang memenuhi ambang batas pencalonan presiden atay presidential threshold.
"Belum saya buka. Jadi saya terus terang ini harus kita berikan waktu kepada partai atau gabungan partai utk menyelesaikan urusan capres-cawapres," kata Jokowi di puncak acara Musra di Istora, Jakarta, Minggu (14/5/2023).
Baca Juga: Teka-teki Capres Pemberani yang Digaungkan Jokowi dengan Berapi-api di Musra
Kendati begitu, Jokowi mengaku akan memberikan bisikan kepada partai-partai.
"Sehingga itu bagian saya untuk memberikan bisikan kuat kepada partai-partai yang sekarang ini juga koalisinya belum selesai. Jadi kalau saya ngomong sekarang untuk apa? Itu yang namanya strategi ya itu " kata Jokowi.
"Jangan tergesa-gesa, jangan grusa-grusu, jangan pengen cepet-cepatan kalau Belanda masih jauh," sambungnya.
Berita Terkait
-
Teka-teki Capres Pemberani yang Digaungkan Jokowi dengan Berapi-api di Musra
-
Jokowi Bertemu Relawan Musra, Demokrat Ungkit Masa Lalu Bersama SBY
-
Musra Relawan Usul 3 Nama Capres Potensial, Jokowi Pilih Siapa?
-
Menteri dari Golkar Tak Nyaleg, Airlangga Incar jadi Nyapres
-
Golkar Bersyukur Usai Airlangga Masuk Nama Capres Rekomendasi Musra Relawan Jokowi
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu