Suara.com - Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti aksi Parai Solidaritas Indonesia (PSI) yang membuat istilah baru 'Jokowisme' yang merujuk pada Presiden Jokowi.
Rocky menilai langkah PSI membuat istilah dengan mengaitkan tokoh poitik tersebut menimbulkan pertanyaan. Pasalnya, langkah tersebut memang populer di Amerika dan Eropa namun PSI dinilai belum memahami tujuannya.
"Kita tahu ada Reaganisme (Ronald Reagan) atau Thattcherisme, ada ideologi di situ. Kalau dulu Readanomics dianggap berhasil karena memanfaatkan prinsip libertarian Amerika, demikian juga Margaret Thatcher," kata Rocky Gerung dilansir dari tayangan Youtube Rocky Gerung Official.
Mantan dosen Universitas Indonesia ini menilai bahwa pemahaman istilah cukup penting dalam keputusan PSI membuat "Jokowisme"ini.
"Isme itu kalau kita tanyakan pada mereka yang mengusulkan, 'Anda mengerti nggak apa arti isme di belakang kata Jokowi?' bahkan sebagai Nomics saja itu enggak ada," cecar Rocky.
Istilah Jokowisme dinilai belum memenuhi kriteria untuk memiliki makna ideologi.
"Kan nggak ada keteraturan berpikir pada Pak Jokowi, tiba--tiba pro BLT, tiba-tiba pro oligarki, di mana isme-nya itu?" tanya Rocky.
Tak hanya Jokowi, PSI pun jadi sasaran kritik Rocky Gerung lantaran tak memiliki pemahaman arti pembuatan istilah tersebut.
“Jadi buta huruf pengertian-pengertian ini yang diajukan PSI itu memperlihatkan partai ini tak punya modal pengetahuan tentang apa yang disebut isme,” kritik Rocky.
Baca Juga: Mencoba Jajal Ruas Jalan Kota Jambi-Sungai Gelam, Jokowi: Rusak Parah!
Sebelumnya, partai yang diketuai Giring Ganesha tersebut mengeluarkan istilah 'Jokowisme' dalam salah satu unggahan sosial medianya.
PSI menyebut bahwa Jokowisme berarti kemajuan dari seorang presiden menjadi sebuah gagasan.
"Jokowi tumbuh bersama kekuasaan. Ia tak lagi sekadar presiden, tapi menjelma menjadi sebuah gagasan, ide besar tentang Indonesia yang hebat, Indonesia yang maju, tanah air yang membanggakan. Itulah Jokowisme," demikian bunyi keterangan PSI.
Disclaimer:
Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.
Berita Terkait
-
Mencoba Jajal Ruas Jalan Kota Jambi-Sungai Gelam, Jokowi: Rusak Parah!
-
PSI Dinilai Cocok dengan Gibran Rakabuming
-
Jusuf Kalla Minta Jokowi Netral: Jangan Demokrasi Kembali ke Zaman Orde Baru, Disuruh Aparat Memihak
-
Jusuf Kalla Ungkap Bahaya Akan Timbul Karena Presiden Jokowi Tidak Netral di Pilpres 2024
-
Hary Tanoe Temui Jokowi di Istana, Bahas Tawaran Jadi Menkominfo Baru?
Terpopuler
- Bukan Hanya Siswa, Guru pun Terkena Aturan Baru Penggunaan Ponsel di Sekolah Sulbar
- 7 HP 5G Termurah 2026 Rp1 Jutaan, Tawarkan Chip Kencang dan Memori Lega
- 5 HP dengan Kamera Leica Termurah, Kualitas Flagship Harga Ramah di Kantong
- Ganjil Genap Jakarta Resmi Ditiadakan Mulai Hari Ini, Simak Aturannya
- 16 Februari 2026 Bank Libur atau Tidak? Ini Jadwal Operasional BCA hingga BRI
Pilihan
-
Resmi! Kemenag Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh Pada Kamis 19 Februari 2026
-
Hilal Tidak Terlihat di Makassar, Posisi Bulan Masih di Bawah Ufuk
-
Detik-detik Warga Bersih-bersih Rumah Kosong di Brebes, Berujung Temuan Mayat dalam Koper
-
Persib Bandung Bakal Boyong Ronald Koeman Jr, Berani Bayar Berapa?
-
Modus Tugas Kursus Terapis, Oknum Presenter TV Diduga Lecehkan Seorang Pria
Terkini
-
Rano Karno Yakin Parkir Liar di Tanah Abang Bisa Tertib Dalam 3 Hari
-
Mulai Puasa Rabu Besok, Masjid Jogokariyan dan Gedhe Kauman Jogja Gelar Tarawih Perdana
-
Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh 19 Februari 2026, Ini Penjelasan Kemenag
-
Kemenag Tetapkan 1 Ramadan Pada Kamis 19 Februari, Mengapa Beda dengan Muhammadiyah?
-
Bertemu Wakil Palestina di PBB, Menlu Sugiono Tegaskan Dukungan Indonesia
-
Getok Tarif Parkir Rp100 Ribu, Polisi Ciduk 8 Jukir Liar di Tanah Abang
-
Resmi! Kemenag Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh Pada Kamis 19 Februari 2026
-
Komdigi Siapkan Aturan Penggunaan AI, Lokataru Endus Motif Kepentingan Bisnis dan Politik
-
Sambangi Kelenteng Bio Hok Tek Tjeng Sin, Rano Karno Gaungkan Pesan Keadilan di Tahun Baru Imlek
-
Lokataru Minta Masalah Kebocoran Data Nasional Dievaluasi Sebelum Bahas RUU KKS