CNRP Berharap Indonesia Bisa Berkontribusi dalam Penyelesaian Konflik Politik di Kamboja

Suara.com - Ketua Umum Partai Penyelamatan Nasional Kamboja (CNRP) Sam Rainy berharap Indonesia bisa mengambil peran dalam menyelesaikan konflik politik di Kamboja.

Sebab, dia menyebut Indonesia telah aktif untuk menjaga demokrasi dan kemanusiaan. Terlebih, saat ini Indonesia berstatus sebagai Chairman ASEAN 2023.

"Saya berharap Indonesia bisa berperan aktif karena selama ini Indonesia telah secara independen berperan aktif dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan demokrasi," kata Sam Rainy di Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (19/5/2023).

Tak hanya itu, ia menegaskan langkah Komisi Pemilihan Umum Kamboja yang mendiskualifikasi satu-satunya partai politik oposisi menjelang pemungutan suara sebagai pelanggaran konstitusi.

Dengan begitu, lanjut dia, terjadi pula pelanggaran hak asasi manusia karena demokrasi yang tidak berjalan dengan baik di Kamboja.

"Indonesia punya lima prinsip dalam Pancasila, salah satunya ialah kemanusiaan. Saya rasa konsep partai juga didasari oleh kemanusiaan," ucap Sam Rainy.

"Anda (Indonesia) tidak bisa menutup mata. Situasi di negara-negara tetangga bisa mempengaruhi kondisi keamanan bangsa Anda," tambah dia.

Lebih lanjut, Sam Rainy menyebut Indonesia sebagai negara yang dihormati, terlebih karena peran Indonesia yang mengedepankan demokrasi dalam pemerintahannya.

Dia menilai Indonesia memiliki Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang independen dan anggota parlemen yang merepresentasikan rakyatnya sehingga Indonesia akan memiliki pemilu yang adil pada 2024 mendatang.

Baca Juga: Pimpinan Parpol Oposisi Kamboja CNRP Cerita Tak Bisa Ikut Pemilu, Begini Respon NasDem Saat Terima Kunjungan

Diketahui, Pemilu Kamboja yang rencananya akan dilakukan pemungutan suara pada Juli 2023 itu tidak akan diikuti oleh satu-satunya partai oposisi, yaitu Partai Cahaya Lilin.

Mereka gagal ikut pemilu karena dinilai tak bisa menyerahkan dokumen pendaftaran yang tepat.

Hal ini dianggap memuluskan pemerintahan Perdana Menteri Hun Sen yang berkuasa tanpa representasi oposisi.