Suara.com - Nama Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko tiba-tiba muncul di acara Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia relawan Joko Widodo atau Jokowi di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu (14/5/2023).
Sebanyak tiga ribuan relawan Moeldoko hadir di acara tersebut dan menyuarakan kalau mantan Panglima TNI itu layak untuk mendampingi Ganjar Pranowo sebagai calon wakil presiden.
Dalam keterangan persnya, Ketua Aliansi Simpatisan Moeldoko, Richard mengatakan, Moeldoko memenuhi kriteria pemimpin nasional yang telah disampaikan oleh Jokowi.
Menurut dia, Moeldoko adalah sosok yang Amanah dalam menjalankan tugas serta bertanggungjawab demi kepentingan negara.
Benarkah sosok Moeldoko layak mendampingi Ganjar Pranowo sebagai cawapres? Bagaimana rekam jejaknya? Berikut ulasannya.
Profil singkat Moeldoko
Moeldoko lahir di Kediri pada 8 Juli 1957. Meski kini ia berkecimpung di politik dan pemerintahan, ia mengawali kariernya di militer.
Karier Moeldoko di militer terbilang mulus. Beragam penugasan pernah ia jalani sehingga membuat namanya semakin bersinar.
Puncak kariernya di bidang militer pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ketika itu ia ditunjuk sebagai orang nomor satu di militer, yakni menjadi Panglima TNI.
Baca Juga: Jawaban Anies soal Ahok Jadi Cawapres Pendampingnya: Baik Juga
Ketika pemerintahan berganti ke era Presiden Joko Widodo, Moeldoko purna tugas dan melepas jabatan Panglima TNI. Posisinya lantas digantikan oleh Gatot Nurmantyo.
Mulai terjun ke politik
Setelah pensiun dari militer, barulah Moeldoko menapaki karier di dunia politik. Ia bergabung dengan Partai Hanura pada 2016, yang ketika itu dipimpin oleh Oesman Sapta Odang.
Di Partai Hanura, Moeldoko langsung menduduki jabatan mentereng, yakni Wakil Ketua Dewan Pembina, mendampingi WIranto yang ketika itu menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina.
Sejak itulah karier politik Moeldoko berjalan mulus. Pada 17 januari 2018, mantan Panglima TNI itu ditunjuk sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) menggantikan Teten masduki.
Di periode kedua pemerintahan Jokowi, Moeldoko masih dipercaya untuk memegang jabatan yang sama hingga kini.
Berita Terkait
-
Jawaban Anies soal Ahok Jadi Cawapres Pendampingnya: Baik Juga
-
Adu Pendidikan dan Prestasi 3 Capres Musra: Prabowo vs Airlangga vs Ganjar
-
CEK FAKTA: Benarkah Anies Resmi Umumkan Gatot Nurmantyo Sebagai Cawapres Lawan Ganjar di Pilpres 2024?
-
Asa PPP di Pilpres 2024: Ganjar Pranowo Bisa Berduet dengan Sandiaga
-
Diskusi Kewirausahaan Bareng Anak Muda Bandung, Ganjar Beberkan Program Lapak Ganjar
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Bobby Nasution Berikan Pelayanan ke Masyarakat Korban Bencana Hingga Dini Hari
-
Pramono Anung Beberkan PR Jakarta: Monorel Rasuna, Kali Jodo, hingga RS Sumber Waras
-
Hujan Ringan Guyur Hampir Seluruh Jakarta Akhir Pekan Ini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Mendagri: Pemerintah Mendengar, Memahami, dan Menindaklanjuti Kritik Soal Bencana