Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Iriana Jokowi beserta delegasi terbatas berangkat menuju ke Hiroshima, Jepang, Jumat (19/5/2023). Di sana, Jokowi dan Iriana akan menghadiri menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 dengan negara-negara mitra atau G7 Outreach Summit tahun 2023.
"Pagi hari ini, saya bersama Ibu Negara dan delegasi terbatas akan berangkat ke Hiroshima di Jepang dalam rangka menghadiri undangan Presiden G7 yaitu Perdana Menteri Kishida Jepang," ujar Jokowi dalam keterangan pers di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sesaat sebelum lepas landas.
Jokowi menjelaskan kalau di dalam pertemuan G7 akan dibahas berbagai permasalahan global seperti perubahan iklim, pangan, energi, dan lainnya. Presiden menyebut bahwa Indonesia ingin berkontribusi di bidang-bidang tersebut.
"Indonesia akan membawa suara dari global south yang intinya negara-negara berkembang harus didengarkan, bukan hanya negara-negara maju dan negara-negara besar saja. Jadi negara-negara berkembang harus didengarkan di dalam forum itu. Keinginan kita kira-kira itu," jelasnya.
Terkait hal tersebut, Jokowi menyebut bahwa beberapa poin hasil dari KTT ke-42 ASEAN yang berlangsung di Labuan Bajo juga akan dibawa olehnya.
"Berkaitan dengan Myanmar misalnya," imbuhnya.
Selain menghadiri KTT G7, Kepala Negara juga diagendakan untuk melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara. Jokowi juga akan bertemu dengan beberapa kalangan pengusaha besar Jepang dalam format forum bisnis.
Jokowi dan rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma menggunakan pesawat kepresidenan Indonesia-1 sekitar pukul 09.00 WIB. Presiden direncanakan tiba kembali di Tanah Air pada Minggu, 21 Mei 2023.
Turut mendampingi Jokowi dan Ibu Iriana dalam penerbangan menuju Jepang yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Sekretaris Militer Presiden Laksda TNI Hersan, Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri/Kepala Protokol Negara Andi Rachmianto, Komandan Paspampres Mayjen TNI Rafael Granada Baay, dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.
Baca Juga: Soal Johnny Plate Tersangka, Jokowi: Kita Harus Hormati Proses Hukum!
Berita Terkait
-
Jokowi Buka Suara Kasus Johnny G Plate, Tepis Ada Intervensi Politik dan Hormati Proses Hukum
-
Jokowi Sebut Mahfud MD Jadi Plt Menkominfo Usai Johnny G Plate Jadi Tersangka
-
Liburan ke Jepang, Fuji Diajak Kenalan Hingga Dipuji Cantik oleh Orang Asing: Gue Langsung..
-
Usai Johnny Plate Tersangka, NasDem Disarankan Berani Tarik Semua Menterinya di Kabinet Jokowi Demi Anies
-
Yakin Tak Ada Intervensi Setelah Johnny G Plate Jadi Tersangka, Jokowi: Kejaksaan Agung Pasti Profesional
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO