Suara.com - Nama Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko tiba-tiba muncul di acara Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia relawan Joko Widodo atau Jokowi di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu (14/5/2023).
Sebanyak tiga ribuan relawan Moeldoko hadir di acara tersebut dan menyuarakan kalau mantan Panglima TNI itu layak untuk mendampingi Ganjar Pranowo sebagai calon wakil presiden.
Dalam keterangan persnya, Ketua Aliansi Simpatisan Moeldoko, Richard mengatakan, Moeldoko memenuhi kriteria pemimpin nasional yang telah disampaikan oleh Jokowi.
Menurut dia, Moeldoko adalah sosok yang Amanah dalam menjalankan tugas serta bertanggungjawab demi kepentingan negara.
Benarkah sosok Moeldoko layak mendampingi Ganjar Pranowo sebagai cawapres? Bagaimana rekam jejaknya? Berikut ulasannya.
Profil singkat Moeldoko
Moeldoko lahir di Kediri pada 8 Juli 1957. Meski kini ia berkecimpung di politik dan pemerintahan, ia mengawali kariernya di militer.
Karier Moeldoko di militer terbilang mulus. Beragam penugasan pernah ia jalani sehingga membuat namanya semakin bersinar.
Puncak kariernya di bidang militer pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ketika itu ia ditunjuk sebagai orang nomor satu di militer, yakni menjadi Panglima TNI.
Baca Juga: Jawaban Anies soal Ahok Jadi Cawapres Pendampingnya: Baik Juga
Ketika pemerintahan berganti ke era Presiden Joko Widodo, Moeldoko purna tugas dan melepas jabatan Panglima TNI. Posisinya lantas digantikan oleh Gatot Nurmantyo.
Mulai terjun ke politik
Setelah pensiun dari militer, barulah Moeldoko menapaki karier di dunia politik. Ia bergabung dengan Partai Hanura pada 2016, yang ketika itu dipimpin oleh Oesman Sapta Odang.
Di Partai Hanura, Moeldoko langsung menduduki jabatan mentereng, yakni Wakil Ketua Dewan Pembina, mendampingi WIranto yang ketika itu menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina.
Sejak itulah karier politik Moeldoko berjalan mulus. Pada 17 januari 2018, mantan Panglima TNI itu ditunjuk sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) menggantikan Teten masduki.
Di periode kedua pemerintahan Jokowi, Moeldoko masih dipercaya untuk memegang jabatan yang sama hingga kini.
Berita Terkait
-
Jawaban Anies soal Ahok Jadi Cawapres Pendampingnya: Baik Juga
-
Adu Pendidikan dan Prestasi 3 Capres Musra: Prabowo vs Airlangga vs Ganjar
-
CEK FAKTA: Benarkah Anies Resmi Umumkan Gatot Nurmantyo Sebagai Cawapres Lawan Ganjar di Pilpres 2024?
-
Asa PPP di Pilpres 2024: Ganjar Pranowo Bisa Berduet dengan Sandiaga
-
Diskusi Kewirausahaan Bareng Anak Muda Bandung, Ganjar Beberkan Program Lapak Ganjar
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Reno dan Farhan Masih Hilang, KemHAM: Jangan Buru-buru Disebut Korban Penghilangan Paksa!
-
Mardiono Didukung Jadi Caketum PPP Jelang Muktamar X, Amir Uskara Komandoi Tim Relawan Pemenangan
-
Terkuak! Alasan Ustaz Khalid Basalamah Cicil Duit Korupsi Haji ke KPK
-
Periksa Dirjen PHU Hampir 12 Jam, KPK Curiga Ada Aliran Uang Panas dari Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Mardiono Tanggapi Munculnya Calon Ketum Eksternal: PPP Punya Mekanisme dan Konstitusi Baku
-
Dirut BPR Jepara Artha Dkk Dapat Duit hingga Biaya Umrah dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Muncul ke Publik Usai Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Eko Purnomo: Maaf Bikin Khawatir
-
KPK Wanti-wanti Kemenkeu soal Potensi Korupsi dalam Pencairan Rp 200 Triliun ke 5 Bank
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!