Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menkominfo.
Hal itu dilakukan menyusul ditetapkannya Menkominfo Johnny G Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi BTS BAKTI Kominfo oleh Kejaksaan Agung.
Lantas seperti apakah rekam jejak Mahfud MD sehingga dipercaya oleh presiden untuk menjadi Plt Menkominfo? Simak ulasan berikut ini.
Rekam jejak akademis
Mahfud MD adalah putra ke-7 dari pasangan Mahmodin dan Suti Khadidjah. Kini ia menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) di Kabinet Indonesia Maju.
Rekam jejak pendidikannya dimulai ketika ia belajar di Madrasah Ibtidaiyah atau di Pondok Pesantren Al Mardhiyyah. Kemudian ia melanjutkan Pendidikan dasarnya di SD Negeri Waru, Pamekasan, Madura.
Mahfud kemudian melanjutkan pendidikan ke Sekolah Pendidikan Guru Agama (PGA) Negeri. Ia lantas terpilih untuk mengikuti Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN) dan berhasil menyelesaikannya pada 1978.
Ketertarikannya pada bidang hukum semakin besar. Mahfud lalu melanjutkan Pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.
Pada saat yang sama, ia juga berkuliah di Universitas Gadjah Mada dengan jurusan Sastra Arab. Namun pendidikannya di Faluktas Sastra Arab itu tidak selesai.
Baca Juga: Jokowi vs Surya Paloh soal Riuhnya Isu Intervensi Politik Kasus Johnny G Plate
Mahfud merasa ilmu Bahasa Arab yang ia peroleh di fakultas itu tidak lebih dari apa yang sebelumnya didapatkannya dari pesantren.
Usai menamatkan Pendidikan S1, Mahfud melanjutkan pendidikannya ke tingkat magister dengan mengambil jurusan Ilmu Politik.
Seakan tidak pernah puas dengan pendidikan, setelah meraih gelar S2, Mahfud melanjutkan Pendidikan di Program Pascasarjana UGM dengan jurusan Ilmu Hukum dan tata Negara. Gelar Doktor pun ia raih pada 1993.
Rekam jejak karier
Karier Mahfud MD dimulai ketika ia menjadi Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.
Selain di bidang akademik, Mahfud juga berkiprah di pemerintahan dan birokrasi, ketika ia menjadi Staf Ahli Menteri Negara Urusan HAM (Eselon I B) pada 1999-2000.
Berita Terkait
-
Jokowi vs Surya Paloh soal Riuhnya Isu Intervensi Politik Kasus Johnny G Plate
-
Amien Rais Panas-panasi Surya Paloh: Bongkar Korupsinya Konco-konco Jokowi!
-
Johnny G Plate Diringkus, Siapa yang Menjadi Plt Menkominfo? Ini Tokoh Pilihan Jokowi
-
Emoh Pikirkan Soal Dugaan Politisasi Kasus Johnny G Plate, Gerindra Doakan NasDem: Semoga Badai Cepat Berlalu
-
Para Menteri Kader Partai 'Pendukung' Jokowi yang Terjerat Kasus Korupsi
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Gerakan 'Setop Tot tot Wuk wuk' Sampai ke Istana, Mensesneg: Semau-maunya Itu
-
Koalisi Sipil Kritik Batalnya Pembentukan TGPF Kerusuhan Agustus: Negara Tak Dengarkan Suara Rakyat!
-
Menkeu Purbaya Bahas Status Menteri: Gengsi Gede Tapi Gaji Kecil
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat